
TII: 30 Wamen Masih Jadi Komisaris BUMN setelah Dilarang MK
Transparency International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Juni 2026. Padahal,
Transparency International (TI) Indonesia merupakan sebuah lembaga nir-laba independen yang berdiri sejak tahun 2000 dan merupakan bagian dari jaringan Transparency International yang berpusat di Berlin, Jerman.
TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan kampanye antikorupsi baik luring maupun daring. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.

Transparency International Indonesia (TII) mencatat sedikitnya 30 wakil menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir Juni 2026. Padahal,

Jakarta, 10 Juni 2026 – Koalisi MBG Watch dan masyarakat sipil melangsungkan Aksi Geruduk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola


Ada sisi lain korupsi pengadaan yang belum disentuh oleh penegak hukum, yakni tindak pidana korupsi berupa konflik kepentingan dalam pengadaan. Penetapan status tersangka korupsi terhadap
Hubungi kami
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved