12 Oct
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Kritik Masyarakat Sipil Terhadap Pemerintah, IMF dan World Bank adalah Konstitusional

Sejak awal, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Worl Bank 2018 di Bali Indonesia, yang dihadiri oleh begitu banyak perwakilan pemerintah maupun masyarakat sipil dari berbagai negara, telah memunculkan beragam pandangan dari berbagai kelompok masyarakat. Keragaman pandangan yang berkembang bukan hanya terkait aspek penyelenggaraan pertemuan tersebut, tetapi juga terkait eksistensi IMF dan World Bank sebagai lembaga keuangan multilateral. […]

VIEW DETAIL
28 Sep
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi : HARUS FOKUS PADA LANGKAH KONGKRIT MENGHADANG KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Beberapa waktu lalu Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Perpres Stranas PK ini merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Di dalam Perpres Stranas […]

VIEW DETAIL
17 Sep
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Jangan Pilih Calon Anggota Legislatif Koruptor!

Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk membatalkan aturan didalam PKPU 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual kepada anak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif tahun 2019 (14/9). Putusan ini semakin memperkuat hasil laporan Corruption Perception Index (CPI) selama hampir 2 dekade terakhir tentang menguatnya praktik korupsi politik di Indonesia. Berdasarkan […]

VIEW DETAIL
20 Aug
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Mencegah Korupsi dari Akarnya

Pengembangan Sistem Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan (PPKK) di Perguruan Tinggi Oleh Dadang Trisasongko Korupsi merupakan salah satu akar permasalahan pembangunan di Indonesia. Penyebab terjadinya perilaku korupsi cukup banyak, tetapi yang pasti yang menjadi sumber utama yang terus mendorong terjadinya adalah masih maraknya konflik kepentingan oleh penyelenggara negara (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009 : 2). Sementara […]

VIEW DETAIL
07 Jun
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Upaya Melumpuhkan Badan Antikorupsi di Berbagai Belahan Dunia

Situasi politik pemberantasan korupsi kerap kali mengalami drama. Mulai dari pendekatan kekerasan (seperti teror dan intimidasi) hingga bentuk pelemahan kelembagaan melalui proses politik (revisi Undang-undang, nir-dukungan dari Pemerintah dan parlemen). Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya tercatat sudah lebih dari tiga kali mendapat serangan besar, mulai dari kriminalisasi pimpinan sejak Bibit-Chandra sampai Abraham Samad-Bambang […]

VIEW DETAIL
04 Jun
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Dubes Inggris Sebut Indonesia Terbaik Dalam Komitmen Antikorupsi

Antikorupsi.org, Jakarta, 17 Mei 2018 – Indonesia disebut sebagai negara terbaik dalam komitmen antikorupsi. Pernyataan ini dikatakan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, dalam diskusi media dengan tema “Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional” yang diadakan di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia pada Rabu 2 Mei 2018 lalu. Kegiatan diskusi ini merupakan rangkaian […]

VIEW DETAIL
04 Jun
  • By TI Indonesia
  • Cause in

RI Dinilai Penuhi 84% Komitmen Antikorupsi Internasional

Dubes Inggris menilai penerbitan Perpres beneficial ownership itu merupakan langkah penting Indonesia untuk mengejar korporasi yang diduga korupsi. Pemerintah Indonesia dianggap mampu melaksanakan 17 dari 19 komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagaimana disepakati dalam Anti-Corruption Summit di London pada Mei 2016 lalu. Transparency International Indonesia (TII) mencatat 84% komitmen yang berhasil dilaksanakan Indonesia. Komitmen tersebut mulai […]

VIEW DETAIL
21 May
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Agar Reformasi Pemberantasan Korupsi Tidak Sebatas Ekspektasi

Jakarta (ANTARA News) – Reformasi 1998 melahirkan sejumlah lembaga negara baru khususnya institusi di bidang hukum yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan tentu saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelahiran KPK berdasarkan UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi […]

VIEW DETAIL
29 Dec
  • By TI Indonesia
  • Cause in

TII: Ada 100 Kasus Ancaman Penyerangan Pelapor Korupsi Sejak 2004

Transparency International Indonesia (TII) merilis penelitian sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan korban dalam kasus korupsi hingga 2017. Peneliti TII, Muji Kartika Rahayu, mengatakan setidaknya terdapat seratus kasus ancaman penyerangan terhadap pengungkap kasus korupsi sejak 2004. “Jumlah kasus terus meningkat sejalan dengan data laporan LPSK,” kata Muji, di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Rabu, 20 […]

VIEW DETAIL
01 Nov
  • By TI Indonesia
  • Cause in

Informasi Adalah Kekuatan Melawan Korupsi

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, informasi adalah kekuatan bagi warga untuk meIawan korupsi. “Sudah saatnya sekarang konsumen mampu membedakan apakah produk yang akan dibeli dihasilkan meIaIui proses yang koruptif atau yang bersih,” katanya saat berbicara pada forum diskusi di Jakarta, Jumat (27/10). Diskusi digelar Uni Eropa daIam rangka memperingati Hari Hak untuk […]

VIEW DETAIL