the global coalition againts corruption
Kartu Tanda Penduduk elektronik menjadi salah satu instrumen penting bagi warga untuk mendapatkan akses layanan publik. Ironisnya, proses pengadaan kartu identitas itu justru menjadi bancakan oleh segelintir orang. Hal itu disampaikan Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, di sela-sela kegiatan
Dewan Perwakilan Rakyat dipandang masyarakat Indonesia sebagai lembaga negara paling korup, sementara polisi menempati posisi terkorup kelima.Survei oleh Global Corruption Barometer (GCB) yang disusun Transparency International itu juga memperlihatkan 65% masyarakat Indonesia menganggap level korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir.
Kisruh pengadaan Helikopter WA 101 dinilai mencerminkan tingginya risiko pemborosan dan korupsi di sektor pertahanan maupun militer. Tertutupnya suatu lembaga pemerintahan berpotensi memiliki risiko korupsi yang tinggi. Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menuturkan lembaga yang tertutup seperti
Pemkot Semarang menggelar seminar dan penandatanganan nota kesepahaman implementasi sistem integrasi di Hotel Dafam, Kamis (16/3) ini. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi akan menjadi pembicara bersama Saut Situmorang, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kegiatan itu. Hendrar Prihadi berharap, melalui
Keterbukaan Beneficial Ownership (BO) diharapkan menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Wahyudi Thohary, Koordinator Program Transparency Internasional Indonesia (TII) memaparkan, selama ini belum ada kesepahaman soal definisi Beneficial Ownership (BO), pemerintah