Manila, 7 Februari 2025 – Transparency International Indonesia (TI Indonesia) aktif berpartisipasi dalamagenda Open Government Partnership (OGP) Asia and the Pacific Regional Meeting pada 5-7 Februari 2025 di Manila, Filipina. Forum ini mempertemukan pejabat pemerintah, masyarakat sipil dan pembuat kebijakan dari seluruh kawasan Asia-Pasifik bersama dengan mitra global dan regional untuk mengeksplorasi strategi, praktik baik, kemajuan inisiatif untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
Indonesia adalah salah satu negara pendiri OGP, dimana dalam tiga belas tahun terakhir pemerintah Indonesia bersama masyarakat sipil telah menjalankan tujuh Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) yang berkontribusi pada terwujudnya kebijakan satu data Indonesia dan satu peta Indonesia, transparansi pengadaan barang dan jasa, portal informasi dan perluasan layanan bantuan hukum, serta layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N).
Keberhasilan bersama ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan internasional yang diraih diantaranya, OGP Silver Awards 2016, OGP Impact Awards 2021, dan OGP Awards 2023. Capaian tersebut, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil semata, namun “partnership” yang dimanifestasikan dalam bentuk “Ko-Kreasi” (co-creation) antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi anggota negara lain yang baru memulai untuk menjalankan rencana aksi.
TI Indonesia mengambil peran penting sebagai salah satu Steering Committee (SC) di dalam Open Government di Indonesia. Dalam pertemuan di Manila tahun ini, kami menekankan untuk memperkuat fungsi “partnership” dan “co-creation” khususnya di Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting mengingat implementasi OGI di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengikat pemerintah serta masyarakat sipil. TI Indonesia juga menilai kerap kali kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal sehingga partisipasi yang inklusif dan bermakna menjadi penting untuk menciptakan program kerja yang efektif bagi pemerintah di tingkat lokal dan nasional. “Partnership” yang menjadi karakter OGP ini dinilai krusial untuk mencapai pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat, terwujudnya partisipasi, politik yang berintegritas, dan tentu saja mencapai tujuan pembangunan yang dijanjikan oleh pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, TI Indonesia juga memfasilitasi pertemuan antara Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng selaku anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus sebagai ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dengan organisasi masyarakat sipil di Indonesia sebagai langkah mendorong penguatan regulasi implementasi OGP di Indonesia. TI Indonesia bersama organisasi yang tergabung dalam Steering Committee menyerahkan White Paper yakni kertas kebijakan yang disusun oleh masyarakat sipil terkait pentingnya peran aktif pemerintah, dan pengesahan regulasi OGI guna memastikan implementasi program OGI berjalan sesuai yang prinsip-prinsip Open Government Partnership.
Melalui OGP Regional Meeting 2025 di Manila, Filipina, Transparency International Indonesia merekomendasikan:
- Pemerintah segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia beserta Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pentingnya Open Government Partnership di Indonesia guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan inklusif serta mewujudkan visi misi pemerintahan di 2025 – 2029 mendatang;
- Pemerintah turut aktif dalam pelaksanaan fungsi “Partnership” di Open Government Indonesia. Fungsi “partnership” inilah yang menghasilkan “co-creation” menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan pembangunan dan partisipasi yang bermakna di tingkat lokal, nasional dan global.
Narahubung:
TI Indonesia (+62 811-8869-711)