TI Indonesia Menyikapi Persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya

Suasana rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (ANTARA FOTO/Fauzan)

Jakarta, 20 November 2026

1. Apresiasi yang disertai kewaspadaan

Semua proses legislasi untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi akan selalu disambut baik. Demikian juga disahkannya Undang Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna 19 November 2026. Kehadiran instrumen ini merupakan langkah penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan dan memperkuat pemulihan aset.

Namun, pengesahan undang-undang bukan akhir agenda reformasi. Kewenangan baru untuk menelusuri, memblokir, menyita, merampas, dan mengelola aset harus diimbangi kontrol peradilan, integritas institusi, perlindungan HAM, dan pemulihan hak korban. TI Indonesia menilai keberhasilan undang-undang tidak cukup dihitung dari nilai aset yang dirampas, tetapi juga dari ketepatan sasaran, keabsahan proses, dan keadilan pengembaliannya.

2. Persoalan keterbukaan dan partisipasi bermakna dalam proses legislasi

Apresiasi terhadap pengesahan undang-undang ini tidak menghapus persoalan serius dalam proses pembentukannya. Dalam berbagai kesempatan, TI Indonesia, ICW dan Pusat Kajian Anti Korupsi UGM  mengkritik bahwa draf rumusan pasal tidak dibuka secara memadai kepada publik selama konsultasi, sehingga masukan masyarakat tidak dapat diarahkan pada pengujian norma secara konkret. DPR, di sisi lain, menyatakan telah menyelenggarakan banyak rapat dengar pendapat dan membuka proses pembahasan. Perbedaan klaim ini harus dijawab melalui keterbukaan dokumen legislasi, bukan semata-mata jumlah rapat yang diselenggarakan.

Menurut kami, kondisi tersebut menimbulkan indikasi cacat prosedural yang perlu diperiksa secara serius berdasarkan asas keterbukaan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip partisipasi bermakna: hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas masukan. Kecepatan pengesahan tidak dapat menggantikan kualitas deliberasi, terlebih ketika undang-undang memberikan kewenangan koersif yang luas dan berpengaruh langsung terhadap hak milik serta hak atas peradilan yang adil.

3. Pelaksanaan UNCAC menuntut reformasi hukum yang menyeluruh

Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, UU Perampasan Aset perlu dibaca sebagai bagian dari kewajiban pelaksanaan UNCAC . Pasal 31 UNCAC mengatur pembekuan, penyitaan dan perampasan; Pasal 51 menegaskan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental; Pasal 53–57 mengatur pemulihan langsung, kerja sama internasional, dan pengembalian aset; sedangkan Pasal 35 menekankan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi.

Kami memandang Pemerintah dan DPR perlu memastikan perangkat hukum nasional memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan permintaan perampasan dari luar negeri, gugatan langsung negara asing untuk memperoleh kembali aset, pertukaran informasi lintas batas, serta pengembalian aset kepada negara asal dan korban yang berhak.

Terkait pemenuhan kewajiban sebagai negara pihak UNCAC, penguatan UU Tipikor juga mendesak. Pasal 20 UNCAC meminta negara pihak mempertimbangkan kriminalisasi illicit enrichment, yakni peningkatan kekayaan signifikan pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan penghasilan sahnya, dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip dasar hukum nasional. Pasal 31 ayat (8) membuka ruang pertimbangan kewajiban menjelaskan asal-usul sah aset yang diduga berasal dari kejahatan. UU Tipikor telah mengenal pembuktian terkait harta melalui Pasal 37A dan 38B, tetapi belum membentuk delik illicit enrichment yang berdiri sendiri maupun kerangka unexplained wealth yang komprehensif. Kedua agenda perlu dibahas dengan standar pembuktian, hak membela diri, dan pengawasan hakim yang ketat; tidak boleh diterjemahkan sebagai perampasan otomatis atas kekayaan yang belum dapat dijelaskan.

4. Integritas penegakan hukum adalah prasyarat, bukan asumsi

UU ini tidak akan dilaksanakan di ruang hampa. World Justice Project Rule of Law Index 2026 menempatkan Indonesia pada skor keseluruhan 0,51 (peringkat 75 dari 143 negara). Faktor Criminal Justice hanya memperoleh skor 0,37 (peringkat 97); Absence of Corruption 0,42 (peringkat 89); Fundamental Rights 0,45 (peringkat 99); dan Civil Justice 0,44 (peringkat 104). Angka-angka ini bukan bukti pelanggaran oleh aparat tertentu, tetapi menjadi peringatan mengenai tantangan struktural kualitas keadilan, integritas, dan perlindungan hak.

Dalam situasi tersebut, perluasan kewenangan koersif tanpa kontrol yang efektif dapat memperbesar ketidakpastian hukum, risiko pemerasan, penyitaan yang tidak proporsional, konflik kepentingan, dan ketidakadilan terhadap warga serta pelaku usaha yang beriktikad baik. Perdebatan publik mengenai dugaan penyadapan yang melanggar hukum belakangan ini juga memperlihatkan pentingnya audit kewenangan intrusif dan pertanggungjawaban aparat.

5. Catatan terhadap desain dan pelaksanaan undang-undang

Terhadap susbtansi RUU yang kami dapatkan sehari sebelum pengesahan di DPR,  TI Indonesia menggarisbawahi lima persoalan, yaitu : Pertama, ruang lingkup tindak pidana asal perlu dievaluasi agar tidak menyisakan celah bagi hasil kejahatan serius, termasuk kejahatan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, sambil mempertahankan kepastian hukum. Kedua, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana harus tetap merupakan prosedur yudisial dengan bukti awal memadai dan alasan penggunaan yang terukur, bukan jalan pintas untuk menghindari pembuktian pidana. Ketiga, pemilik aset dan pihak ketiga harus memiliki hak atas pemberitahuan efektif, akses pembelaan, pengujian segera atas pemblokiran atau penyitaan—termasuk kejelasan hubungan dengan praperadilan KUHAP—dan upaya hukum yang efektif. Keempat, apabila tindakan negara dinyatakan tidak sah, pengembalian aset dan kompensasi atas kerugian nyata yang terbukti harus tersedia tanpa hambatan yang tidak proporsional. Kelima, fungsi penyidikan, penuntutan, penilaian, pengelolaan, dan penjualan aset harus dipisahkan secara nyata untuk mencegah konflik kepentingan; pengawas harus independen dan memiliki kewenangan pemeriksaan yang efektif.

6. Risiko konflik kepentingan dalam badan pengelola dan badan pengawas

Penyerahan pengelolaan aset kepada badan yang dibentuk Presiden (Pasal 53), dengan kewenangan menilai, mengembangkan, memanfaatkan, menjual melalui lelang maupun tanpa lelang, dan mengembalikan aset (Pasal 54–58). Badan pengawas juga dibentuk Presiden (Pasal 61) dan berwenang mengawasi proses perampasan serta pengelolaan aset (Pasal 62). Pemisahan kedua badan ini penting, tetapi belum dengan sendirinya menjamin independensi, terutama apabila pejabat penegak hukum aktif mengisi posisi strategis atau memiliki pengaruh terhadap penilaian dan penjualan aset.

Karena itu, pengaturan pelaksana harus menjamin pemisahan personel dan fungsi penyidikan, penuntutan, pengelolaan, serta pengawasan; seleksi anggota yang terbuka dan bebas konflik kepentingan; larangan rangkap jabatan yang mengganggu independensi; audit eksternal dan akses informasi publik; serta transparansi valuasi, lelang, penjualan tanpa lelang, dan identitas pemilik manfaat pembeli. Larangan membeli aset dalam Pasal 57 ayat (8) perlu didukung pengujian kepemilikan manfaat agar tidak dapat dihindari melalui perantara. Pengawasan juga harus mencakup penjualan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 58.

7. Rekomendasi  TI Indonesia

  1. DPR dan Pemerintah segera memublikasikan naskah final Undang Undang Perampasan Aset yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2026, serta membuka seluruh draf, risalah pembahasan, daftar inventarisasi masalah, serta catatan tanggapan atas masukan publik untuk memungkinkan evaluasi independen terhadap kualitas partisipasi dan dugaan cacat prosedural. Pemerintah segera memublikasikan naskah final dan peraturan pelaksana sebelum penerapan kewenangan baru.
  2. DPR dan Pemerintah menyusun peta jalan kepatuhan UNCAC yang menghubungkan UU Perampasan Aset, UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP, rezim bantuan hukum timbal balik, dan perlindungan korban; termasuk agenda pembahasan illicit enrichment dan unexplained wealth dengan jaminan HAM.
  3. Peraturan pelaksana harus menetapkan standar bukti awal, kebutuhan, proporsionalitas, dokumentasi setiap tindakan, izin dan evaluasi hakim, serta akses cepat terhadap keberatan dan pemulihan hak.
  4. Pemerintah menjamin independensi badan pengelola dan badan pengawas melalui seleksi terbuka, pemisahan dari fungsi penegakan hukum, pembatasan rangkap jabatan, audit independen, pengungkapan pemilik manfaat pembeli aset, dan pelaporan publik atas valuasi serta seluruh penjualan aset.
  5. Pengembalian aset harus memprioritaskan pemulihan korban, termasuk korban kolektif dan komunitas terdampak; mekanisme klaim dan distribusi harus dapat diaudit.
  6. DPR menjalankan pengawasan berkala menggunakan indikator bukan hanya nilai perampasan, tetapi juga pembatalan tindakan oleh pengadilan, pengaduan, kompensasi, pengembalian aset, dan sanksi atas penyalahgunaan kewenangan.

Penutup

Kami tentu akan selalu mendukung instrumen hukum yang efektif untuk merampas keuntungan dari kejahatan. Tetapi negara tidak boleh menjadi kuat dalam mengambil asset, sementara negara tetap lemah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya. Reformasi hukum antikorupsi harus menempatkan pemulihan hak, integritas penegakan hukum, dan perlindungan HAM sebagai satu kesatuan.

Narahubung:
[email protected], 0811-8869-711

Rilis Media Sebelumnya

Hubungi kami​

Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5,  RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id

© Transparency International Indonesia. All right reserved