Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko mengatakan, independensi masih menjadi masalah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama BUMN yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danang menyebutkan, pengisian posisi di BUMN merupakan penunjukan politis atau political appointment. “Dari tujuh BUMN yang berada di bawah Danantara, ini ada sekitar 60 komisaris. Mengapa saya hitung dari komisaris? Karena biasanya itu intervensinya dari level komisaris,” kata Danang dalam diskusi daring, Kamis (6/3/2025).
Danang menyebutkan, penunjukan jajaran komisaris BUMN belakangan ini mengarah ke political appointment, seperti di PLN dan MIND ID. Data dari TII, dari 60 komisaris di tujuh BUMN yang dikelola Danantara, sebanyak 53,33 persennya merupakan birokrat. Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir Nego Kementerian Keuangan Artikel Kompas.id Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Erick Thohir Nego Kementerian Keuangan Kemudian, 20 persen dari kalangan profesional, 16,67 persen politisi dari berbagai partai politik, 5 persen aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi, serta 3,3 persen aparat keamanan seperti personel TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN). Baca juga: Antara Danantara dan Merebut Pasar Kerja Dunia “Nah ini persoalan struktural yang membuat independensi itu tidak mudah di BUMN, karena penempatannya adalah penempatan berdasarkan kepentingan politik, bukan kepentingan profesionalisme,” kata Danang.
Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam. Lihat Foto Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (5/3/2025) malam. “Jadi itu yang saya kira menjadi beban bagi BUMN dan juga kelak bagi Danantara,” tutur dia. Danang menambahkan, penempatan jajaran Danantara juga dipertanyakan karena kental nuansa politis. “Yang saya bayangkan kira-kira yang memegang Danantara itu misalnya mantan eksekutifnya Warren Buffett, atau mantan eksekutifnya George Soros, ternyata enggak,” kata Danang. Baca juga: Konglomerat China Bakal Jadi Pengawas Danantara? Ini Jawaban Dony Oskaria “Ternyata keluarga para elite juga. Jadi itu, bagian dari elite politik yang kemudian membuat sulit melepaskan independensi atau mempertanyakan independensi dan otonomi dalam pengambilan keputusan,” ucap dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “7 BUMN Danantara Punya 60 Komisaris: Birokrat 53,3 Persen, Politisi 16,7 Persen”, Klik untuk baca
Berita terkait:
7 BUMN Danantara Sumbang 90 Persen Total Dividen, Bagaimana Penerimaan APBN?