- Transparency International Indonesia

RISET

Corruption Perceptions Index

PROGRAM

Economic Governance

KAMPANYE

program

KABAR TERBARU

Berita

Rilis Media

Transparency in Corporate Reporting Badan Usaha Milik Daerah (TRAC BUMD) “Sengkarut Tata Kelola Perusahaan Daerah di Indonesia”

Transparency in Corporate Reporting Badan Usaha Milik Daerah (TRAC BUMD) “Sengkarut Tata Kelola Perusahaan Daerah di Indonesia”

Jakarta, 17 Mei 2023 Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah sesuai dengan semangat otonomi. Sehingga keberadaan BUMD diharapkan berdampak positif bagi pembangunan di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan dan dampak tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola BUMD. Pelaksanaan kewenangan tersebut setidaknya meliputi aspek [...]

Lowongan

Blog

SOSIAL MEDIA

tiindonesia

Akun Instagram Resmi TI Indonesia

Salah satu wilayah yang dinilai dalam Transparency

Salah satu wilayah yang dinilai dalam Transparency in Corporate Reporting (TRAC) BUMD di Jakarta.

Hasilnya sih ada yang memang dapat skor tertinggi tetapi juga ada yg nilainya jeblok banget 0,00. Bahkan banyak juga yang terindikasi PEPs loh… waduh banget gasi..

Cari tau selengkapnya di poster ya!

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Berdasarkan laporan Transparency in Corporate Repo

Berdasarkan laporan Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap 47 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 5 provinsi diperoleh skor tertinggi 7,29 dan skor terendah 0.

Sebanyak 30 BUMD (64%) belum secara lengkap mengungkapkan komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi;

29 BUMD (62%) belum memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan;

31 BUMD (66%) memiliki direksi dan anggota dewan pengawas atau komisaris yang tergolong sebagai Politically Exposed Persons (PEPs).

Lalu gimana hasil penilaian di 5 provinsi?

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Berdasarkan data dari survei nasional Transparency

Berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan. Hal ini ditunjukkan dengan temuan bahwa �seperempat dari 1.200 responden di seluruh Indonesia pernah mengetahui bahkan menjadi korban praktik korupsi.

17 Mei 2023 di Surabaya TI Indonesia mengadakan Seminar Nasional “Penguatan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Integritas Lembaga Pengadilan” sebagai upaya untuk Memperluas ruang dialog strategis dan identifikasi isu-isu kunci serta peluang untuk percepatan perbaikan layanan pengadilan di Indonesia dan Memperkuat solidaritas publik dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pengadilan.

Seminar dihadiri oleh Bapak Dizar Al Farizi (Koordinatir Penghubung Komisi Nasional Yudisial Jawa Timur), Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kabag Pidana) dan Wawan Suyatmiko (Deputi Sekjen TI Indonesia)

#TangguhLawanKorupsi
#tiindonesia

Menghadapi korupsi di pengadilan bahkan menyeret H

Menghadapi korupsi di pengadilan bahkan menyeret Hakim, integritas peradilan kian dipertanyakan. Jika hal ini terus memburuk, wajah peradilan seperti pasar tempat transaksi penjual dan pembeli.

Menindaklanjuti diskusi sebelumnya terkait upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas pengadilan, TI Indonesia mengadakan konsolidasi jaringan pada Selasa, 16 Mei 2023 untuk memonitor seleksi calon hakim dan pengadilan.

Telah hadir dalam konsolidasi yaitu Kontras Surabaya, Aji Surabaya, Jurnalis Surabaya, Mahasiswa FH UNAIR, UINSA dan UNESA.

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Untuk saudaraku Kaum Nasrani, selamat merayakan Ke

Untuk saudaraku Kaum Nasrani, selamat merayakan Kenaikan Isa Almasih. Semoga kebaikan dan perdamaian menyelimuti kita semua.

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Terima kasih untuk semua tamu undangan yang sudah

Terima kasih untuk semua tamu undangan yang sudah hadir secara luring maupun daring via YouTube.

Penelitian TRAC: Penilaian terhadap 47 BUMD di 5 provinsi ini semoga menjadi awal untuk pembenahan di BUMD dengan komitmen menerapkan program antikorupsi, mengimplementasi kebijakan konflik kepentingan, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga, BUMD dapat menjalankan fungsinya memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat dan menghasilkan profit guna pembangunan di daerah.

Laporan penelitian, rilis dan factsheet dapat diunduh melalui link berikut: bit.ly/TRACBUMD

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Nah nah nah, penilaian terhadap 47 BUMD terhadap k

Nah nah nah, penilaian terhadap 47 BUMD terhadap kesiapan perusahaannya menerapkan program antikorupsi akan dipaparkan besok! 17 Mei 2023 pukul 13.00 - 16.30 WIB.

mentemen semuanya bisa menyaksikan melalui kanal YouTube TI Indonesia ya!

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Siapa aja sih 47 BUMD di 5 Provinsi yang dinilai d

Siapa aja sih 47 BUMD di 5 Provinsi yang dinilai dalam TRAC? Cek list nya di poster ya!

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Sebagai penunjang pembangunan daerah, tentu aja BU

Sebagai penunjang pembangunan daerah, tentu aja BUMD punya kontribusi besar, tapi ternyata berdasarkan perhitungan laba bersih 2021 menunjukkan adanya ketimpangan.

Koq bisa?
Kemungkinan yang bisa terjadi adanya potensi korupsi, benturan kepentingan dan bahkan tidak diberlakukannya regulasi rangkap jabatan yang membuka peluang korupsi itu terjadi.

Temukan jawabannya dalam launching penelitian TRAC: Penilaian 47 BUMD di 5 Provinsi 17 Mei 2023 ini ya!

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

TRAC: Penilaian terhadap 47 BUMD ini dilakukan di

TRAC: Penilaian terhadap 47 BUMD ini dilakukan di 5 Provinsi. Kenapa sih BUMD penting? Ya karena menunjang keberhasilan pembangunan di daerah. Berapa sih skor rata-rata penilaian 47 BUMD ini? Yuk cari tau di 17 Mei 2023 mendatang!!

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia

Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat sem

Kebutuhan terhadap lembaga peradilan yang kuat semakin tinggi serta menghadapi tantangan yang serius ditengah mencuatnya kasus korupsi yang menjerat sejumlah aparatur pengadilan.

Temuan Global Corruption Barometer 2020 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan 34% warga Indonesia masih membayar suap ke pengadilan sepanjang tahun 2019 dan 2020. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)—salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index—menunjukkan bahwa faktor civil justice di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional. Berkaitan dengan isu integritas yang menjadi persoalan penegak hukum, berdasarkan data dari survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA 1/2020) diharapkan dapat menekan angka kasus korupsi melalui efek jera yang ditimbulkan. Selain itu, ruang disparitas dalam penjatuhan pidana atas korupsi yang karakternya sama/serupa beralasan untuk dapat dipersempit. PERMA 1/2020 yang telah diundangkan pada 24 Juli 2020 ini, tentu layak diukur keberhasilannya.

Sebagai bentuk dukungan untuk lembaga peradilan yang lebih baik dan berintegritas, Transparency International Indonesia bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Hukum Pidana (FH UNAIR) menggagas Sarasehan Koalisi Pemantau Peradilan dan Focus Group Discussion “Evaluasi PERMA Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", yang dilakukan pada, Senin, 15 Mei 2023 di Surabaya. Hadir dalam pertemuan ini, jaringan masyarakat sipil, akademisi dari fakultas hukum di surabaya, organisasi profesi advokat, dan jaringan jurnalis.

#TangguhLawanKorupsi
#tiindonesia

Mentemen, 17 Mei 2023 ini TI Indonesia akan rilis

Mentemen, 17 Mei 2023 ini TI Indonesia akan rilis laporan terkait Transparency in Corporate Reporting (TRAC): Penilaian terhadap 47 BUMD apakah perusahaannya sudah menerapkan program antikorupsi, transparansi dan akuntabilitas?

Nah sebelumnya, ketahui dulu yuk 6 dimensi yang digunakan untuk menilai 47 BUMD.

#TangguhLawanKorupsi
#TIIndonesia
#TRAC

Load More Follow on Instagram