Penulis: Rifky Putra Kurniawan
Dibalik megaproyek bernama PSN, terdapat konflik agraria, potensi korupsi dan pemborosan anggaran. Lalu, untuk siapa PSN ini dibangun?
195 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam periode 2016-2024 dengan total nilai mencapai 1.519 triliun rupiah (Sekretariat Kabinet RI, 2024). Pembangunan berbagai proyek tersebut tersebar di berbagai daerah. PSN ditujukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, PSN seringkali melahirkan berbagai permasalahan. Dengan begitu, percepatan PSN yang sedang digenjot pemerintah sama dengan percepatan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh PSN, seperti konflik agraria, korupsi dan pemborosan anggaran negara. Hal ini memperlihatkan bahwa PSN tidak hanya semata-mata pembangunan saja. Melainkan, arena konsolidasi kekuasaan ekonomi dan politik.
Deregulasi Pembangunan yang Minim Partisipasi
PSN mengandalkan deregulasi, penyederhanaan birokrasi perizinan untuk mempercepat pembangunan. Namun, PSN seringkali mengabaikan partisipasi rakyat, transparansi dan uji kelayakan sehingga membuka banyak celah untuk praktik korupsi di berbagai tingkatan. Regulasi PSN yang bersandar pada peraturan presiden mengindikasikan pengambilan keputusan yang terpusat pada presiden. Mekanisme partisipasi publik, transparansi dan uji kelayakan dipinggirkan.
Proses seleksi proposal PSN pun sarat dengan kepentingan politik. Transparency International Indonesia mencatat bahwa proposal yang disusun oleh Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral (Transparency International Indonesia, 2023). Hal ini sejalan dengan koalisi partai pendukung pemerintahan yang menggemuk secara bertahap sejak era pemerintahan Jokowi. Hal ini mengakibatkan redupnya mekanisme check and balances dan menandai babak baru reorganisasi kekuasaan oligarki yang telah dicatat oleh Hadiz dan Robison di fase awal pasca-otoritarian dalam aspek pembangunan nasional.
Penyingkiran Rakyat dari Tanahnya
Dampak dari rapuhnya PSN yang minim partisipasi rakyat paling dirasakan oleh masyarakat terdampak. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat 36 letusan konflik agraria yang diakibatkan oleh proyek PSN infrastruktur dengan luasan mencapai lebih dari 288 ribu hektar tanah dan berdampak pada 18.130 keluarga (KPA, 2025). Dokumen yang sama menunjukkan contoh di Kalimantan Utara. Pembangunan Kawasan Industri Hijau (KIHI), yang pengelolanya diketuai oleh Garibaldi Tohir, dibangun di atas 30 ribu hektar tanah rakyat di desa Mangkupadi, Tanah Kuning dan Binai di Provinsi Kalimantan Utara (KPA, 2025). Hal ini merupakan dampak nyata dari lemahnya perlindungan tanah rakyat di tengah arus pembangunan yang serba cepat.
Bentangan Potensi Korupsi
Selain konflik agraria, korupsi merupakan permasalahan penting dari PSN. Pada tahun 2023, Transparency International Indonesia (TII-ID) menunjukkan berbagai potensi korupsi dalam delapan tahapan pembangunan infrastruktur mulai dari tahap project conception sampai tahap dispute resolution (Transparency International Indonesia, 2023). Dalam laporan yang sama, PSN Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki kerentanan berlapis mulai dari aspek penentuan tujuan dan kebutuhan proyek, penentuan lokasi dan waktu proyek, skema pendanan dan cakupan proyek tersebut. Padahal, proyek ini memakan biaya lebih dari 108 triliun rupiah yang disertai pinjaman dengan bunga 3.4% dari China Development Bank(Transparency International Indonesia, 2023)
Pemborosan Anggaran Negara dan Minimnya Manfaat
Selain itu, PSN menunjukkan modus pemborosan anggaran. Hal ini tanpa dibarengi dengan perencanaan proyek yang matang. Peringatan serius dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa sebanyak 36,67% dari total dana anggaran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) digunakan untuk kepentingan pribadi yang mengalir ke ASN dan politisi (Kompas.com, 2024). Hal ini memperlihatkan pola aliran dana yang mengindikasikan peringatan tingginya angka korupsi dalam PSN.
Selain itu, banyak contoh pembangunan PSN kerap kali dipaksakan. Misalnya, bandara Kertajati di Majalengka utilitasinya sangat rendah, yaitu sebesar 6,42% (Antara, 2025). Bandara ini kemudian tidak lagi melayani penerbangan domestik sejak Juni 2025 (CNNIndonesia, 2025). Mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla juga menyatakan bahwa proyek tersebut tidak efektif (kbr.id, 2025). Padahal, Bandara Kertajati menelan biaya 2,6 triliun rupiah.
Kombinasi konflik agraria, potensi korupsi lintas sektor dan pemborosan anggaran negara membuat pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan dari berbagai PSN sulit tercapai. Sebaliknya, PSN memiliki kecenderungan kuat menjadi proyekwhite elephant, proyek pembangunan yang memakan biaya tinggi namun merugikan secara sosial (Robinson & Torvik, 2005) PSN sangat dekat dengan kriteria tersebut karena memakan biaya yang besar, merugikan masyarakat terdampak dan gagal memenuhi kepentingan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
PSN sebagai Political Settlement?
Meskipun memunculkan berbagai permasalahan, PSN tetap menjadi prioritas pemerintah dan beradaptasi terus-menerus melalui perubahan regulasi. Besarnya koalisi pemerintahan dan minimnya partisipasi publik menunjukkan kecenderungan PSN sebagai instrumen bagi political settlement bagi para elit politik dan jaringan pendukung pemenang pemilu lintas sektor. PSN menjadi arena konsolidasi dan negosiasi elit politik dan ekonomi.
Hal ini diperkuat dengan temuan TI Indonesia yang menyatakan bahwa hampir tidak ada catatan kritis atas PSN Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang kontroversial dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (Transparency International Indonesia, 2023). Runtuhnya peran pengawasan oleh DPR RI menunjukan kuatnya presiden dan konsensus elit di sekitarnya.
Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan
Tanpa koreksi substantif, PSN hanya akan semakin jelas menjadi white elephant projects yang merampas tanah rakyat, rawan korupsi dan membebani anggaran negara. Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan, yaitu:
Pertama, ruang partisipasi bagi masyarakat harus dibuka sejak awal. Pengambilan keputusan mengenai proyek pembanguna harus mengutamakan surat kesepakatan dengan masyarakat terdampak yang diakomodir melalui regulasi PSN. Dokumen persetujuan masyarakat perlu diperkuat posisinya dan diberlakukan setara dengan keputusan presiden dan keputusan teknokratik dibalik pengambilan keputusan pembangunan.
Kedua, seluruh informasi mengenai PSN harus ditempatkan sebagai informasi publik yang transparansinya harus diperkuat. Informasi penting seperti proses, pembiayaan dan aktor yang terlibat harus tersedia dan dapat diakses untuk memastikan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ketiga, DPR perlu melakukan evaluasi atas PSN dan menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap PSN yang melibatkan banyak pihak, termasuk aktor non-state untuk memperkuat akuntabilitas PSN.
Rifky Putra Kurniawan, adalah seorang Peneliti independen yang berfokus pada ekonomi politik sumber daya alam, politik kehutanan dan hak masyarakat adat.
Daftar Pustaka
Antara. (2025, April 22). Bappenas: Bandara Kertajati berpotensi jadi pusat industri MRO. Diambil kembali dari Antaranews.com: https://www.antaranews.com/berita/4785933/bappenas-bandara-kertajati-berpotensi-jadi-pusat-industri-mro
CNNIndonesia. (2025, Juni 30). Maskapai Setop Penerbangan Domestik di Kertajati, Ada Apa? Diambil kembali dari CNNIndonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250630121814-269-1245116/maskapai-setop-penerbangan-domestik-di-kertajati-ada-apa
kbr.id. (2025, Juli 05). Bandara Kertajati Merugi, Bisakah Bangkit Kembali atau Reaktivasi? Diambil kembali dari kbr.id: https://kbr.id/articles/indeks/bandara-kertajati-merugi-bisakah-bangkit-kembali-atau-reaktivasi-
Kompas.com. (2024, Januari 10). PPATK: 36,67 Persen Anggaran Proyek Strategis Nasional Mengalir ke Politikus dan ASN. Diambil kembali dari nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/18042221/ppatk-3667-persen-anggaran-proyek-strategis-nasional-mengalir-ke-politikus
KPA. (2025). Catatan Akhir Tahun 2024: Adakah Reforma Agraria di Bawah Komando Prabowo? Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.
Robinson, J. A., & Torvik, R. (2005). White Elephants. Journal of Public Economics, 197-210.
Sekretariat Kabinet RI. (2024, Maret 18). Pemerintah Tuntaskan Pembangunan 195 Proyek Strategis Nasional Senilai 1,519 Triliun. Diambil kembali dari setkab.go.id: https://setkab.go.id/pemerintah-tuntaskan-pembangunan-195-proyek-strategis-nasional-senilai-1519-triliun/
Transparency International Indonesia. (2023). Corruption Risk Assessment of Infrastructure Projects in Indonesia.Transparency International Indonesia.