Minggu ini, negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia berkumpul untuk mencari solusi untuk pulih dari dampak pandemi, termasuk upaya untuk memberantas korupsi.
Anti-Corruption Working Group G20 telah mengadakan pertemuan pertamanya dalam rangka presidensi G20 Indonesia di Bali akhir tahun ini.
Dengan adanya acara tersebut, kami ingin mengetahui berbagai isu penting seperti transparansi kepemilikan manfaat akhir dan pengawasan terhadap perantara keuangan untuk memberantas tindakan pencucian uang akan ditangani secara serius oleh negara-negara tersebut. Kami juga tertarik kepada pimpinan pertemuan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdiri sejak 2003, KPK mempunyai rekam jejak yang baik dalam menangani berbagai kasus korupsi level tinggi dan sering mendapatkan pujian atas kemajuan Indeks Persepsi Korupsi negara. Terlebih, berdasarkan Global Corruption Barometer regional Asia yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu, KPK menjadi salah satu badan antikorupsi terbaik di Asia yang mendapatkan pengakuan kinerja dari masyarakat Indonesia sendiri.
Namun, dengan berbagai pencapaian pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, tetap saja ada berbagai halangan dan rintangan untuk meneruskan kinerja baik tersebut. Pada tahun 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang justru berdampak buruk pada efektivitas kinerja dan sifatnya yang independen. Posisi KPK yang semula independen kemudian diletakkan di bawah kendali pimpinan yang ditunjuk oleh presiden untuk membatasi kapasitas investigasi KPK. Walaupun mendapatkan tentangan dari masyarakat luas dan peringatan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, Revisi Undang-Undang ini ketok palu menjadi Undang-Undang.
Dampaknya kemudian dapat dirasakan kurang dari satu tahun Undang-Undang tersebut disahkan. Banyak komisioner, investigator, serta pegawai KPK yang mumpuni dipecat dari KPK setelah gagal untuk lulus dari Tes Wawasan Kebangsaan. Padahal, para pegawai KPK tersebut dikenal sebagai ‘tulang punggung’ dari KPK yang bertanggung jawab atas berbagai kasus korupsi dan penangkapan orang penting maupun pejabat negara.
Berbagai perubahan ini sudah mulai memengaruhi kinerja KPK dan kondisi korupsi di tanah air. Berdasarkan penilaian Transparency International Indonesia, kinerja KPK dinilai melemah. Indonesia menjadi berita utama atas skandal korupsi besar yang terjadi selama pandemi Covid-19. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang semula menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2012 hingga 2019 juga seolah berbalik arah pada tahun 2020.
Dengan presidensi G20 Indonesia, KPK yang seakan tidak berdaya nampaknya melihat kesempatan untuk memperbaiki reputasi dan citra dirinya – walaupun akan cukup bersusah payah. Negara-negara G20 lain seharusnya bertanya pada pemerintah Indonesia mengapa korupsi besar dan tindakan penyelewengan dapat terjadi di Indonesia pada masa pandemi.
Kami memiliki lebih banyak pertanyaan terkait G20 dalam mengurus antikorupsi tahun ini, tapi akan kita bahas lain kali. Kami akan terus mengawasi hasil pertemuan pertama dari Anti-Corruption Working Group melalui keterlibatan masyarakat sipil dalam G20.