Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil: Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!

Demonstrasi yang tak lain merupakan respons warga atas kebijakan ugal-ugalan DPR dan Pemerintah lagi-lagi ditanggapi negara dengan melibatkan aparat yang bertindak brutal. Tak hanya menembakkan gas air mata, kali ini kendaraan taktis Brimob menabrak dan melindas pengemudi ojek online (ojol). Satu diantaranya tewas.

Tindakan brutal dan penggunaan kekerasan oleh aparat yang bersenjata jauh lebih lengkap dan mematikan tidak hanya melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat gagal menjaga amanat reformasi, yaitu menjadikan negara yang berpihak pada rakyat. Patut diingat bahwa kekerasan berujung pembunuhan oleh aparat dalam aksi demonstrasi bukan kali pertama terjadi. Dalam 1 tahun terakhir (Juli 2024-Juni 2025) terdapat 55 warga meninggal dunia dengan rincian 10 orang meninggal akibat penyiksaan, 37 orang akibat pembunuhan di luar hukum, dan 8 orang akibat salah tangkap. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik diantaranya yaitu pembunuhan anak di bawah umur, yakni Gamma di Semarang, Jawa Tengah, dan Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat.  

Alih-alih bertransformasi menjadi institusi sipil yang humanis, Polri terus melanggengkan wajah lama yang represif, biadab, dan anti-demokrasi. Kritik publik atas kinerja dan citra polisi tidak pernah dijawab dengan pembenahan, bahkan minim akuntabilitas, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Sangat ironis ketika nyawa warga berjatuhan di tangan aparat dengan menggunakan peralatan berbahan bakar pajak rakyat.

Berulangnya tindakan kekerasan Polri juga menandakan bahwa evaluasi, kontrol, dan akuntabilitas terhadap Polri selama ini hanya omong kosong. Padahal, reformasi Polri adalah cita-cita yang paling diharapkan dalam reformasi pasca-Orde Baru. Tewasnya warga di tangan Polisi tidak bisa dianggap insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan dan direspons dengan audit menyeluruh penggunaan kewenangan dan persenjataan Polri.

Kekerasan aparat juga merupakan cerminan sikap pemerintah dalam merespons kritik publik. Presiden sebagai pemegang kendali utama kepolisian tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Diamnya pemerintah atas brutalitas Polri selama ini sama dengan sikap memberikan restu. Bahkan, layak dicurigai bahwa kekerasan ini adalah strategi negara membungkam kritik dan seolah tidak menghendaki partisipasi publik dalam urusan tata kelola negara.

Pemerintah dan DPR gagal menunjukkan kepemimpinan demokratis. Ketika kritik muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum, pemerintah dan DPR seharusnya menjawab dengan membuka ruang dialog dan transparansi. Sebaliknya, justru terjadi penutupan ruang sipil dan pembungkaman dengan kekerasan aparat.

Oleh karena itu, kami mengecam segala bentuk tindakan represif negara dan mendesak:

1. Segera bebaskan seluruh demonstran yang ditahan di seluruh Indonesia. Penahanan tersebut mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
2. Kapolri dan Presiden bertanggung jawab penuh, mengadili, dan memproses secara transparan pidana anggota polisi serta pemberi perintah tindakan kekerasan pada massa aksi, bukan sekadar melempar maaf dan mekanisme etik oleh Propam. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap massa aksi 28 Agustus 2025.
3. Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri.
4. Tidak hanya Kapolri, institusi Polri harus dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh. Presiden perlu memerintahkan investigasi independen dan transparan atas berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi, lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis. Sudah saatnya kepolisian dipaksa berubah menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, dan jauh dari abuse of power.
5. Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR-RI menindak dan memberi sanksi keras pada anggota-anggota DPR-RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat, seperti Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu de Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said.
6. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan R-KUHAP, bahas RUU Perampasan Aset dengan mengedepankan partisipasi publik yang bermakna, hentikan pengelolaan anggaran negara yang bertolak belakang dengan prinsip efektif dan efisien, dan kebijakan pajak yang berkeadilan.

Sebagai penutup, kami menilai tragedi ini menunjukkan arah berbahaya demokrasi dan keamanan Indonesia. Tanpa ada perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tiran dalam kemasan baru.

Indonesia, 29 Agustus 2025  

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Indonesia Corruption Watch (ICW)
3. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
4. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya
7. Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
8. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)
9. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
10. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
11. Human Rights Working Group (HRWG)
12. LBH Padang
13. Federasi Pelajar (FIJAR)
14. JAKAMPUS Universitas Terbuka
15. LBH Keadilan Samawa Rea
16. AMAN Daerah Sumbawa
17. Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa
18. Ruang Setara (RASERA) Project
19. Think Inc Indonesia Legal Office
20. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)
21. Badan Eksekutif Mahasiswa IPB University
22. Akademi Pergerakan IPB
23. Barikade TANI
24. FIAN Indonesia
25. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)
26. Salam 4 Jari
27. Dialokota
28. Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)
29. Public Virtue
30. id, media kelas pekerja
31. Partai Hijau Indonesia (PHI)
32. Kolektif Membaca Melawan
33. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
34. FIB UI Anti Kekerasan Seksual (FIB ANTIKS)
35. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)
36. Perkumpulan HuMa Indonesia
37. Wahana Lingkungan Hidup Jambi
38. Institute for Human and Ecological Studies (Inhides)
39. Social Justice Indonesia
40. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
41. Suara Muda Kelas Pekerja Partai Buruh (SMKP)
42. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
43. Enter Nusantara
44. Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
45. Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID)
46. Kelompok Kerja 30 (POKJA30)
47. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
48. AMAR Law Firm & Public Interest Law Office (AMAR)
49. SETARA Institute
50. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
51. Komite Aksi Mahasiswa Universitas Hang Tuah Surabaya Pro Demokrasi (Hantu PD)
52. ID
53. Pusat Studi Agraria IPB University
54. Ikatan Alumni FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Ikahum Atma Jogja)
55. Insulinde Sejarah
56. Lingkar Diskusi Gender (LDG)
57. Komunitas Alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Pemuda Bali
58. Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ)
59. Dirty Vote
60. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
61. Parlemen-BEM FTSP Universitas Trisakti
62. Anti Corruption Committee Sulawesi
63. Sajogyo Institute
64. Sadar Setara
65. Blok Politik Pelajar
66. Lokataru Foundation
67. KASTRAD FK UII
68. Sawit watch
69. Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL)
70. Suara Ibu Bandung
71. Perkumpulan HuMa Indonesia
72. Yayasan SatuDunia (OneWorld Indonesia)
73. Perkumpulan Alumni Univesitas Hang Tuah Surabaya
74. Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) FH Unila
75. Pusat Kajian Hukum Sriwijaya
76. Greenpeace Indonesia
77. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
78. Extinction Rebellion Indonesia (XR id)
79. Front Muda Revolusioner (FMR)
80. LBH AP PP Muhammadiyah
81. Revolusi Jolly Roger
82. Migrant CARE
83. Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
84. NIKA JABAR
85. Judianto Simanjuntak (Pengacara Publik di Public interest lawyer Network (Pil-Net) Indonesia )
86. Cyclekleng (komunitas sepeda Denpasar)
87. LBH Jentera
88. Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkugan Hidup (PSL), IPB University
89. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
90. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
91. Solidaritas Perempuan (SP)
92. YLBHI-LBH Surabaya
93. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
94. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
95. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
96. POJOK FISIP UNILAi
97. IKOHI (Ikatan Kemanusiaan untuk Korban Penghilangan Paksa Indonesia)
98. Komunitas Taman 65
99. Yayasan Cahaya Guru
100. Auriga Nusantara
101. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK)
102. OrganisasiLam Maju Desa Lae Haporas.Kab.Dairi.Sumatera Utara
103. ARTIKULA HIJAU
104. Yayasan Tifa
105. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
106. Organisasi Harapan Maju,dehsa Pandiangan Kab.dairi.Sumut 107.Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
107. Transparency International Indonesia
108. Cangkang Queer
109. Institut Hubungan Industrial Indonesia
110. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
111. Yayasan Roehana Independen Indonesia
112. Serikat Awak kapal Transportasi Indonesia (SAKTI)
113. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)
114. Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK)
115. Serikat Pekerja Kampus (SPK)
116. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut 14(BAKUMSU)
117. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
118. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
119. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali
120. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG)
121. Forum Aktivis Perempuanll Muda Indonesia (FAMM Indonesia) .
122. Arus Pelangi
123. Logos ID
124. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya
125. Samsara
126. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
127. Save All Women and Girls
128. Jaringan Perempuan Yogyakarta
129. Kampoeng Tjibarani Bandung
130. Perkumpulan Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW Indonesia)
131. Public Interest Lawyer Network (PILNET) Indonesia
132. Perkumpulan Creata
133. Yayasan Srikandi Lestari Sanggar Swara
134. Satya Bumi
135. Asia Justice and Rights (AJAR)
136. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI)
137. Kolektif GPTB
138. Berpuisi dengan Gembira
139. Koaksi Indonesia
140. Rumah Pengetahuan Amartya
141. Berdikari Space
142. Public Relations Esa Unggul University
143. Laboratorium Desain Sosial
144. Public interest lawyer Network (Pil-Net) Indonesia