Jakarta, 7 Oktober 2025 – Berdasarkan kurasi data Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dari berbagai pemberitaan media massa, hingga 6 Oktober 2025 tercatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas dan keamanan pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan mengentaskan kemiskinan.
Program MBG sejak awal diklaim sebagai terobosan nasional dalam memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Namun, hingga kini informasi dasar mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program masih terbatas dan sulit diakses publik. CELIOS menyoroti sejumlah persoalan mendasar: cakupan penerima manfaat tidak prioritas, kualitas makanan sering tidak sesuai standar gizi seimbang, dan koordinasi antar lembaga masih parsial tanpa satu sistem pengawasan terpadu. Pertanyaan kritis pun muncul: Apakah MBG benar-benar berbasis kebutuhan gizi anak, atau sekadar proyek politis yang terburu-buru dilaksanakan?
Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, menekankan, “Program MBG rusak dari segala lini. Mulai dari kualitas makanan, masalah penyaluran hingga indikasi korupsi dan keracunan. Saat ini, terdapat indikasi pergeseran anggaran pendidikan akibat MBG. Jadi, program ini sebenarnya tidak gratis karena memanfaatkan uang pajak rakyat dan menggeser anggaran bantuan sosial lainnya. Keterlibatan pelaku usaha kecil pun juga sangat terbatas karena rantai pasok dikuasai pemain besar. Harapannya, platform MBG Watch ini bisa menjadi kanal aspirasi publik dan ruang kolektif masyarakat sipil untuk mengkritisi MBG ini. Harapannya, data real time MBG watch ini bisa digunakan untuk mengevaluasi program ambisius ini, sehingga bencana kesehatan massal dan bencana fiskal bisa dicegah”.
Irma Hidayana, Founder Lapor Sehat, menambahkan, “Satu kasus keracunan saja sudah merupakan kejadian yang sangat serius. Sehingga perlu perhatian khusus terkait keamanan makanan dalam MBG ini. Selain itu, keberadaan program MBG justru berisiko menurunkan semangat para ibu yang selama ini mulai menyadari pentingnya edukasi gizi dan berupaya mempraktikkan cara menyiapkan makanan sehat dan bergizi di rumah—yang seharusnya menjadi pondasi utama bagi akses anak-anak terhadap makanan bergizi.”
Melihat kondisi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan publik. Dari keresahan itulah lahir MBG Watch, sebuah koalisi warga yang peduli memastikan Program MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas penyalahgunaan. MBG Watch hadir sebagai wadah kolaboratif bagi masyarakat untuk memantau, melapor, dan memastikan hak anak atas makanan sehat dan aman terpenuhi.
Isnawati Hidayah, Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan, menambahkan, “Kasus-kasus keracunan dan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan MBG telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak masyarakat yang menyampaikan kegelisahannya melalui media sosial, namun masih bersifat sporadis dan cenderung “tidak terdengar” pemerintah. Melalui hadirnya MBG Watch, kami berharap aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara kolektif untuk upaya advokasi kebijakan. Siapa pun dapat berpartisipasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran di sekitarnya. Jadi mari ibu-ibu, saudara dan teman-teman turut mengawasi pelaksanaan MBG bersama.”
MBG Watch membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal:
- Website: org
- WhatsApp: https://wa.me/6281122225157
- Formulir Pengaduan: https://mbgwatch.org/form
Rizky Dwi Lestari, Peneliti Unitrend, menjelaskan, “Upaya pengawasan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat. Kami memfasilitasi kanal pelaporan, mengumpulkan data, mendorong advokasi, dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Keamanan pelapor menjadi prioritas—laporan bersifat anonim dan diverifikasi melalui kombinasi AI dan tim manusia. Jika terbukti serius, kami mendorong terminasi kebijakan sampai evaluasi menyeluruh dilakukan.”
Platform ini dapat dimanfaatkan masyarakat hingga akar rumput dan terwujud berkat kolaborasi lintas lembaga seperti, CELIOS, Unitrend, Transparency International, Lapor Sehat, LBH Jakarta, dan Bareng Warga. MBG Watch juga terbuka untuk bekerja sama dengan gerakan masyarakat lainnya guna memperkuat sistem pengawasan publik.
Dzatmiati Sari, Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), menambahkan, “Program ambisius MBG ini tidak disertai dengan tata kelola yang baik. Tinggi korupsi, berkelindannya konflik kepentingan dan membuka keran perburuan rente di rantai pasok makanan. Maka, MBG ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.”
Fadhil Alfathan, Direktur LBH Jakarta, menegaskan, “Perlindungan hukum bagi pelapor menjadi fokus utama aksi masyarakat sipil. Dengan jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.”
MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan setiap dana APBN digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu, harapannya platform ini berperan untuk memastikan pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan terlaksana dengan baik.
Narahubung:
Jaya Darmawan (+6281223040651), email: jaya@celios.co.id