Koalisi Advokasi Perampasan Aset Melayangkan Somasi kepada Pimpinan DPR RI

Koalisi Advokasi Perampasan Aset melayangkan somasi kepada pimpinan DPR RI karena dinilai menutup akses publik terhadap dokumen pembahasan RUU Perampasan Aset ke publik(MI/Susanto)

Kepada Yth.

  1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  2. Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Panitia Kerja RUU tentang Perampasan Aset.

di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Perihal                     :  SOMASI

 

Dengan hormat,

Kami, Koalisi Advokasi Perampasan Aset, adalah koalisi yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi yang merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas muatan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset, dengan ini menyampaikan somasi kepada Saudari Ketua DPR RI dan Saudara Ketua Komisi III DPR RI selaku Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Tertentu (RUU).

Somasi ini kami sampaikan sehubungan dengan dugaan tidak dipublikasikannya naskah resmi RUU Perampasan Aset, Naskah Akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sementara proses pembahasan telah berlangsung dan menghasilkan sejumlah kesepakatan substantif antara DPR RI dan Pemerintah. Tindakan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat disatu sisi diminta berpartisipasi dalam pembentukan RUU, tetapi tidak diberikan akses terhadap naskah yang menjadi dasar pembahasan. Akibatnya masyarakat tidak memiliki informasi yang memadai untuk memahami perubahan substansi, menyusun masukan dan mengawasi bagaimana proses pembentukan undang-undang, hal ini menghambat hak partisipasi bermakna publik dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah menelusuri keberadaan informasi melalui kanal publikasi resmi DPR RI sejak tersebarnya informasi perencanaan RUU tersebut, dimulai sejak 10 September 2026 sampai dengan 12 November 2026. Namun sampai dengan dilayangkannya surat somasi ini kami tidak menemukan publikasi naskah resmi Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Tertentu. Mengingat rancangan tersebut dinyatakan oleh Ketua Panitia Kerja Komisi III DPR RI telah dimulai sejak 5 November 2026 dan ditargetkan untuk disahkan secepatnya sebelum tanggal 15 Desember 2026, Kami menilai penting informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada publik sebagai langkah awal pemenuhan prinsip partisipasi bermakna.

Oleh karena nya, somasi atau teguran hukum ini disampaikan karena undang-undang yang dibentuk tanpa naskah yang dapat dibaca publik adalah tindakan yang patut diduga melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 89  ayat (2) jo. Pasal 96 ayat (4) Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022, ada pun argumentasi lebih lanjut kami uraikan sebagai berikut :

  1. Fakta
  2. Sejak Januari 2026 Komisi III DPR RI menyusun draf dan Naskah Akademik RUU. Draf dan naskah akademik tersebut tidak pernah dibuka resmi kepada publik, sementara sebuah versi tertanggal 10 Juli 2026 beredar secara terbatas.
  3. Pada 27 Agustus 2026 Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri atas ICW, Auriga, Kaoem Telapak, PSHK, SAKSI FH Universitas Mulawarman, dan Transparency International Indonesia, secara terbuka meminta DPR dan Pemerintah membuka draf dan DIM RUU melalui kanal resmi DPR RI.
  4. Pada 6 Oktober 2026 Rapat Paripurna DPR RI menyetujui RUU menjadi usul inisiatif DPR. Tiga hari kemudian, pemberitaan media mencatat draf terbaru tidak tersedia di Sistem Informasi Legislasi DPR.
  5. Pada 26 Oktober 2026, Komisi III membentuk Panitia Kerja RUU Perampasan Aset yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, dengan Soedeson Tandra sebagai Wakil Ketua Panja. Dalam kesempatan tersebut, Komisi III juga menyepakati percepatan jadwal Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang semula direncanakan pada November 2026 menjadi pekan yang sama, dengan target penyelesaian RUU paling lambat 15 Desember 2026.
  6. Informasi yang beredar menunjukkan naskah RUU telah diperbarui dan DIM telah tersusun pada awal November 2026. Naskah yang beredar menunjukkan perubahan substansial, yaitu perubahan judul RUU dan jenis tindak pidana yang dapat dijangkau. Sampai hari ini, tidak satu pun dari dokumen tersebut tersedia di laman resmi DPR RI.
  7. Pada 3 November 2026, Komisi III DPR RI melanjutkan RDPU untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset dengan mengundang sejumlah pihak, antara lain Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan akademisi universitas lampur. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan komitmen untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan melanjutkan RDPU selama masa reses.
  8. Pada 5 November 2026, Panja Komisi III DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas DIM RUU Perampasan Aset. Dalam rapat tersebut, Pemerintah menyerahkan 397 DIM kepada DPR, yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansial, 44 DIM yang diusulkan untuk dihapus, dan 18 DIM substansi baru. DPR dan Pemerintah juga menyepakati perubahan judul RUU menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
  9. Pada 9 November 2026, Panja kembali melanjutkan pembahasan DIM bersama Pemerintah. Dalam rapat tersebut, DPR dan Pemerintah menyepakati pembentukan Dewan Pengawas khusus beranggotakan lima orang untuk mengawasi pengelolaan aset hasil tindak pidana. Kesepakatan tersebut tercantum dalam DIM Nomor 340 dan 341 yang berkaitan dengan Pasal 56 RUU.
  10. Pada 10 November 2026, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa pembahasan ratusan DIM secara substansial telah mencapai taha akhir dan akan dilanjutkan melalui Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) untuk merumuskan serta menyelaraskan substansi dan redaksi RUU.
  11. Pada 11 November 2026, Komisi III DPR RI menggelar rapat Timus dan Timsin RUU Perampasan Aset bersama unsur Pemerintah, yang terdiir atas Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. berdasarkan agenda resmi DPR RI, rapat tersebut membahas pencermatan dan perapihan DIM RUU Perampasan Aset.
  12. Dengan demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah berlangsung, bahkan menghasilkan sejumlah kesepakatan substantif antara DPR dan Pemerintah, berlanjut ke tahap perumusan serta sinkronisasi naskah, sementara masyarakat hingga hari ini belum memperoleh akses terhadap draf resmi terbaru dan DIM yang menjadi dasar pembahasan tersebut.
  13. Kewajiban yang Tidak Dipenuhi
  14. Hak atas informasi. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Pasal 2 ayat (1) UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan setiap Informasi Publik bersifat terbuka. Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, dan f undang-undang yang sama mewajibkan Badan Publik menyediakan setiap saat hasil keputusan beserta pertimbangannya, seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya, dan informasi yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum. Naskah RUU yang telah disetujui dalam rapat paripurna terbuka adalah hasil keputusan DPR, bukan dokumen internal yang artinya harus disediakan oleh DPR untuk dibaca dan dipelajari oleh Publik.
  15. Kewajiban penyebarluasan. Pasal 88 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13/2022 menyatakan penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan hingga pembahasan dan pengundangan. Pasal 88 ayat (2) menegaskan tujuannya, yaitu memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat. Pasal 89 ayat (2) menugaskan penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR kepada alat kelengkapan DPR. Untuk RUU ini, kewajiban itu berada pada Komisi III dan pimpinan DPR dan Pasal 96 ayat (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
  16. Partisipasi bermakna. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan tiga hak masyarakat dalam pembentukan undang-undang: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Pasal 96 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 menjamin hak masyarakat memberikan masukan. Tidak ada masukan yang bermakna atas naskah yang tidak pernah dibuka, dan rapat dengar pendapat umum tanpa naskah tidak memenuhi syarat partisipasi bermakna.
  17. Konsekuensi menurut undang-undang. Pasal 52 UU 14/2008 mengatur sanksi pidana bagi Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat atau yang harus diberikan atas dasar permintaan, dan karena itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.
  18. Tidak dilakukannya proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR pada saat tahapan penyusunan. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah UU 15/2019 dan UU 13/2022. Karena RUU Perampasan Aset inisiatif dari DPR sehingga dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 46), yaitu Badan Legislasi. Dalam praktik, komisi meminta Baleg melakukan harmonisasi berdasarkan Pasal 46 ayat (2). Konsekuensi dari tidak adanya proses harmonisasi, RUU Perampasan Aset jelas cacat formil.

Ketertutupan ini merugikan masyarakat secara langsung. Sebab, masukan atas DIM berisiko disusun berdasarkan naskah tidak resmi yang berpotensi salah. Sumber informasi yang keliru juga akan membuat setiap masukan dapat dibantah dengan dalih bahwa masukan bukan didasarkan pada naskah yang dibahas oleh DPR.

III. Tuntutan

Berdasarkan uraian di atas, kami meminta Saudari Ketua DPR RI dan Saudara Ketua Komisi III DPR RI, paling lambat Senin, 16 November 2026 pukul 10.00 WIB, untuk melaksanakan :

  1. mempublikasikan di laman resmi DPR RI dan Sistem Informasi Legislasi informasi berupa naskah RUU versi terbaru beserta Penjelasannya; Naskah Akademik RUU versi terakhir; DIM batang tubuh dan DIM Penjelasan yang diterima DPR dari Pemerintah; jadwal rapat Panitia Kerja sampai pengambilan keputusan tingkat I;
  2. menyatakan seluruh rapat Panitia Kerja yang membahas RUU bersifat terbuka dan disiarkan. Setiap rapat yang hendak dinyatakan tertutup harus disertai alasan khusus yang diumumkan sebelum rapat;
  3. apabila tuntutan nomor 1 tidak dapat dipenuhi sampai dengan 16 November 2026, menunda pembahasan DIM sampai dokumen tersebut dipublikasikan dan masyarakat diberi waktu yang layak, sekurang-kurangnya 14 hari, untuk menyampaikan masukan;
  4. menyampaikan jawaban tertulis atas somasi ini kepada Koalisi Advokasi Perampasan Aset
  5. Langkah yang akan ditempuh

Apabila tuntutan di atas tidak dipenuhi, Kami akan menempuh langkah-langkah berikut, tanpa mengesampingkan upaya hukum lain yang tersedia:

  1. melaporkan dugaan pelanggaran kewajiban keterbukaan dalam pembentukan undang-undang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan;
  2. menjadikan somasi ini, dan setiap jawaban atau ketiadaan jawaban atasnya sebagai bukti dalam pengujian formil undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi setelah diundangkan;
  3. dan apabila perlu menempuh proses hukum atas pelanggaran prosedural hukum sebagaimana mekanisme yang tersedia dalam praktik hukum di Indonesia.
  4. menyampaikan perkembangan ini kepada publik secara terbuka.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset

  1. ⁠⁠Transparency International Indonesia
  2. Indonesia Corruption Watch (ICW)
  3. ⁠IM57+
  4. ⁠⁠Auriga Nusantara
  5. ⁠Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
  6. ⁠Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) FH Unmul
  7. ⁠⁠Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
  8. ⁠Indonesian Parliamentary Center
  9. ⁠Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
  10. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Demikian somasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara dan Saudari, kami ucapkan terima kasih.

Atas Nama Koalisi Advokasi Perampasan Aset

 

Hormat kami,
Koalisi Advokasi Perampasan Aset

 Tembusan:

  1. Wakil Ketua DPR RI
  2. Ketua Badan Legislasi DPR RI
  3. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
  4. Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI
  5. Menteri Hukum Republik Indonesia selaku wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU
  6. Ketua Komisi Informasi Pusat

Hubungi kami​

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5,  RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia. All right reserved