SEMARANG, KOMPAS.com – Transparency International (TI) Indonesia mendesak pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional menyusul dampak luas bencana di
SEMARANG, suaramerdeka.com – Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Birokrasi dan Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip bekerja sama dengan
Transparency International Australia (TIA) is pleased to announce the launch of a new UK-funded project that will facilitate the scale
Transparency International Indonesia (TII) has been using the Infrastructure Corruption Risks Assessment Tool (ICRAT) since 2022 to assess and monitor
Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Transparency International (TI) Indonesia mempertanyakan payung hukum program
Indeks atau pemeringkatan risiko ESG oleh Tempo Data Science merupakan sebuah inisiatif independen. Pemeringkatan risiko ESG semakin dianggap sebagai faktor
TAKALAR, 25 Agustus 2025 – Warga Desa Laikang secara tegas menolak rencana pembangunan Kawasan Industri Takalar setelah audit sosial mengungkap
Sedikitnya ada lima aturan yang ditabrak akibat pejabat negara rangkap jabatan di badan usaha milik negara atau BUMN. JAKARTA,
Hubungi kami:
Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
(T) 021-2279 2806, 021-2279 2807
(E): info_at_ti.or.id
© Transparency International Indonesia. All right reserved