Besarnya intervensi politik terhadap kekuasaan kehakiman menjadi awal robohnya independensi penjaga konstitusi. Dari aspek budaya hukum, publik disuguhi situasi yang
Larangan bagi menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri seharusnya dianggap standar yang tidak
Oleh Reza Syawawi Peneliti di Transparency International Indonesia MENGUNGKAP korupsi di lembaga kehakiman memang tidak mudah. Selama ini, dalam beberapa
Hukum sukar sekali mengemban secara utuh nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Konsep korupsi yang begitu kaya tak dapat diwadahi
Oleh: Alvin Nicola, Peneliti Transparency International Indonesia Kiprah dua hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung (MA) yang
Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) di Perguruan Tinggi Oleh Dadang Trisasongko Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan
INDONESIA baru menyelenggarakan Konferensi Open Government Partnership se-Asia Pasifik pada 6-7 Mei lalu di Bali. Perhelatan ini merumuskan agenda strategis
SEBUAH lelucon sering dilontarkan tentang pemerintahan terbuka. Dua kata ini, pemerintah dan terbuka, tidak bisa disandingkan. Pemerintah lazim bekerja dengan
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved