
Bersama Jaga Marwah Pengadilan
Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah
Menghentikan politisasi atas pengadilan adalah tugas pertama negara saat ini dalam rangka memulihkan marwah pengadilan. Dan, pengadilan, terutama hakim, adalah
Sebagai instrumen pelacakan, LHKPN belum mampu menelusuri kekayaan tertentu yang tak dilaporkan, apalagi aset dan liabilitas lain yang disamarkan. Perlu
Satu hal penting yang dilupakan dalam narasi pencegahan korupsi selama ini adalah hal yang sangat mendasar, yaitu integritas. Padahal integritas
Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa patut ditolak. Usulan ini tidak menjawab masalah di desa, tapi lebih bersifat politik untuk
Ada kecenderungan, Mahkamah Konstitusi (MK) semakin sulit diandalkan untuk melahirkan putusan yang bisa dinilai sebagai putusan monumental. Putusan yang tak
Skor Indek Persepsi Korupsi Indonesia turun drastis karena melemahnya pengawasan terhadap pemegang kekuasaan. Sudah saatnya Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi
Oleh Sahel Muzzammil, Peneliti Transparency International Indonesia Ketiadaan oposisi memperhadapkan pemerintah dan masyarakat secara diametral. Suara berbeda yang seharusnya diartikulasikan
Oleh Alvin Nicola Undang-Undang KUHP yang disahkan baru-baru ini bukan hanya mendefinisikan perbuatan korupsi, lebih dari itu turut mengubah usulan
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved