Oleh: Arman Ramadhan Semakin bertambah usia reformasi, semakin jauh pula kita dari semangat dan agenda perubahan yang dulu diperjuangkan. Pada
Secara hukum, larangan keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa sudah sangat keras karena sudah menyentuh
Patronase dalam sistem politik kini merambah ke ranah bisnis saat kursi komisaris seolah menjadi imbal hasil dari dukungan politik pada
Presiden ke delapan, Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa, program kerjanya kedepan dipastikan mengutamakan kepentingan rakyat. Pidatonya pada 20 Oktober
RANGKAIAN persidangan sengketa Pilkada 2024 di MK menyisakan pertanyaan besar bagaimana efektivitas pengaturan pidana pemilu di dalam UU. Di atas
Berkaca dari pengalaman sejumlah negara, sangat sulit berharap penerapan amnesti untuk para koruptor dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi.
Wacana pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN) yang berada langsung di bawah presiden menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki
Korupsi di institusi MA tak bisa dilepaskan dari lemahnya integritas hakim agung, terutama di level pimpinan MA. ”Jika dahulu orang
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved