
Petisi Tokoh dan Masyarakat Sipil: “Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui Revisi UU TNI”
Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal

Pemerintah telah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU TNI kepada DPR, 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal

Jakarta, 27 Februari 2025 – Pada 12 Februari 2025 lalu, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) kembali menandatangani Surat Keputusan

Jakarta, 26 Februari 2025 – Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada

Jakarta, 19 Februari 2025 – Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 3

JAKARTA, 14 FEBRUARI 2025. Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan anggaran belanja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah hingga Rp 306,69

Jakarta, 11 Februari 2025 – Tingkat korupsi global masih sangat tinggi, sementara upaya untuk menguranginya masih belum berhasil. Indeks Persepsi

Manila, 7 Februari 2025 – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) aktif berpartisipasi dalamagenda Open Government Partnership (OGP) Asia and the

Manila, 6 Februari 2025 – seiring penyelenggaraan Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting pada 5-7 Februari
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved