Korupsi menjadi permasalahan bangsa yang tak kunjung usai. Bertepatan pemilu, para pasangan menjanjikan penguatan pemberantasan korupsi sebagai salah satu janji kampanye. Namun, faktanya politisi yang menjadi bagian pemenang pemilu justru terseret kasus korupsi.
Melihat kondisi tersebut, tiga tim pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan komitmennya melaksanakan proses pemilu 2024 ini bebas dari pelanggaran hukum. Wabil khusus, berkaitan dengan sumber dana kampanye seperti yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketua Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo- Moch Mahfud MD, Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat menyampaikan Ganjar dan Mahfud memiliki rekam jejak positif dalam pemberantasan korupsi. Dia menegaskan, Ganjar selama memimpin Jawa Tengah telah memiliki program pencegahan korupsi.
Sementara, Mahfud merupakan tokoh politik berlatar belakang akademisi yang mampu mengungkapkan agar penegak hukum dengan tegas menindak kejahatan-kejahatan korupsi bernilai jumbo. Arsjad menyampaikan TPN Ganjar Pranowo- Moch Mahfud MD mengusung konsep politik 5.0 yang berarti proses pemilu ini menerapkan konsep transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Kalau ada corporate governance maka kami ada politic governance. Kami ingin politik naik kelas. Kami melakukan pembenahan sistem kerja, ada akuntabilitas, tanggung jawab yang jelas dan transparansi. Kami ingin semua less cash. Misalnya, lebih baik sumbang kaos langsung deh daripada uang tunai,” ujar Arsjad dalam acara Indonesia Integrity Forum 2023 yang digelar Transparency International Indonesia di Jakarta, Rabu (25/10/2023) kemarin.
Dalam kesempatan sama, Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyampaikan persoalan korupsi merupakan masalah fundamental bangsa. Berbagai kasus korupsi menjerat para pimpinan tinggi lembaga negara. Untuk itu, permasalahan korupsi ini dapat diselesaikan pada level hulu seperti pimpinan tinggi lembaga negara.
Dia menyampaikan pihaknya memiliki program 4P dalam pencegahan korupsi yang terdiri dari platform, pasangan, program dan portfolio. Dia menyampaikan pentingnya melakukan seleksi ketat dalam pemilihan pimpinan tinggi lembaga negara. Sudirman menilai, saat awal pemerintahan Jokowi di periode pertama, terdapat seleksi ketat bagi menteri dan pejabat tinggi lainnya.
“Kami betul-betul akan mendorong kabinet yang bisa respons keadaan sekarang. Kalau kabinet mau selamat maka Presidennya harus dikelilingi oleh orang-orang atau menteri yang baik,” papar Sudirman.
Sementara itu, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan pencegahan korupsi memerlukan gerakan struktural dan kultural. Secara struktural dilakukan melalui pembuatan regulasi-regulasi yang mencegah terjadinya korupsi. Sementara secara kultural, Dahnil menekankan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan seluruh elemen.
Dia merespons soal putusan MK yang dianggap menguntungkan Gibran Rakabuming sebagai cawapres. Menurutnya, putusan MK tersebut diterjemahkan bukan nepotisme.
“Saya enggak tahu ini diterjemahkan sebagai nepotisme oleh berbagai pihak. Tapi ini proses konstitusi yang kami hormati dan hasil akhirnya berbuah Mas Gibran bisa jadi cawapres memang ini keinginan Pak Prabowo dan koalisi. Kami inginkan ada kekuatan muda di Pak Prabowo,” ungkap Dahnil.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah itu menilai, dinasti politik merupakan suatu kewajaran karena merupakan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang karena memiliki tujuan pengabdian kepada bangsa. Dia menyinggung ketiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024 merupakan orang-orang yang berasal dari keluarga politisi.
“Dinasti politik adalah hal mahfum dalam tone positif atau disebut sebagai klan politik. Di PDI ada klan Bung Karno, Pak Anies ada klan politik AR Baswedan, Pak Prabowo ada Pak Margono dan Pak Soemitro. Ini keberuntungan, given yang diberikan Allah kepada mereka,” pungkasnya.
Sumber: Hukum Online