Saatnya Perusahaan Berinisiatif Mencegah Korupsi

Rilis Media Transparency International Indonesia Menyikapi Kasus  Suap Perizinan Proyek Meikarta.

(Jakarta, 25 Oktober, 2018) Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Pejabat Publik yang menerima suap dari Pebisnis kembali terulang. KPK kembali menangkap basah seorang kepala daerah, sejumlah pejabat dan seorang pengusaha di Cirebon. OTT ini menyusul OTT sebelumnya yang terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta, yang melibatkan 4 (empat) orang dari pihak Lippo Group sebagai pemberi suap, termasuk Billy Sindoro yang menjabat sebagai Direktur Operasional Lippo Group, 2 konsultan, dan 1 pegawai Lippo Group. Sedangkan itu ada 5 orang yang diduga telah menerima suap dari Lippo Group, yaitu Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

“Melihat pola kasus tindak pidana korupsi yang mayoritas melibatkan pihak swasta sebagai pemberi suap dan pejabat publik sebagai penerima, sudah jadi keharusan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak selamanya hanya bertumpu pada membangun sistem pencegahan korupsi di sektor publik sebagai demand side. Perusahaan harus mulai diwajibkan mengimplementasikan sistem pencegahan korupsi, sehingga dari supply side, penawaran atau pemberian suap dapat secara dini dicegah” kata Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII).

Pada tahun 2017, Transparency International Indonesia (TII) telah meluncurkan hasil kajian “Transparency In Corporate Reporting (TRAC): Perusahaan Terbesar Indonesia” untuk menilai kesiapan 100 perusahaan terbesar di Indonesia dalam mencegah korupsi berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Fortune Top Hundred 2014. Skor rerata Transparency in Corporate Reporting (TRAC) 100 perusahaan terbesar di Indonesia adalah 3.5/10 (0 berarti perusahaan sangat tidak transparan, dan 10 menandakan bahwa perusahaan sangat transparan). “Skor ini mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan terbesar di Indonesia belum transparan, gagal dalam membuktikan eksistensi dari sistem pencegahan korupsi perusahaan, kurang transparan dalam menginformasikan struktur grup perusahaan, dan tidak mampu mempublikasikan laporan keuangan antar negara” kata Ferdian Yazid, Program Officer Transparency International Indonesia (TII).

Dari 100 perusahaan yang dinilai, 71 perusahaan tidak mewajibkan pihak ketiga—konsultan, penasihat, pengacara, intermediary—untuk terikat dalam pedoman perilaku perusahaan. Kemudian, 67 dari 100 perusahaan tidak mewajibkan penyedia barang dan jasa—vendor, kontraktor, rekanan, subkontraktor—untuk mematuhi program anti korupsi perusahaan terbesar Indonesia itu, dan 74 dari 100 perusahaan terbesar di Indonesia tidak melakukan pelatihan anti korupsi bagi para karyawan dan Direktur Perusahaan. Kemudian untuk gratifikasi, 61 dari 100 perusahaan di Indonesia belum memiliki aturan tentang larangan pemberian dan penerimaan gratifikasi.

“Pola tindak pidana korupsi dimana pemberian suap biasanya dilakukan melalui jasa perantara—konsultan, penasihat—perlu dimitigasi oleh perusahaan, sehingga implementasi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak hanya berlaku ke internal perusahaan, tetapi juga diterapkan ke pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan” Kata Dadang Trisasongko.

“Perusahaan juga harus memahami UU Tipikor (UU No. 31 tahun 1999) dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Perma No. 13 tahun 2016), karena sebenarnya perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana apabila kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh personelnya terbukti memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, dan apabila perusahaan tidak mengembangkan sistem pencegahan korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan, maka perusahaan juga dapat dijatuhi pidana” tambah Dadang Trisasongko.

“Melihat 4 profil perusahaan (Duta Graha Indah, Nindya Karya, Tuah Sejati, dan Tradha) yang telah mendapat status tersangka di KPK, dimana keempat perusahaan tersebut berasal dari sektor konstruksi, maka Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini” tambah Dadang Trisasongko.

“Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018, yang salah satu fokusnya adalah mendorong praktik bisnis yang berintegritas, seharusnya dijadikan momentum agar perusahaan terbesar di Indonesia—termasuk Lippo Group—diwajibkan untuk membangun program anti korupsi yang sesuai dengan profil risiko perusahaan, sehingga implementasi program anti korupsi tidak lagi bersifat voluntary, tetapi mandatory” Dadang Trisasongko menambahkan.

“KPK juga perlu segera mengeluarkan peraturan tentang panduan program anti korupsi agar perusahaan memiliki pedoman dalam menyusun program anti korupsi yang komprehensif” kata Dadang Trisasongko.

Contact Person:
Dadang Trisasongko (Phone: +6281220212063, E-Mail: dtrisasongko@ti.or.id)
Ferdian Yazid [Phone: +6281380455524, E-Mail: fyazid@ti.or.id]

Kritik Masyarakat Sipil Terhadap Pemerintah, IMF dan World Bank adalah Konstitusional

Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat sipil dari berbagai negara, telah memunculkan beragam pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Keragaman pandangan yang berkembang bukan hanya terkait aspek penyelenggaraan pertemuan tersebut, tetapi juga terkait eksistensi IMF dan World Bank sebagai lembaga keuangan multilateral.

Di tengah penyelenggaraan pertemuan internasional dengan segala keragaman pandangan dan ekspresi tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil akan menyelenggarakan pertemuan yang disebut dengan ‘The People’s Global Conference Against IMF-World Bank’. Pertemuan ini rencananya diselenggarakan di Auditorium RRI Denpasar oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Denpasar, Bali. Karena ada pembatalan mendadak dari pihak RRI Denpasar, tempat pertemuan kemudian dipindahkan ke sebuah hotel di Denpasar. Namun, akhirnya pertemuan tersebut tidak jadi terselenggara karena pihak hotel juga membatalkan saat peserta sudah mulai berdatangan.

Terkait dengan peristiwa tersebut, menyampaikan pandangan kami sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ‘The People’s Global Conference Against IMF-World Bank’ yang diprakarsai oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Denpasar adalah kegiatan yang dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945) dan undang-undang Indonesia. Semua pihak harus menghormati inisiatif itu. Perbedaan pandangan tentang keberadaan IMF dan WB tidak boleh dijadikan dasar bagi upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan jaminan hak mereka untuk berkumpul dan menyatakan pendapatnya. Negara bahkan harus memastikan mereka dapat menyelenggarakan kegiatan itu secara aman, tanpa gangguan dari pihak mana pun.

2. Adanya sejumlah indikasi keterlibatan aparat negara, baik secara langsung ataupun tak langsung, dalam pembatalan kegiatan oleh pihak RRI maupun hotel, sungguh patut disayangkan. Publik mendapat kesan bahwa pemerintah berada di balik pembatalan kegiatan tersebut.

3. Peristiwa tersebut berlangsung di tengah perhelatan pertemuan tahunan IMF-World Bank. Sehingga, pembatasan kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul itu justru berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata masyarakat internasional. Maka dari itu, sudah sepatutnya jika Presiden Joko Widodo bisa segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar perbedaan pandangan tentang IMF dan World Bank tidak dijadikan dalih untuk membatasi kebebasan politik warganya, khususnya terhadap penyelenggaraan ‘The People’s Global Conference Against IMF-World Bank’.

4. Kami sangat yakin bahwa jaminan terhadap kebebasan berekspresi adalah pilar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo perlu terus memastikan ruang kebebasan berkumpul dan berpendapat yang ada selama ini tetap terbuka lebar bagi seluruh ekspresi politik warga yang dilakukan secara damai.

5. Mendesak pemerintah untuk memastikan kegiatan konferensi tersebut dapat terselenggara secara aman tanpa gangguan dari pihak mana pun.

Bali, 11 Oktober 2018
• Dadang Trisasongko (Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia)
• Maryati Abdullah (Direktur Eksekutif Publish What You Pay Indonesia)
• Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia)
• Al’araf (Direktur Eksekutif Imparsial, The Indonesia Human Rights Monitor)
• Adnan Topan Husodo (Indonesia Corruption Watch – ICW)

Narahubung:
Agus Sarwono / TI Indonesia : 0812 699 2667

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi : HARUS FOKUS PADA LANGKAH KONGKRIT MENGHADANG KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Di dalam Perpres Stranas PK 2018 ini terdapat tiga fokus pencegahan yang dicanangkan, yakni: (1) Perizinan dan Tata Niaga; (2) Keuangan Negara; (3) Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.Kebijakan anti korupsi ini lahir di tengah situasi Indonesia yang sedang menghadapi praktik korupsi politik yang mengakar, dimana arena korupsi berlangsung secara masif dan sistematik di bidang perizinan usaha, kebijakan tata niaga dan pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik korupsi politik ini, pejabat publik tingkat tinggi yang korup bekerja sama dengan birokrat korup dan pengusaha korup.Ekosistem korupsi politik inilah yang mendorong sistem politik berbiaya tinggi.

Selain itu, dalam Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang beranggotakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB dan Kantor Staf Kepresidenan. Timnas PK ini diharapkan mampu mengorkestrasi gerakan pencegahan korupsi di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Harapannya, dengan masuknya KPK ke dalam Tim Nasional kali ini akan terbangun keterpaduan langkah pencegahan antara pemerintah dan KPK dan sekaligus juga mampu memberikan dorongan politik yang lebih kuat bagi lembaga-lembaga pemerintah untuk menjalankan program-program pencegahan korupsi.

“Sekarang kita sedang berada di dalam tahun politik. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk memulai program anti korupsi yang betul-betul relevan dengan tantangan utama korupsi di Indonesia, yaitu praktik korupsi politik yang mengakar. Mampukah strategi ini digunakan secara efektif untuk mencegah korupsi politik di Indonesia? Semua tergantung dari apa rumusan program aksinya dan sejauh mana KPK, Timnas PK dan para pihak serius menjalankannya.” ujar Dadang Trisasongko, Sekjen Transparency International Indonesia.

“Berkaca pada pengalaman sebelumnya, selain mengandalkan kerja Tim Nasional, pelibatan masyarakat secara sungguh-sungguh menjadi faktor kunci yang ikut menentukan keberhasilan strategi menghadapi korupsi politik di Indonesia.” Direktur Indonesia Business Link, Mohammad Fahmi menambahkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini, kami hadir di KPK untuk menyerahkan usulan dan saran kami terkait program aksi yang seharusnya menjadi fokus kerja dua tahun ke depan.

Beberapa rekomendasi penting yang kami sampaikan kepada KPK dan TImnas adalah sebagai berikut:
a. Mengingat begitu masifnya praktik korupsi di daerah dan sebagian besar pelaksanaan program ini ada di daerah, maka Timnas harus betul-betul mengawal program ini di daerah dan mampu menghindari praktik formalitas birokrasi dalam merespon program anti korupsi.
b. Salah satu fokus Stranas PK adalah pembenahan sektor penegakan hukum. Sektor termasuk sektor yang tidak mudah dibenahi tata kelolanya. Oleh karena itu, dukungan politik yang besar presiden dan DPR untuk ikut mengawal langsung pelaksanaan Stranas ini sangat dibutuhkan.
c. Perlunya segera dikembangkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam pengelolaan Stranas PK dan program-program aksinya di pusat maupun di daerah. Jika diperlukan ada kebijakan Timnas Stranas PK yang sifatnya lebih mewajibkanpemerintah daerah untuk menerapkan model keterlibatan para pemangku kepentingan di daerah agar pengelolaan Stranas PK lebih inklusif dan memiliki legitimasi politik yang lebih kuat.

Jakarta, 28 September 2018

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Publish What You Pay (PWYP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA), Indonesia Business Link (IBL), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Indonesia Budget Center (IBC), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FH UI)

Download Kertas Kerja dan Masukan CSO terhadap ANPK

Jangan Pilih Calon Anggota Legislatif Koruptor!

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual kepada anak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019 (14/9). Putusan ini semakin memperkuat hasil laporan Corruption Perception Index (CPI) selama hampir 2 dekade terakhir tentang menguatnya praktik korupsi politik di Indonesia. Berdasarkan data CPI tahun 2017, skor Indonesia mengalami stagnasi di angka 37, skor yang juga diperolah tahun 2016. Menurut hasil riset ini salah satu problem utama yang memperlambat laju skor CPI adalah lemahnya inisiatif untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi politik, khususnya di lembaga legislatif. Senada dengan hal tersebut, berdasarkan riset Global Corruption Barometer (GCB) tahun 2017 menempatkan institusi politik yakni lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan partai politik sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU perlu diapresiasi karena mengambil langkah yang tepat untuk menolak pencalonan sebagai anggota legislatif terhadap individu yang pernah dipidana karena melakukan kejahatan serius, khususnya korupsi. Apa yang telah dilakukan KPU setidaknya memperlihatkan bahwa tugas penyelenggara pemilu tidak hanya sekedar mengadministrasikan proses pemilu tetapi juga memiliki kewajiban moral kepada publik untuk menghadirkan caleg yang berkualitas dan berintegritas. Kebijakan KPU seperti oase ditengah tandusnya pemberantasan korupsi politik baik dari sisi politik hukum (regulasi) maupun dalam proses peradilan pidana. Kejahatan korupsi masih dilihat sebagai kejahatan biasa, regulasi masih memberikan ruang bagi individu yang telah terbukti tidak memiliki integritas untuk menduduki jabatan publik khususnya di lembaga-lembaga politik. Selain itu, dalam proses peradilan terhadap para koruptor masih memberikan sanksi yang rendah, belum lagi soal pemberian privilege ketika koruptor tersebut menjalani masa pidana. Pencabutan hak politik oleh pengadilan juga masih sangat sedikit, padahal terpidana korupsi yang berasal dari lembaga legislatif masih mendominasi. Problem dalam proses pemidanaan ini semakin kompleks ketika MA memberikan ruang bagi para mantan koruptor untuk dapat kembali menduduki jabatan politik melalui putusan judisial review terhadap PKPU 20/2018.

Sistem peradilan tidak mampu membuat putusan yang progresif untuk menghadapi tantangan zamannya, seperti korupsi politik yang mengakar, ungkap Dadang Trisasongko, Sekjen TI Indonesia.

Putusan MA ini sebaiknya tidak mengurangi upaya menghadirkan calon wakil rakyat yang memiliki integritas tinggi. Sebaliknya putusan ini harus dilihat sebagai tantangan baru bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU untuk menyusun regulasi dan memastikan para mantan terpidana korupsi diketahui oleh pemilih/publik secara luas. Undang-Undang 7/2017 secara jelas menyebutkan bahwa untuk mendukung terselenggaranya pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil salah satunya dengan menegakkan prinsip terbuka (pasal 3). Prinsip ini akan melindungi hak masyarakat untuk memilih calon wakilnya di parlemen yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Sehingga desain regulasi penyelenggaraan pemilu memang ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Untuk mendukung hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu segera dilakukan;

1. Dengan merujuk pada hak pemilih/publik untuk mengetahui secara lengkap, jelas dan mudah diakses terhadap rekam jejak para calon anggota legislatif yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi, maka KPU segera menetapkan aturan untuk memastikan para pemilih/publik mendapatkan haknya tersebut sesuai dengan UU tentang Pemilu maupun UU tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Bagi partai politik, ini saat yang tepat untuk membuktikan komitmen anti korupsinya. Demi tercapainya hasil pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan kesepakatan bersama (Pakta Integritas) yang telah dilakukan baik dengan KPU maupun Bawaslu untuk segera menarik dan mengganti seluruh calon anggota legislatif yang berlatar belakang sebagai mantan terpidana korupsi.

3. DPR dan pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap paket undang-undang politik, yaitu UU tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu, UU tentang Pilkada, dan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang lebih memiliki perspektif untuk memberantas praktik korupsi politik, baik di internal partai politik maupun di dalam jabatan-jabatan politik yang dipilih melalui proses pemilu.

4. Mengajak seluruh pemilih/publik untuk tidak memberikan pilihannya kepada calon anggota legislatif yang memiliki masalah integritas, seperti mantan terpidana korupsi.

Jakarta, 16 September 2018

Contact person;
Dadang Trisasongko, Sekjen TI Indonesia (081220212063)
Reza Syawawi, Peneliti Hukum TI Indonesia (085278373971)

Mencegah Korupsi dari Akarnya

Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK)
di Perguruan Tinggi

Oleh Dadang Trisasongko

Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Penyebab terjadinya perilaku korupsi cukup banyak, tetapi yang pasti yang menjadi sumber utama yang terus mendorong terjadinya adalah masih maraknya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009 : 2). Sementara itu, di sisi lain tercatat bahwa pengaturan dan pengendalian konflik kepentingan masih lemah. Maraknya konflik kepentingan terjadi dikarenakan sifatnya yang intrinsik secara personal dan kelembagaan sehingga sangat potensial (laten) memicu korupsi.

1. Konsep Dasar Konflik Kepentingan
Secara konseptual, definisi mengenai konflik kepentingan dibeberapa literatur hampir sama. Misalnya, definisi konflik kepentingan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Definisi hampir mirip dirumuskan oleh Council of Europe (2000), yang menyebutkan “konflik kepentingan adalah potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik”. Sedangkan menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), konflik kepentingan adalah:
“A conflict of interest involves a conflict between the public duty and the private interest of a public official, in which the official’s private-capacity interest could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities.”2
Dari sisi peraturan, definisi konflik kepentingan menurut Pasal 1 Ayat 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah kondisi Pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Dari ketiga definisi di atas, dapat ditarik garis besar bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) prasyarat terjadinya konflik kepentingan, yakni;
(a) ada aktor (pihak pemerintah atau pihak swasta),
(b) ada wewenang atau otoritas yang dimiliki, dan
(c) ada keputusan atau tindakan yang dilakukan.

Dikarenakan konflik kepentingan pasti melekat pada aktor maka tentu saja langsung merujuk pada kompetensi dan integritas secara personal. Perwujudan kompetensi dan integritas seorang pejabat selalu berada didalam kerangka “etika pejabat” baik diranah privat maupun diranah publik. Di sisi lain, hadir etika publik yang merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

2. Kaitan Konflik Kepentingan dengan Korupsi
Konflik kepentingan dapat mendorong seorang Pejabat mengalami kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi, mendominasi, bahkan menyingkirkan profesionalitasnya dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi sendiri, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan-gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berimplikasi buruk pada pelayanannya kepada publik. Pejabat tersebut merujuk pada pegawai yang bekerja pada sektor pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, terdapat hubungan erat antara perilaku konflik kepentingan dengan terjadinya korupsi. OECD dengan tegas menyatakan, yakni; “Conflict of interest occurs when an individual or a corporation (either private or governmental) is in a position to exploit his or their own professional or official capacity in some way for personal or corporate benefit”.

Dengan kata lain, konflik kepentingan muncul ketika seseorang dapat menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau korporasi. Sementara itu, World Bank menyatakan bahwa korupsi adalah “the abuse of public office for privat gain”. Kedua pengertian ini secara jelas menunjukkan adanya kaitan erat antara konflik kepentingan dan korupsi. Konflik kepentingan tidak selalu mengakibatkan korupsi, namun korupsi selalu berawal dari konflik kepentingan.

Dampak terjadinya konflik kepentingan adalah maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan (legilatif, eksekutif dan judisial). Menurut Laporan Global Corruption Barometer (Transparency International, 2017), dalam konteks Indonesia, korupsi masih meningkat, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, birokrasi, sektor pajak dan polisi dipersepsikan sebagai lembaga yang korup. Jika korupsi juga diperspesikan sebagai tindakan penyalagunaan kewenangan di dunia bisnis, maka praktik konflik kepentingan yang mengakar juga mendorong terjadinya korupsi di sektor swasta.

3. Perguruan tinggi, korupsi, dan konflik kepentingan
TII melihat pentingnya peran perguruan tinggi dalam agenda nasional pemberantasan korupsi. Alasannya sederhana, bukan saja karena meningkatnya jumlah insiden korupsi di perguruan tinggi dan banyaknya alumni pendidikan tinggi yang terlibat korupsi. Lebih jauh dari itu, perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam pengembangan nilai-nilai dan menjadi bagian dari rujukan pengetahuan bagi masayrakat. Oleh karena itu, sekaranglah saat yang paling tepat untuk membantu perguruan tinggi dalam membenahi tata kelolanya dan mengajak mereka aktif untuk mempromosikan nilai dan pengetahuan anti korupsi kepada masyarakat luas. Suara perguruan tinggi akan lebih jernih dan nyaring dalam mempromosikan nilai dan pengetahuan anti korupsi bila mereka sendiri telah mempraktikkannya di dalam tata kelola internalnya.

Pada akhir tahun 2016, TII menyelenggarakan riset need assessment mengenai konflik kepentingan di dua perguruan tinggi di Indonesi, satu perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta. Dari riset tersebut, diketahui bahwa beberapa arena atau proses tata kelola yang rawan terjadi konflik kepentingan di perguruan tinggi. Diantaranya adalah :
1. Proses penerimaan mahasiswa baru;
2. Pengelolaan anggaran perguruan tinggi (pendapatan, keuangan dan belanja);
3. Rekrutmen tenaga kepegawaian (dosen dan tenaga kependidikan);
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Pengelolaan/Penatausahaan Aset/BMN;
6. Kebijakan terkait perjalanan dinas;
7. Pengunaan jabatan/keahlian di luar kampus, misalnya menjadi saksi ahli atau konsultan;
8. Penelitian dan pelayanan masyarakat;
9. Pemilihan/pengangkatan pejabat perguruan tinggi;
10. Proses pengawasan kinerja internal.

Sedangkan sumber konflik kepentingan dapat berasal dari hubungan saudara atau keluarga (pertalian sedarah horizontal-vertikal), pertalian perkawanan (termasuk rekan sejawat), organisasi (termasuk alumni) dan pimpinan organisasi/perguruan tinggi. Diketahui pula bahwa kedua perguruan tinggi yang diriset belum memiliki unit gratifikasi di lembaganya.

4. Kerangka hukum penanganan konflik kepentingan pada perguruan tinggi
Permenristekdikti 58/2016 sangat mirip dengan PermenPAN 3/2012 dan Peraturan Sekjend DPR 8/2015, mulai konsedirans, definisi konflik kepentingan, bentuk konflik kepentingan, faktor penyebab, metode pencegahan dan penindakan konflik kepentingan. Permenristekdikti 58/2016 tidak menunjukkan kekhasan konflik kepentingan pada sektor pendidikan, yang berbeda dengan kementrian kesehatan, kesekjenan DPR, dll. Berdasarkan hasil need assessment yang dilakukan oleh TII, kekhasan konflik kepentingan pada pendidikan tinggi, salah satunya, terletak pada area-area rawan konflik kepentingan, misalnya pengadaan barang/jasa, rekrutmen mahasiswa, rekrutmen pegawai, keterlibatan menjadi ahli.
Penunjukan area rawan konflik kepentingan tersebut akan berdampak pada metode penanganan yang berbeda-beda. Hal ini dapat kita lihat dari daftar pertanyaan yang diberikan OECD untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan di mana setiap area memiliki pertanyaan yang berbeda. Tampaknya Permenristekdikti 58/2016 juga tidak bertolak dari kompleksitas persoalan korupsi pada dunia pendidikan tinggi, yang sangat mungkin diawali atau diliputi oleh konflik kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelaporan berjenjang dari bawah ke atas, seolah-olah semakin tinggi jabatannya maka semakin bersih orangnya, padahal kasus-kasus korupsi yang mengemuka dapat kita lihat bahwa konflik kepentingan justru dari atas.

Perumusan definisi konflik kepentingan, yang merujuk pada ‘kondisi’ berpotensi mengecoh pemahaman terhadap konsep konflik kepentingan, karena seolah-olah sumber konflik kepentingan berasal dari luar pejabat universitas. Akibatnya solusinya juga tergantung faktor-faktor di luar diri pejabat tersebut.

5. Strategi Pencegahan dan pengendalian Konflik Kepentingan

 

 

 

 

 

 

Beberapa langkah dalam pelaksanaan program PPKK yang dilakukan TII di universitas yang ada di Indonesia, adalah:
1. Need Assessment
Need assessment dilakukan untuk mempetakan pola dan potensi praktek konflik kepentingan yang terjadi di universitas.
2. Pembuatan Mekanisme PPKK
Dari hasil need assessment yang diperoleh, dibentuk strategi pencegahan dan pengendaliannya. Pembuatan mekanisme PPKK dipayungi oleh peraturan rektor yang dibuat untuk mengatur dan memilih direktorat yang akan dijadikan program percontohan, sebelum diberlakukan untuk semua direktorat yang ada di lingkungan universitas. Selain membuat SOP dan mekanisme penanganan dan pengendalian praktek konflik kepentingan, sistem ini juga memasukan mekanisme pengaduan dan penanganan konflik yang berasal dari civitas akademika. Civitas akademika dapat memberikan laporan melalui saluran ini mengenai praktek konflik kepentingan yang terjadi.
3. Pembentukan tim pengelola PPKK.
Tim pengelola PPKK ini adalah tim adhoc yang dibentuk untuk ujicoba pelaksanaan program. Karena sifatnya yang cukup krusial, yaitu melakukan analisa dan penelusuran terhadap pengaduan yang masuk dari civitas akademika terhadap pengelolaan manajemen kampus, tim ini memberikan rekomendasi dan bertanggungjawab langsung kepada rektor.
4. Evaluasi.
Evaluasi terhadap sistem PPKK dilakukan secara periodik untuk melihat titik-titik kritis dan kebocoran dalam sistem, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan sistem.

Berdasarkan pembelajaran dalam implementasi program pemberantasan dan pengedalian konflik kepentingan di perguruan tinggi yang di lakukan oleh TII, setidaknya ada lima point penting dalam upaya pengendalian dan penanganan konflik kepentingan dalam sebuah institusi, yaitu:
1. Adanya Komitmen Pimpinan.
2. Adanya regulasi/payung hukum yang dibentuk untuk pelaksanaan program
3. Pembentukan sistem dan tim pengelola pengendalian dan penanganan konflik kepentingan
4. Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan konflik yang efektif
5. Partisipasi publik/civitas akademika yang efektif

Dampak positif yang terjadi di Universitas Airlangga (UNAIR) sebagai pilot proyek pelaksanaan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, pemeriksaan BPK tahun 2017 tidak ditemukan temuan/masalah terkait dokumen pengadaan dan proses penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan, dan evaluasi yang dilakukan PLP (Pusat Layanan Pengadaan) atas perencanaan dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa, Diperkirakan terjadi efisiensi anggaran proyek sekitar Rp 30 milyar tahun 2017.

Perubahan yang terjadi pada Direktorat Sumber Daya Manusia juga terjadi cukup signifikan. Pihak Universitas sudah mulai memperhatikan resiko praktek Konflik Kepentingan Pemberian Saksi Ahli dari civitas akademika yang berasal dari UNAIR, serta manajemen resiko konflik kepentingan dalam hal melakukan penelitian dengan pihak luar.

Upaya Melumpuhkan Badan Antikorupsi di Berbagai Belahan Dunia

Situasi politik pemberantasan korupsi kerap kali mengalami drama. Mulai dari pendekatan kekerasan (seperti teror dan intimidasi) hingga bentuk pelemahan kelembagaan melalui proses politik (revisi Undang-undang, nir-dukungan dari Pemerintah dan parlemen). Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya tercatat sudah lebih dari tiga kali mendapat serangan besar, mulai dari kriminalisasi pimpinan sejak Bibit-Chandra sampai Abraham Samad-Bambang Widjojanto, ancaman revisi UU KPK, berbagai macam teror ke penyidik sampai yang terakhir penyerangan terhadap Novel Baswedan dengan air keras.

Selain di Indonesia, kelahiran komisi anti rasuah di banyak negara pada akhirnya juga menimbulkan kegerahan bagi sejumlah pejabat pemerintah, politisi dan para penegak hukum korup. Berikut adalah paparan singkat tentang bagaimana badan-badan anti korupsi di beberapa negara Di kawasan Eropa, Asia dan Afrika dilemahkan.

Kerangka Kerja Badan Antikorupsi

Download Materi:
Rilis Media
Materi Presentasi

 

 

Dubes Inggris Sebut Indonesia Terbaik Dalam Komitmen Antikorupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2018 – Indonesia disebut sebagai negara terbaik dalam komitmen antikorupsi. Pernyataan ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam diskusi media dengan tema “Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional” yang diadakan di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia pada Rabu 2 Mei 2018 lalu.

Kegiatan diskusi ini merupakan rangkaian acara International Anti Corruption Conference (IACC) yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) dengan dukungan Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA). Selain diskusi, acara juga dilanjutkan dengan kegiatan Lari Santai dengan tema “Berani Bergerak Untuk Perubahan” yang dilaksanakan pada Minggu 6 Mei 2018.

IACC sendiri adalah acara tahunan untuk menyatukan kepala negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lainnya guna mengatasi tantangan yang semakin canggih akibat dari korupsi. IACC ke-18 tahun ini yang diselenggarakan oleh Transparency International akan diadakan di Copanhagen pada 22-24 Oktober 2018 mendatang.

Dalam diskusi media yang diadakan pada Rabu (2/5) lalu, salah satu hal yang dibahas mengenai capaian komitmen Indonesia dalam London Anti Corruption Summit (LACS). “Indonesia adalah salah satu negara yang paling baik dalam memenuhi komitmen LACS yakni dari 19 sudah 17 komitmen yang terpenuhi”, kata Moazzam.

Adapun lari santai antikorupsi diadakan pada Minggu (6/5) yang bertempat di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, telah diikuti oleh 258 pelari yang mendaftar secara online dan 94 pelari yang mendaftar secara on the spot. Kegiatan ini dimulai sejak pukul 07.00 hingga 10.00. Jarak yang ditempuh pun tidak terlalu jauh, kurang lebih 2 km.

Tujuan diadakannya lari santai antikorupsi ini adalah untuk mengkampanyekan isu antikorupsi kepada masyarakat luas. “Kami mengusung tema ‘Berani Gerak Untuk Perubahan’ karena kami ingin menunjukkan bahwa kalau tidak berani melawan maka tidak akan ada perubahan di Indonesia”, kata Sigit Wijaya, staff Divisi Kampanye Publik ICW.

Tak hanya lari santai, kegiatan di kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta juga diisi oleh penampilan music dari band Simponii dan talkshow dengan narasumber para duta besar dan perwakilan lembaga negara. Mereka adalah Duta Besar Denmark Rasmus Abildgaard Kristensen, Duta Besar Inggris Moazzam Malik, penasehat KPK Mohammad Tsani Annafari, dan perwakilan Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan.

Transparency International dan local chapter di 27 negara memantau komitmen antikorupsi yang telah dibuat. “Pemantauan bisa dilakukan berdasarkan informasi yang dapat diakses publik baik dalam bentuk artikel media, pernyataan pemerintah, blog, ataupun situs web”, kata Duta Besar Inggris yang ternyata fasih Bahasa Indonesia.

Adapun Denmark selalu menjadi referensi berbagai budaya antikorupsi, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Corruption Perception Index (CPI) selalu menempatkan Denmark sebagai negara terbersih dari korupsi. “Denmark memang sangat melestarikan budaya transparansi karena itulah kunci dari antikorupsi”, tambah Rasmus.

RI Dinilai Penuhi 84% Komitmen Antikorupsi Internasional

Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi.

Pemerintah Indonesia dianggap mampu melaksanakan 17 dari 19 komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disepakati dalam Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 lalu. Transparency International Indonesia (TII) mencatat 84% komitmen yang berhasil dilaksanakan Indonesia.

Komitmen tersebut mulai dari transparansi pengadaan barang dan jasa, pelatihan antikorupsi, sistem whistleblower untuk meningkatkan perlindungan saksi, hingga pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri.

“Masih ada 16% komitmen Indonesia yang belum dilaksanakan berdasarkan pantauan kami,” kata Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5).

Dadang mengatakan, sisa komitmen yang belum dilaksanakan pemerintah Indonesia hanya mengenai registrasi pemilik manfaat korporasi (beneficial ownership) untuk bisa diakses oleh publik.

Hanya saja, Dadang menilai komitmen tersebut pun tengah berusaha dipenuhi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dengan adanya upaya tersebut, upaya Indonesia melaksanakan komitmen anti-korupsinya akan semakin besar. “Mungkin bila diukur lagi tinggal sekitar 5% saja sisanya,” kata Dadang.

Aturan beneficial ownership

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan, upaya pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen antikorupsinya cukup signifikan. Terlebih, setelah adanya Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur mengenai beneficial ownership.

Moazzam menilai penerbitan Perpres itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Hingga saat ini, Moazzam menilai baru ada dua negara yang sudah menerapkan adanya akses publik terhadap daftar beneficial ownership, termasuk Inggris.

“Dengan membuatnya (beneficial ownership) terbuka ke publik tidak hanya mendukung penegakan hukum, tapi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi di sistem korporasi,” kata Moazzam.

Moazzam menilai tantangan Indonesia untuk pemberantasan korupsi cukup berat. Sebab ada berbagai intervensi dari pihak yang secara politik dan finansial cukup kuat terkait komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi.

Penasehat KPK Mohammad Tsani Annafari menambahkan, tidak semua orang di Indonesia senang dengan pemberantasan korupsi yang diinisiasi KPK.

Karenanya, dia menilai KPK membutuhkan dukungan dari media serta masyarakat untuk bisa mendorong komitmen pemberantasan korupsi lebih kuat lagi. “Tidak mungkin bagi kami bebas dari korupsi, jadi kami butuh kritik massa untuk membantu memenangkan perang antikorupsi,” kata Tsani.

Fokus permudah iklim bisnis

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo memiliki pandangan berbeda atas komitmen antikorupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Menurut Adnan, saat ini komitmen pemerintah Indonesia tersebut hanya difokuskan untuk mempermudah iklim bisnis di Indonesia.

(Baca juga: Jokowi: Aturan Perizinan Jadi Alat Korupsi dan Pemerasan)

Ini dilakukan dengan cara melakukan deregulasi terhadap berbagai proses perizinan bisnis di Indonesia. Adnan mengatakan, hal tersebut menyebabkan naiknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia dari posisi 122 pada 2014 menjadi 72 pada 2018.

“Sektor bisnis memang ada perubahan yang cukup drastis di Indonesia terutama karena Presiden Joko WIdodo memfokuskan upaya perbaikan di sektor itu,” kata Adnan.

Hanya saja, Adnan menganggap komitmen antikorupsi tak hanya pada sektor bisnis semata. Sebab, korupsi berdampak kepada masyarakat luas.

Dia mencontohkan bagaimana korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang membuat masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan tanda identitas.

Menurut Adnan, belum optimalnya komitmen antikorupsi pemerintah Indonesia tersebut lantaran berbagai kalkulasi politik. Jokowi, lanjutnya, akan bertarung dengan berbagai politisi yang kemungkinan memiliki konflik kepentingan dengan pemerintah jika mengusut kasus-kasus korupsi yang merugikan di sektor publik.

“Kalau terlalu keras dampaknya akan berbalik ke pemerintahan yang sekarang berkuasa,” kata Adnan.

Agar Reformasi Pemberantasan Korupsi Tidak Sebatas Ekspektasi

Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kelahiran KPK berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan” (penjelasan batang tubuh UU KPK).

Pemerintah saat itu di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri memang paham betul bahwa korupsi sudah meluas di masyarakat, perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan kerugian negara baik materiil maupun non-materiil bertambah yang dilakukan secara sistematis serta menayngkut seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Artinya, KPK anak kandung reformasi menjadi puncak ekspektasi pemerintah dan masyarakat saat itu untuk membasmi cengkraman korupsi di bumi pertiwi Indonesia.

Namun sejauh mana ekspektasi itu sejalan dengan upaya pemerintah bersama KPK dan penegak hukum lain yaitu Polri dan Kejaksaan Agung bergulir hingga dua dekade yaitu tepat pada tahun ini?

Menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) –yaitu persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politik– Indonesia pada 2007 tadinya sejajar dengan Gambia, Togo, Rusia, ketiganya adalah negara-negara terbawah dalam peringkat IPK, bahkan IPK Indonesia tertinggal 2 poin dari Timor Leste saat itu.

Indikator IPK sendiri dapat berubah setiap tahunnya, namun IPK Indonesia 2017 berada di angka 37 atau sama dengan tahun 2016. Dalam skala 0-100, angka 0 dipersepsikan paling korup dan 100 paling bersih.

Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara, padahal pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara. Dalam laporan itu disebut Indonesia telah menempuh waktu panjang untuk melawan korupsi, namun sulit untuk meningkatkan peringkat karena dalam 5 tahun terakhir hanya berubah dari angka 32 ke 37.

Padahal berdasarkan catatan KPK, pada periode 2004-2017, pengembalian aset hasil korupsi oleh KPK sudah mencapai Rp2.112 triliun.

Pada periode yang sama, KPK selalu dapat membuktikan tindak pidana korupsi orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka di pengadilan sehingga menjadi pesakitan. Mereka adalah anggota parlemen (134 orang), menteri/kepala badan (25 orang), duta besar (4 orang), komisoner lembaga negara (7 orang), gubernur (18 orang), walikota/bupati (60 orang), pejabat pemerintahan seperti dirjen atau direktur (155 orang), hakim (15 orang), pejabat perusahaan (170 orang), pekerjaan lainnya (82 orang) sehingga total ada 670 orang yang sudah diproses.

Meski sudah menangkap dan mengembalikan kerugian negara yang besar, tapi IPK Indonesia berjalan stagnan. Pimpinan KPK jili IV saat diangkat pada 2015 lalu awalnya optimis dapat meningkatkan skor IPK Indonesia menjadi 45, Bappenas bahkan lebih optimis lagi dengan angka 60 tapi tentu target itu masih sangat jauh tercapai.

Dadang mengungkapkan ada dua penyebab yaitu pertama, praktik korupsi tumbuh subur karena kelindan antara aktor politik dan dunia usaha bisnis, dan kedua adalah korupsi di lembaga penegak hukum. Dalam laporan IPK 2017, TII memang memberikan catatan khusus bahwa KPK menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan parlemen.

Bila perlawanan itu terjadi di tingkat pejabat negara, anomali pun tampak di kalangan masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong melaporkan dugaan korupsi ke KPK (6.000 laporan disodorkan masyarakat ke KPK pada 2017), namun pada saat yang sama muncul juga kasus “pengasingan” masyarakat kepada orang tua dan anaknya yang menolak untuk menyontek massal tapi saat ujian di kelas.

Belum lagi kerja KPK dilawan dengan kriminalisasi dan pelemahan institusi. Jalan pemberantasan korupsi memang bukan jalan yang lurus, landai dan mudah namun negara harus tetap konsisten dalam tekad pemberantasan korupsinya.

Menjadi lelah

Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen dalam satu diskusi pada Jumat (18/5) mengatakan bahwa Denmark setidaknya punya empat resep sehingga selalu menduduki posisi teratas sebagai negara yang dianggap bebas korupsi.

Cara pertama adalah penegakan hukum (rule of law) tanpa kecuali; kedua kebebasan media (freedom of press) dimana wartawan dapat mengakses data yang di Indonesia bahkan mungkin dianggap menjadi hal privat seperti gaji dan biaya perjalanan pejabat negara dan mendorong kemudahan membuka usaha (ease of doing business); ketiga remunerasi yang proporsional khususnya kepada aparat penegak hukum; serta keempat kesadaran masyarakat untuk tidak bersikap toleran terhadap perilaku korupsi.

Keempat hal tersebut masih sulit diterapkan di Indonesia.

Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Imam Aziz dalam acara yang sama memberikan contoh bahwa NU sudah pernah mengeluarkan fatwa berdasarkan Munas 2012 di Cirebon yang menyatakan bahwa pelaku korupsi tidak boleh dishalatkan saat meninggalkan dunia, tapi dampak fatwa itu masih minim karena ternyata koruptor tidak takut kalau tidak dishalatkan saat meninggal dan terus saja melakukan korupsi.

Imam Aziz juga mengakui bahwa budaya di masyarakat Indonesia kontra produktif dalam pemberantasan korupsi, misalnya sulit membedakan barang milik pribadi dan milik publik ditandai dengan adanya imbauan tidak memakai mobil dinas untuk berlebaran ke kampung halaman. Bahkan belakangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur sedang mengkaji aturan agar bus operasional kementerian/lembaga dapat digunakan untuk mudik bagi PNS golongan bawah.

“Mungkin saat pulang kampung orang masih bangga menggunakan mobil dengan plat merah atau sebaliknya orang di kampung juga bangga melihat saudara atau tetangganya mudik dengan membawa kendaraan plat merah,” kata Imam.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku KPK kelelahan untuk memberantas dan mencegah korupsi di Indonesia karena seakan-akan KPK bekerja sendirian.

“Lihat saja ketika kami melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, bagaimana perlakuan mereka ke kami? Yang bersikap suportif sangat sedikit,” kata Laode pada Jumat (18/5).

Bila KPK mengalami tekanan langsung dari legislatif di tingkat pusat, para kepala daerah malah berjualan “pemberantasan korupsi” padahal sikap mereka bertentangan sama sekali dengan hal tersebut.

“Anehnya mulai dari kampanye, bupati, walikota, gubernur sampai presiden agenda antikorupsi selalu jadi yang nomor satu, tapi kenyataan di lapangan berbeda,” ungkap Laode.

Salah satu contohnya adalah KPK menemukan Izin Usaha Pertambangan di Sulawesi Tenggara yang jumlahnya lebih dari luas daratan provinsi itu sendiri. Berbagai perusahaan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memenuhi aturan lain sehingga IUP-nya dicabut malah menggugat pemda ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang.

“Kepala daerah yang mau mengikuti rekomendasi KPK yang sudah ditandatangani oleh Presiden, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ESDM tapi masih terus dilawan di pengadilan, jadi memang masih susah,” tambah Laode.

KPK sejak 2015 lalu sesungguhnya sudah mendorong sistem berbasis elektronik yaitu “e-planning” dan “e-budgeting” (sistem perencanaan anggaran), “e-procurement” dan “e-catalog” (sistem pengadaan barang dan jasa) dan “one stop licensing system” (sistem perizinan), tapi penerapan berbagai sistem itu tidak semudah yang dibayangkan.

“Ini cerita dari Bandung, sistem perizinan sudah menerapkan sistem elektronik, tapi agar masyarakat bisa mendapatkan normor untuk mengurus izin harus ada `tukang klik` yang memberikan akses masuk bagi masyarakat, ternyata `tukang klik` itu tidak mau `mengklik` tanpa bayaran, mereka pegawai-pegawai administrasi akhirnya KPK meneruskan laporan itu ke tim Saber Pungli, ada 28 orang yang di-OTT, sehingga meski sistem sudah ada tapi SDM belum punya mental yang mendukung,” jelas Laode.

Demikian juga mengenai kesadaran pelaporan gratifikasi para kepala daerah masih rendah. Catatan KPK, pejabat negara yang paling sering melaporkan gratifikasi adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tapi tidak ada gubernur atau kepala daerah lain yang melaporkan gratifikasi. Bahkan sosok yang paling sering melaporkan gratifikasi ke KPK adalah seorang penghulu di Klaten dengan total 59 laporan yang dilakukannya dalam kurun 2015-2018 (hingga Maret 2018) senilai Rp4,26 juta. Dari keseluruhan laporannya itu, KPK menetapkan 57 sebagai milik negara.

Sikap permisif masyarakat itu didukung dengan keeratan hubungan antara pengusaha dan politisi mengingat banyaknya politisi di Indonesia yang berasal dari sektor bisnis.

Mencari solusi

Untuk mencegah kelelahan yang berlanjut dari semangat pemberantasan korupsi KPK, “Board Member” Transparancey International Natalia Soebagjo menyatakan perlu ada insentif lebih untuk perilaku jujur, lebih banyak dibanding insentif dari perilaku korupsi.

“Kita masih permisif terhadap mereka yang korup, bila sanksi legal sulit untuk diterapkan kita harus mulai dengan sanksi sosial seperti tidak dibolehkan untuk mengikuti kegiatan di keluarga atau lingkungan. Walau sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tapi belum bergerak karena sudah nyaman dalam situasi masayrakat yang terlalu toleran dan tidak cukup marah untuk gerakan anti-korupsi, padahal KPK tidak bisa melakukannya sendiri,” ungkap Natalia.

Meski demikian, menurut Laode, di daerah sudah muncul para pemimpin daerah yang baik dan menciptakan sistem tata kelola yang transparan seperti di kota Surabaya, Banyuwangi maupun Banda Aceh. Hal itu dapat didukung dengan adanya aparat pengawas internal yang cerdas dan berani melawan upaya korupsi anggaran daerah.

Akhirnya Laode meminta agar agar setiap pihak dapat menerapkan upaya pemberantasan korupsi yang nyata karena kerja tersebut bukan hanya tugas KPK. Pejabat eksekutif seperti pemerintah pusat maupun daerah, anggota legislatif baik DPR maupun DPRD hingga aparat yudikatif baik Polri maupun Kejaksaan Agung hingga Mahkamah Agung harus bersama-sama mengerjakan amanat reformasi dua dekade lampau yaitu pemberantasan korupsi.

Kerja-kerja (doing) pemberantasan korupsi dua dekade terakhir pasca reformasi masihlah di tataran kulit dan belum mengubah karakter (being) dari pelaku korupsi tersebut. Tapi masih ada dekade-dekade ke depan yang harus dijalani agar reformasi sektor pemberantasan korupsi tidak sebatas ekspektasi tapi tetap nyata dan tidak terbuang percuma.

TII: Ada 100 Kasus Ancaman Penyerangan Pelapor Korupsi Sejak 2004

Transparency International Indonesia (TII) merilis penelitian sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban dalam kasus korupsi hingga 2017. Peneliti TII, Muji Kartika Rahayu, mengatakan setidaknya terdapat seratus kasus ancaman penyerangan terhadap pengungkap kasus korupsi sejak 2004.

“Jumlah kasus terus meningkat sejalan dengan data laporan LPSK,” kata Muji, di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Desember 2017. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatat angka penyerangan sempat turun pada periode 2016-2017.

Muji menjelaskan penelitian terhadap angka ancaman terbagi menjadi tiga perode. Pada periode 2004-2006, dicatat lantaran terjadi tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk dan sebelum ada UU Perlindungan Saksi dan Korban. Ia menjelaskan saat itu hanya KPK yang berwenang memberikan perlindungan bagi pelapor dan saksi kasus korupsi. “Pada periode ini ada 19 ancaman atau serangan,” ujarnya.

Periode kedua dicatat pada rentang 2007-2011. Muji menjelaskan periode itu diperhitungkan setelah adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. KPK, kata dia, bertugas memberikan perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan masyarakat aktivis anti korupsi.

Sementara itu, melalui SEMA 4/2011. Muji menjelaskan LPSK bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi, pelapor, dan korban tindak pidana korupsi. “Pada periode ini ada 24 kasus ancaman terhadap pengungkap kasus korupsi,” ujarnya.

Periode ketiga dicatat pada rentang tahun 2011-2017. Muji berpendapat periode ini diambil setelah beleid soal whistleblower dan justice collaborator disebut secara eksplisit melalui Surat Edaran MA 4/2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut dia, langkah perlindungan saksi, pelapor, JC, dan whistleblower makin sistematis dan solid.

Baca juga: Pelapor Dugaan Korupsi Atut Pernah Mau Dibunuh

Pada periode itu, Muji menjelaskan LPSK telah bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Pada periode itulah setiap kementerian wajib memiliki Whistleblowing System. “Ada 57 kasus ancaman atau serangan terhadap para pengungkap korupsi,” kata Muji.

Sumber: Tempo