Jakarta, 16 Juli 2025
Belum setahun menjabat, Presiden Prabowo sudah memperlihatkan sebuah anomali dalam memperkuat BUMN. Penunjukan komisaris di lingkungan BUMN lebih terkesan sebagai bagi-bagi jabatan, ketimbang menempatkan orang yang punya kapasitas dan integritas yang baik. Fenomena ini berhimpitan dengan semakin maraknya praktik rangkap jabatan di BUMN, jika dilacak kebelakang Ombudsman RI bahkan pernah menemukan data praktik rangkap jabatan sebanyak 397 di BUMN (2019). Dalam temuan tersebut, Ombudsman menyebutkan mayoritas komisaris ditempatkan pada anak perusahaan yang kurang menguntungkan, bahkan merugi. Setelah 5 tahun berlalu, Presiden kembali melakukan kesalahan yang sama. Praktik rangkap jabatan makin menjamur, bahkan dilakukan dalam lingkaran satu kekuasaan presiden, yakni Wakil Menteri.
“BUMN sejak dulu memang sulit lepas dari intervensi politik, misalnya dalam penempatan figur tertentu, misalnya pada level komisaris. Tren kedepan sepertinya intervensi semacam ini akan sampai pada level direksi. Ini tentu menjadi beban bagi BUMN. Termasuk dalam pembentukan Danantara, dimana pengurusnya juga bagian dari elit politik”, ungkap Sekjen TI Indonesia, Danang Widoyoko.
Kabinet Presiden Prabowo terbilang sangat besar dalam sejarah pembentukan kabinet, bisa dibayangkan untuk jabatan Wakil Menteri saja sudah berjumlah 56 orang, termasuk Presiden Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Presiden yang juga memiliki wakil. Dengan jumlah yang besar tersebut, TI Indonesia menemukan bahwa lebih dari separuh dari wakil tersebut menduduki jabatan sebagai komisaris di BUMN, termasuk di anak perusahaannya.
Ada 33 wakil Menteri + 1 wakil PCO yang juga merangkap sebagai komisaris. Dimulai dari pucuk BUMN saat ini, Super Holding BP Danantara dimana salah satu Boardnya dijabat oleh Donny Oskaria yang juga adalah wakil Menteri BUMN.
Berikutnya adalah PT Pertamina (Persero) dan sub holdingnya merupakan BUMN yang paling banyak menempatkan wakil Menteri sebagai komisarisnya yakni sebanyak 6 (ENAM) wakil menteri. Ada Wamen Investasi & Hilirisasi / BKPM Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Wamen Wamendiktisaintek Stella Christie dan Wakil Kepala PCO M. Qodari sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi, Wamen Koperasi Ferry Juliantono sebagai komisaris di PT Pertamina Patra Niaga, Wamen Luar Negeri Arif Havas Oegroseno sebagai Komisaris di PT Pertamina International Shipping, dan Wamen Kesehatan Dante Saksono sebagai Komisaris di PT Pertamina Bina Medika.
Berikutnya BUMN yang juga menempatkan 6 (ENAM) wakil Menteri dalam jajaran komisaris ada PT Telkom Indonesia dan sub holdingnya. Ada Wamen Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan dan Wamen Imigrasi & Pemasyarakatan Silmy Karim sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia. Berikutnya di sub holding PT Telkom Indonesia menempatkan 3 (TIGA) wakil Menteri yakni Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono sebagai Komisaris Utama dan Wamen Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria sebagai Komisaris di PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), kemudian Wamen Kependudukan & KB Ratu Isyana Bagoes Oka sebagai Komisaris di PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
Menyusul kemudian PT PLN (Persero) dan sub holdingnya menempatkan 4 (EMPAT) wakil Menteri. Ada Wamen Keuangan Suahasil Nazara, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, dan Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, ketiganya menjabat sebagai Komisaris PT PLN, terakhir ada Wamenpora Taufik Hidayat sebagai komisaris di PT PLN Energi Primer Utama (EPI).
Berikutnya 2 (DUA) Wakil Menteri mendapat jatah komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero) yakni Wamen Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama dan Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris.
Selanjutnya di sub holding PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ada 2 (DUA) wakil Menteri yang mendapat jatah komisaris yakni Wamen Kebudayaan Giring Ganesha sebagai komisaris di PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Kemudian ada Wamen Perempuan & Perlindungan Anak Veronica Tan sebagai Komisaris di PT Citilink Indonesia.
Di sektor perbankan, ada 3 (TIGA) jatah wakil Menteri sebagai komisaris. Pertama ada bank BUMN terbesar di Indonesia PT Bank Mandiri Tbk yang menempatkan Wamen ESDM Yuliot Tanjung sebagai Komisaris. Menyusul Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza sebagai Komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Terakhir Wamen Perumahan & Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sebagai Komisaris di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Sisanya ada 9 (SEMBILAN) wakil Menteri yang tersebar di beberapa BUMN sebagai komisaris yakni Wamen Kelautan & Perikanan Didit Herdiawan Ashaf sebagai Komisaris Utama di PT Perikanan Indonesia (Persero), Wamen Perhubungan Suntana sebagai Komisaris Utama di PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Wamen Pertahanan Donny Ermawan Taufanto sebagai Komisaris Utama di PT Dahana (Persero), Wamen P2MI / Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani sebagai Komisaris di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri sebagai Komisaris Utama di PT Sarinah (Persero), Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebagai Komisaris Utama di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Wamen Komdigi Nezar Patria sebagai Komisaris Utama di PT Indosat Tbk, terakhir ada Wamen HAM Mugiyanto sebagai Komisaris Utama di InJourney Aviation Services.
Selain soal rangkap jabatan, TI Indonesia juga menyoroti soal relevansi tugas wamen dengan BUMN dimana wakil Menteri tersebut menjabat. Sebut saja posisi Wamen Wamendiktisaintek Stella Christie dan Wakil Kepala PCO M. Qodari dengan urusan bisnis di PT Pertamina Hulu Energi, kemudian Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan dan Wamen Imigrasi & Pemasyarakatan Silmy Karim dengan PT Telkom Indonesia, Wamen Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dan Wamen Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), kemudian Wamen Kependudukan & KB Ratu Isyana Bagoes Oka dengan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, Wamen Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dengan PT PLN, Wamenpora Taufik Hidayat dengan PT PLN Energi Primer Utama (EPI), Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dengan PT Pupuk Indonesia. Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Kemudian ada Wamen Perempuan & Perlindungan Anak Veronica Tan dengan PT Citilink Indonesia. Wamen ESDM Yuliot Tanjung dengan PT Bank Mandiri. Wamen P2MI / Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Wamen Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Terakhir apa urusan tugas Wamen HAM Mugiyanto dengan InJourney Aviation Services?
Penempatan Wakil Menteri dalam jajaran komisaris BUMN justru makin memperlihatkan lemahnya tata kelola perusahaan negara, alih-alih mau memperkuat. Penempatan pejabat publik dan politisi sebagai pengurus BUMN seharusnya dapat dipahami hanya akan semakin memperbesar risiko konflik kepentingan dan korupsi.
“Fenomena komisaris dari jalur politik menjadi kesalahan berulang, ini menjadi bagian dari konflik kepentingan, fungsi-fungsi strategis yang melekat pada komisaris seperti pengawasan pada akhirnya akan lumpuh. Apakah penguatan BUMN yang diliputi rangkap dan bagi-bagi jabatan seperti ini yang dikehendaki Presiden?” tutur Asri Widayati, Peneliti Economic Governance TI Indonesia.
Presiden Prabowo harus diingatkan, reformasi tata kelola pemerintahan yang dimuat dalam Asta Cita sangat jelas menyebut soal “Menguatkan manajemen BUMN yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis”. Namun penempatan wakil Menteri dan para kroni politik dalan jajaran komisaris dan direksi BUMN sangat jelas mengingkari Asta Cita tersebut. Keberanian politik dari Presiden tentu sangat dibutuhkan, janji politik untuk memperkuat BUMN tentu akan sulit terwujud jika nuansa politik lebih dominan dalam pengelolaan BUMN.
CP; Asri Widayati (awidayati@ti.or.id)