Perkara ini pada dasarnya merupakan pengujian Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun

Transparency International beserta Transparency International Indonesia dengan hormat mengajukan Dokumen Brief Amicus Curiae ini untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam mengkaji

Transparency International Indonesia (selanjutnya disebut TI Indonesia) menyampaikan Pendapat Hukum Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan sehubungan dengan gugatan Perbuatan Melawan

Transparency International Indonesia (selanjutnya disebut “TI Indonesia”) menyampaikan Pendapat Hukum Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 217/G/LH/2026/PTUN-JKT,

Risiko korupsi dalam tata kelola sumber daya alam perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti. Risiko tersebut merujuk