Jakarta (4/7) – Lembaga pemberantasan korupsi harus bebas segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan. Dukungan ini disampaikan Transparency International Indonesia
Jakarta, 15 Februari 2019 Tahap pemberian izin usaha berbasis lahan seperti tambang, merupakan tahap yang sangat penting, karena pada tahap
Rilis Media Transparency International Indonesia Menyikapi Kasus Suap Perizinan Proyek Meikarta. (Jakarta, 25 Oktober, 2018) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang
Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat
Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK
Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan
Dua tahun sejak Panama Papers mengungkap penggunaan perusahaan cangkang tanpa nama untuk memfasilitasi korupsi dan kejahatan keuangan, pemerintah G20 bergerak
Tolak Gugatan terhadap Ahli Perhitungan Kerugian Negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhirnya memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam 12
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved