SEMARANG, suaramerdeka.com – Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Birokrasi dan Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menggelar diskusi publik bertajuk “Demokrasi, Kebijakan, dan Masa Depan Ruang Sipil” Rabu, 26 November 2025.
Acara yang menghadirkan insan akademi, masyarakat, serta jurnalis media massa tersebut menjadi ajang diskusi kritis mengenai dinamika demokrasi dan tantangan ruang sipil di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Dekan FISIP Undip, Dr Drs Teguh Yuwono, MPol Admin menegaskan pentingnya peran kampus sebagai ruang dialog akademik agar tetap relevan dengan perubahan zaman.
recommended by
“Diskusi seperti ini penting agar masyarakat, terutama mahasiswa, dapat membaca kondisi politik secara lebih jernih,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal TI Danang Widoyoko, Ph.D mengakui perlunya pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi.
“Kita tidak bisa menerima, ketika para pejabat terus menerus menyuarakan statement antikorupsi, tetapi di saat bersamaan mengelola pemerintahan dengan menjalankan praktek partikularisme terhadap proyek-proyek publik ke orang-orang sekitarnya,”tegasnya.
Karakteristik partikularisme di antaranya distribusi barang publik berdasarkan keanggotaan kelompok atau koneksi, pengaruh dan status menjadi modal utama, dan korupsi bersifat sistemik yang diterima secara sosial.
Danang menyatakan sejumlah kebijakan pada pemerintahan sekarang, dinilai rentan terhadap hal ini.
Dosen FISIP Undip, Dr Kushandajani MS, memberikan penekanan pada ruang sipil saat ini.
Di tingkat praksis, ruang sipil belum sepenuhnya aman karena masih muncul ancaman berupa serangan digital, kriminalisasi, maupun tekanan politik terhadap kelompok masyarakat sipil.
Kushandajani menilai bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses panjang yang memerlukan komitmen menjaga kebebasan berpendapat dan partisipasi warga negara.
Ia menekankan pentingnya pendidikan dan media sebagai penopang utama ruang sipil yang sehat dan kritis.
Zakki Amali, Manajer Riset Trendasia.org, mengulas dinamika ekonomi-politik pada pemerintahan saat ini.
Ia menyebut orientasi kebijakan ekonomi Indonesia cenderung kembali pada corak ekonomi komando dengan sentralisasi di tangan pemerintah pusat.
Sesi diskusi publik menjadi lebih hangat ketika para peserta mengajukan pertanyaan mengenai berbagai persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti transparansi proyek kereta cepat Whoosh, potensi pembatasan ruang sipil oleh KUHAP, hingga bagaimana menghindari UU ITE yang sering menjerat para pengkritik pemerintah.****
Sumber: Suara Merdeka
Berita terkait: Diskusi Publik Undip: Militerisme dan Korupsi Ancam Demokrasi Indonesia