Masa jabatan 271 kepala daerah akan habis menjelang Pemilu 2024. Tahun ini Kementerian Dalam Negeri akan mengangkat 101 penjabat kepala daerah dari tujuh provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Lalu pada tahun depan, 170 penjabat baru akan kembali diangkat. Proses pemilihan, pengesahan dan pengangkatan penjabat kepala daerah menuai polemik di masyarakat karena dianggap salah satunya tak merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 tentang syarat pengisian penjabat kepala daerah.
Proses penunjukkan ratusan kepala daerah juga dianggap sangat bergantung pada subyektivitas Kementerian Dalam Negeri karena tidak transparan dan melibatkan publik, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejumlah pegiat demokrasi dan ahli hukum tata negara menegaskan bahwa proses penunjukkan para penjabat dianggap juga dapat memicu sentralistik kekuasaan. Kementerian Dalam Negeri juga dinilai tidak cukup terbuka dalam proses pemilihan dan penempatan penjabat kepala daerah.
TI Indonesia memandang penting untuk memperdalam diskursus seputar isu tata kelola dalam pemilihan penjabat kepala daerah.Simak rekaman acara Webinar Nasional: “Ruang Gelap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah”, yang akan dilaksanakan pada: Kamis, 09 Juni 2022 Pukul 14:00 Wib-16.00 wib. Selamat menyaksikan!!
Download materi presentasi TII di sini
Download materi presentasi Centra Initiative di sini
Download materi presentasi PUSaKO Unand di sini