Transparency International (TI) Indonesia merupakan sebuah lembaga nir-laba independen yang berdiri sejak tahun 2000 dan merupakan bagian dari jaringan Transparency International yang berpusat di Berlin, Jerman.
TI Indonesia melakukan review kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, Indeks Persepsi Korupsi, dan berbagai publikasi riset lainnya seperti partai politik, sumber daya alam, ekonomi, hingga keterbukaan informasi
TI Indonesia melakukan kerja kerja bebasis penelitian dan kajian baik di tingkat lokal, nasional, hingga ke tingkat internasional. Melibatkan para pemangku kepentingan diantaranya pihak swasta, pemerintah, BUMN dan masyarakat sipil.
TI Indonesia secara aktif melakukan kampanye antikorupsi baik luring maupun daring. Berkolaborasi dengan pelaku seni kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan antikorupsi bagi masyarakat secara luas.
Sedikitnya ada lima aturan yang ditabrak akibat pejabat negara rangkap jabatan di badan usaha milik negara atau BUMN. JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil
Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto. Meski merupakan hak prerogatif presiden,
Transparency International Indonesia merupakan sebuah lembaga non-profit, non-pemerintah dan independen yang berdiri sejak tahun 2000. Sebagai salah satu bagian dari organisasi Transparency International yang berpusat
Patronase dalam sistem politik kini merambah ke ranah bisnis saat kursi komisaris seolah menjadi imbal hasil dari dukungan politik pada masa pemilu. Oleh Reza Syawawi
Hubungi kami
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved