Tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi salah satu sorotan utama global. Terlebih, berbagai komoditas perikanan Indonesia juga menjadi salah satu sektor strategis yang menopang perekonomian negara.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang gencar mempromosikan implementasi ekonomi biru sebagai salah satu wujud komitmen pada peningkatan perekonomian berbasis kelautan-perikanan.
Di lain sisi, masyarakat sipil yang bergerak di isu kelautan dan perikanan sepakat untuk berkolaborasi dan merumuskan kampanye bersama untuk mengawal isu kelautan dan periakanan ini. Harapannya, dengan Gerakan bersama dapat meningkatkan pemahaman maupun advokasi kebijakan terkait kesejahteraan nelayan, ABK, ekonomi dan perikanan.
Hal ini tercermin dalam hasil Diskusi Rencana Kolaborasi Masyarakat Sipil Kelautan-Perikanan yang Adil dan Berkelanjutan yang diadakan Transparency International Indonesia pada 25 Januari 2023 di Jakarta. Hadir dalam forum tersebut jaringan masyarakat sipil yang bergerak di isu kelautan dan perikan seperti IOJI, Pandu Laut, PRAKARSA, Yayasan Eco Nusa, INFID, DWF Indonesia, Seknas KIARA, dan PSA IPB