Transparency International (TI) Indonesia merupakan sebuah lembaga nir-laba independen yang berdiri sejak tahun 2000 dan merupakan bagian dari jaringan Transparency International yang berpusat di Berlin, Jerman.
TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan kampanye antikorupsi baik luring maupun daring. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Sedikitnya ada lima aturan yang ditabrak akibat pejabat negara rangkap jabatan di badan usaha milik negara atau BUMN. JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil
Rilis Bersama Penyikapan Putusan DKPP Nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI memutuskan perkara 178-PKE-DKPP/VII/2025 tentang penyalahgunaan private jet dan gaya hidup mewah Ketua dan
A. Latar Belakang Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) akan digelar serentak pada November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tidak
Wacana pembentukan Badan Sawit Nasional (BSN) yang berada langsung di bawah presiden menjadi tonggak baru dalam upaya pemerintahan Prabowo-Gibran memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit
Hubungi kami
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved
