
RI Dinilai Penuhi 84% Komitmen Antikorupsi Internasional
Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Pemerintah Indonesia

Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Pemerintah Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK),

Swara Parangpuan dan Transparency International (TI) Indonesia melakukan kunjungan ke Tribun Manado untuk kampanyekan pemutaran film Menolak diam yang merupakan

Transparency International Indonesia (TII) merilis penelitian sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban dalam kasus korupsi hingga 2017. Peneliti TII,

Reformasi ‘98 yang telah dilakukan oleh kaum muda negeri ini terasa miris karena masih belum bisa membawa kehidupan bangsa dan

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, informasi adalah kekuatan bagi warga untuk meIawan korupsi. “Sudah saatnya sekarang konsumen

Kekayaan alam Indonesia khususnya bahan tambang mineral dan batubara selayaknya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan sosial dan ekonomi untuk kemakmuran

“Maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi”. Sepenggal lirik lagu Hukum Rimba milik grup band punk, Marjinal bergaung di halaman gedung
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved