Jakarta, 14 Agustus 2026 – Di tengah pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027, MBG Watch bersama warga menggelar Piknik Warga dan Nobar Bencana Fiskal, bertempat di depan Kantor Badan Gizi Nasional RI. Berdasarkan RAPBN 2027, pemerintah akan tetap melanjutkan program MBG dengan alokasi anggaran ambisius sebesar Rp240 Triliun. Persoalannya, ekspansi anggaran MBG tersebut berkonsekuensi serius dalam mengambil ruang fiskal yang lebih mendasar, terutama pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan publik, dan kebencanaan.
Situasi semakin serius ketika pemerintah terus mengedepankan keberhasilan parsial program, tanpa menjamin keselamatan dan pemulihan hak korban akibat Proyek populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah justru abai dengan kondisi keracunan yang masih terjadi. Berdasarkan temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, tercatat 40.759 kasus keracunan akibat MBG.
MBG Watch menilai pidato kenegaraan sejauh ini gagal merespon secara jujur berbagai persoalan struktural yang telah berulang kali disuarakan oleh masyarakat, dan cenderung membingkai setiap kebijakan sebagai keberhasilan. Padahal prosesnya mengabaikan aspek partisipasi, perencanaan yang matang dan minim evaluasi.
“Pidato kenegaraan kali ini porsinya sangat besar untuk menjelaskan dan mempromosikan proyek-proyek seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Padahal pemerintahan ini baru berjalan di tahun pertama. Sementara itu, janji-janji politik yang dirangkum dalam Asta Cita justru tidak pernah dijelaskan progresnya. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa prioritas pemerintah tidak sinkron dengan visi misi yang disusun oleh Prabowo-Gibran sendiri. Suara dan masukan masyarakat sipil seolah tidak pernah benar-benar didengar untuk memperbaiki kebijakan yang justru lebih banyak membebani rakyat, dibanding memastikan manfaat yang dirasakan secara adil dan merata”, ujar Mike Verawati, anggota MBG Watch.
MBG Watch juga menyoroti klaim berlebihan pemerintah soal swasembada pangan dalam setahun pemerintahan atas delapan komoditas, meliputi beras, jagung, telur, daging ayam, gula, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Padahal, sebagian besar komoditas tersebut masih bergantung pada impor. Bahkan, di tingkat konsumen, harga jagung masih berada di kisaran Rp6.400, jauh di atas acuan Badan Pangan Nasional sebesar Rp 5.0005.500. Harga daging ayam juga kembali meroket di 188 kabupaten/kota pada Juli-Agustus 2026. Tren ini melonjak seiring dengan pengaktifan kembali operasional program MBG.
Alokasi anggaran besar untuk MBG juga sangat timpang dibandingkan dengan kebutuhan perlindungan kelompok masyarakat rentan. Timbul Siregar, Anggota BPJS Watch menegaskan “Jutaan pekerja miskin dan tidak mampu masih menghadapi risiko kecelakaan kerja tanpa perlindungan sosial yang memadai. Perluasan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 10 juta pekerja diperkirakan membutuhkan sekitar Rp2 triliun per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa perlindungan dasar bagi pekerja miskin bukan persoalan ketiadaan kapasitas fiskal, melainkan persoalan prioritas politik anggaran.”
Persoalan prioritas tersebut juga beririsan langsung dengan sektor pendidikan. Annette Mau, Anggota MBG Watch, mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban sebuah program bukan sependek deretan angka dan glorifikasi sepihak mengenai kebermanfaatan dan keberhasilannya. Program MBG yang diklaim sebagai solusi kondisi pendidikan di Indonesia, justru menunjukkan kecacatan cara pandang pemerintah untuk melihat kompleksitas realita di lapangan.”
“Program MBG senilai Rp 7.000 – Rp 8.000 per-anak per-hari telah mengalahkan prioritas kesejahteraan guru, perbaikan sekolah dan fasilitas sekolah yang rusak sedang hingga berat, pembangunan lebih banyak sekolah untuk menampung lebih banyak murid dan pembukaan akses jalan yang lebih baik untuk menuju sekolah. Selain itu, program tersebut berdampak pada percepatan government shutdown akibat gagal bayar gaji ASN dan P3K”, Tegas Annette.
Kekhawatiran mengenai prioritas anggaran tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan persoalan tata kelola dan risiko korupsi. Pernyataan pemerintah mengenai efisiensi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak akan bermakna apabila pengadaan barang dan jasa dalam MBG masih rentan terkonsentrasi pada kepentingan bisnis-politik.
“Klaim penghematan anggaran dan digitalisasi pelayanan publik tidak akan pernah efektif, selama perampasan aset koruptor tidak berlandaskan hukum yang kuat, pengadaan barang dan jasa dibiarkan terkonsentrasi pada bisnis-politik, dan lembaga penegak hukum terus disubordinasi oleh kepentingan kekuasaan” tegas Agus Sarwono, anggota MBG Watch.
Dengan demikian, MBG Watch mendesak pemerintah membuka seluruh informasi mengenai pembiayaan, pengadaan, penerima manfaat, mitra pelaksana, serta mekanisme pengawasan MBG kepada publik. Setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara transparan dan tidak boleh berhenti pada narasi keberhasilan program. Pertanggungjawaban juga harus mencakup warga yang telah menjadi korban pelaksanaan MBG.
Muhammad Saleh, Tim Hukum MBG Watch, mengatakan “Pemerintah belum menyediakan saluran yang jelas untuk mengoreksi kerugian korban keracunan MBG. Padahal, warga memiliki hak atas pemulihan kesehatan hingga kerugian ekonomi. Karena itu, kami tidak menutup kemungkinan membawa persoalan pertanggungjawaban MBG ke pengadilan,”
Seluruh persoalan tersebut pada akhirnya bermuara pada resentralisasi fiscal yang mempercepat krisis fiscal daerah. Galau D. Muhammad, Peneliti Celios, menegaskan “Pengibaran Bendera putih hari ini bukan semata tanda rakyat yang menyerah, melainkan simbol kesadaran atas penghimpitan ruang fiskal daerah yang telah mencapai titik nadirnya. Sebelumnya, masyarakat di Aceh sudah mengibarkan bendera putih sebagai ekspresi kekecewaan atas keterbatasan pemulihan pasca bencana. Bendera Putih juga mewakili kondisi di Sulawesi Barat yang hanya mampu membayar gaji PPPK kurang dari sepuluh bulan kedepan, hingga harus menunda pembayaran BPJS demi kelangsungan layanan publiknya. Di Tidore Kepulauan, bahkan honor pegawai hanya sanggup dibayarkan hingga bulan Agustus ini.”
“Ketika rakyat diminta berhemat, pemerintah juga harus berani memulai penghematan dari program yang menyedot ruang fiskal skala besar. DI titik itulah, publik tegas menolak ekspansi MBG yang dibiayai dengan membajak kapasitas daerah dan hak dasar warga sebagai pembayar pajak.” tegas Galau. Dengan demikian, MBG Watch menuntut penghentian pembajakan anggaran publik untuk membiayai ekspansi proyek MBG yang mengorbankan hak-hak dasar warga negara secara esensial.
Kontak Media
Koalisi MBG Watch : lapor@mbgwatch.org