
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK
MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK Jakarta, 6 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati pembahasan

MELAWAN NALAR PUBLIK, REVISI UU KPK HARUS DITOLAK Jakarta, 6 September 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyepakati pembahasan

Jakarta, 24 Juli 2019. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan salah satu langkah pemerintah

Jakarta (4/7) – Lembaga pemberantasan korupsi harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Dukungan ini disampaikan Transparency International Indonesia

Jakarta, 15 Februari 2019 Tahap pemberian izin usaha berbasis lahan seperti tambang, merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap

Rilis Media Transparency International Indonesia Menyikapi Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta. (Jakarta, 25 Oktober, 2018) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang

Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat

Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved