Jakarta, law-justice.co – Surta Wijaya mengumpulkan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan tokoh lokal di sebuah aula rumah makan yang berlokasi di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, empat hari sebelum pencoblosan pemilihan bupati Kabupaten Tangerang 2024. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) ini membungkus pertemuan itu dengan tajuk “Silaturahmi masyarakat Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji, Sepatan dan Sepatan Timur dengan PIK 2”. Kendati berstatus pimpinan kepala desa, Surta menuliskan undangan pertemuan atas nama Forum Silaturahmi Tangerang Utara.
Dalam surat undangan forum yang dimiliki Law-justice, Surta tertulis sebagai ketua forum itu. Meski terang menulis undangan bahwa PIK 2 sebagai narasumber, Surta menepis bahwa forum menghadirkan pihak pengembang. Dalam sebuah video yang merekam sebagian forum itu, tampak nama PIK 2 dihapus dari spanduk acara.
Surta juga membantah kalau forum itu santer kepentingan politik perihal Pemilihan Bupati Tangerang, yang mengarah mobilisasi massa untuk kandidat tertentu. Padahal, dalam surat jelas ditulis forum bertujuan menyukseskan ‘Pilkada di Tangerang Utara dengan riang gembira dan cinta damai’.
Merujuk surat undangan lagi, ormas yang diundang ke forum bukan sembarang, yaitu mulai dari Pemuda Pancasila, Majelis Ulama Indonesia (MUI), masing-masing perwakilan komunitas per kecamatan hingga mantan kepala desa. Dalam video yang merekam sebagian forum itu, tampak sejumlah orang berpakaian safari loreng bercorak oranye-hitam, yang identik dengan seragam Pemuda Pancasila.
Baca juga : Soal Sidang Paulus Tannos di Singapura, KPK Koordinasi Dengan Kemenkum
“Tidak ada (pengarahan massa) murni rapat menyerap aspirasi masyarakat urusan PIK 2,” ujar Surta kepada Law-justice pada 2 Desember.
Urusan yang dimaksud Surta menyoal Kabupaten Tangerang, khususnya warga pesisir atau Tangerang bagian utara, yang sedang menghadapi masalah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Sejak ditetapkan berstatus PSN pada Maret 2024 oleh pemerintah, mulai berkembang isu pembebasan lahan yang bermasalah. Harga jual tanah ditekan serendah mungkin agar menguntungkan pihak pengembang. Proses pembebasan lahan pun disebut warga sarat intimidasi verbal maupun nonverbal.
Dalam forum itu, kata Surta, Pemuda Pancasila yang diwakili kadernya bernama Ray, menginginkan pembangunan di PIK 2 menyerap tenaga kerja lokal. Namun, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang, Zulkarnain, membantah ada kader PP yang datang ke forum itu. Zulkarnain yang juga berstatus calon bupati Tangerang ini bilang, “Itu yang ngaku aja. Kalau ada datang, pasti ada tembusan ke saya,” kata Zulkarnain kepada Law-justice.
Selain Pemuda Pancasila, kata Surta, pihak MUI (tanpa menyebut cabang) juga menyuarakan pendapatnya soal dinamika pembangunan PSN PIK 2. Meski begitu, dia mengaku tak ingat apa pernyataan perwakilan MUI yang hadir. Sedangkan, Ketua MUI Kecamatan Teluknaga, Mohammad Mahrusillah mengaku menolak undangan forum itu. Bagi dia, forum itu sarat kepentingan sehingga memutuskan tidak hadir. “Acara itu ambigu. Acara silaturahmi dengan PIK2 dibungkus dengan acara pilkada damai,” ujar Mahrusillah kepada Law-justice.
Surta tak menafikan eskalasi konflik karena pembangunan PSN PIK 2 beririsan dengan momentum pilkada. Stabilitas warga ia rasa mempengaruhi jalannya politik elektoral. “Urusan kecenderungan (politik), itu hak pilih seseorang. Saat rapat, silaturahmi (forum) itu hanya menyepakati, kami mendukung pilkada yang kondusif untuk masyarakat Tangerang bagian utara,” ujar Surta.
Dalam kaitan politik elektoral, Teluknaga yang menjadi lokasi pertemuan forum silaturahmi itu memiliki jumlah daftar pemilih terbanyak ke-6 dari total 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Di Teluknaga pula pada awal November, sempat terjadi ketegangan lantaran insiden truk pengangkut tanah melindas kaki seorang anak. Truk itu mengangkut tanah untuk pembangunan kawasan PIK 2. Selepas insiden itu, kawasan ini bak menjadi simbol perlawanan atas pembangunan PIK 2. Warga menghalau truk pengangkut tanah, dan itu mengular sampai kecamatan lain.
Tali temali taipan dan elite
Di Teluknaga, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah menang telak dari rivalnya, Mad Romli-Irvansyah maupun Zulkarnain-Lerru Yustira. Suara Maesyal dan Intan di kawasan yang beririsan dengan kawasan PIK 2 itu, tembus 50 ribu. Sedangkan perolehan dua paslon lain jika digabung tidak menyentuh setengahnya. Perolehan suara Maesyal-Intan di Kosambi hingga Sepatan, yang perwakilan warganya diundang dalam forum Surta juga unggul telak.
Secara garis besar, torehan suara Maesyal dan Intan unggul di semua kecamatan, dengan hampir seluruhnya kemenangan signifikan. Menukil data KPU Kabupaten Tangerang, total suara paslon 02 itu mencapai 995.486 suara. Satu-satunya perbedaan suara cukup ketat terdapat di Kecamatan Sindang Jaya. Maesyal-Intan mendulang 25.837 suara, sedangkan Mad Romli-Irvansyah sebanyak 22.975 suara.
Dengan menang telak di hampir semua kecamatan, Maesyal-Intan mendulang suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi suara KPUD setempat. Akumulasi suara mereka mencapai 65,1 persen. Torehan suara di atas 50 persen ini bukan tanpa sebab, jika melihat siapa saja yang membekingi mereka. Maesyal-Intan maju pilkada Kabupaten Tangerang berbekal dukungan koalisi partai mulai dari Gerindra, PAN, PKS, Golkar, NasDem dan PKB.
Dalam struktur tim pemenangan Maesyal-Intan, masuk nama sekaliber pimpinan partai besar sekaligus pimpinan DPR, mantan bupati hingga mantan gubernur. Jika ditilik secara basis suara di Kabupaten Tangerang, akumulasi suara elite politik itu saat berkontestasi di pemilu mencapai 500 ribu lebih.
Satu nama elite politik yang disorot adalah kakak dari Intan Nurul Hikmah. Dia berstatus sebagai politisi Golkar, yang sempat menjabat Bupati Tangerang dua periode. Saat masa jabatannya, kakak Intan tidak mendukung Mad Romli yang merupakan wakilnya di periode kedua dan koleganya di partai. Dia justru menyatakan dukungannya kepada Maesyal–bahkan sebelum partai memberikan restu.
Kaitan dengan PSN PIK 2, mantan bupati ini adalah staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Saat Maret 2024 atau awal penetapan PIK 2 sebagai PSN, kementerian ini yang kali pertama mempublikasikannya, dan dia menjadi ‘humas’ pemerintah yang menjelaskan seluk-beluk rencana pembangunan. Bagi dia, relasi dengan korporasi di balik bisnis di PIK 2 bukan hal baru.
Saat masih menjabat bupati, relasi Pemkab Tangerang dengan Agung Sedayu Group (ASG) cukup erat. Sebelum lengser, sang mantan bupati terlibat dalam proses pembangunan gedung Brimob di kawasan Kosambi, PIK 2. Saat itu, gedung kepolisian dibangun di atas tanah hibah seluas 4 hektar lebih dari Agung Sedayu.
Dari beberapa sumber, tanah itu awalnya masih dalam kendali Pemkab Tangerang, sebelum akhirnya berpindah tangan ke ASG. Ekspansi pembangunan PIK 2 disebut-sebut perlu pengamanan sehingga dibangun markas brimob di sana. Senada, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, juga bilang eskalasi konflik bisa saja terjadi di kawasan Tangerang atau PIK 2, yang merupakan kawasan banyak objek vital nasional dan PSN. Padahal, PIK 2 baru ditetapkan kawasan PSN setahun berselang.
Contoh lain relasi Pemkab dengan ASG terjadi pada 2022. Korporasi yang dimiliki Sugianto Kusuma alias Aguan ini melakukan kerja sama dengan Pemkab Tangerang dalam soal tanggung jawab sosial. Kala itu, salah satu entitas bisnis ASG, yang menggarap kerja sama. Dalam beberapa relasi pemerintah dengan korporasi, Maesyal lebih banyak terlibat dibanding Mad Romli, yang merupakan orang nomor dua di Pemkab.
Dengan dukungan orang nomor satu di Kabupaten Tangerang, Measyal Rasyid melangkah ke pilkada seusai mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang pada Juli 2024. Dia menempati posisi sebagai sekda sejak 2017 atau dua periode semasa kepemimpinan Bupati Ahmed Zaki. Kendati didompleng partai besar dan elite politik lokal Tangerang, jumlah dana kampanye Maesyal-Intan terbilang tidak besar.
Dalam laporan awal dana kampanye, Maesyal-Intan mencantumkan nominal Rp 500 juta. Jumlah dana kampanye tak bertambah signifikan ketika mereka melaporkan dana sumbangan maupun jumlah penerimaan dan pengeluaran. Total dana kampanye mereka sebesar Rp 2,1 miliar. Di atas kertas, seluruh dana kampanye berasal dari dana pribadi mereka.
Dana miliaran itu kebanyakan habis untuk biaya pertemuan dan rapat. Sedangkan, anggaran alat peraga kampanye tidak sampai Rp 60 juta. Ditulis pula, nihil anggaran untuk kampanye berbasis digital. Namun, Law-justice mencatat akselerasi kampanye Maesyal-Intan cukup masif di media sosial. Di Instagram, misalnya, mereka memiliki sedikitnya 20 akun, seperti @ayahmaesyal dan @teman.intan, yang masih aktif memproduksi konten selepas pencoblosan. Dalam pencarian iklan di laman Meta, akun-akun kampanye Maesyal-Intan tercatat memasang iklan dengan tarif jutaan rupiah sejak September 2024.
Adapun kampanye bersifat langsung dapat dijumpai saat Measyal-Intan menggelar acara olahraga seperti jalan dan senam sehat, lomba game daring hingga pertandingan sepak bola di sejumlah kecamatan. Kebanyaan kampanye Maesyal-Intan, tampak Calon Gubernur Banten, Andra Soni terlibat. Bahkan dalam kampanye akbar yang digelar dua kali, kampanye Andra Soni dan pasangannya dilakukan serentak dengan Maesyal-Intan. Sejumlah selebritis seperti Raffi Ahmad juga turut menggalang suara di atas panggung. Duet kampanye pasangan cabup dan cagub dalam satu panggung ini didasari mayoritas koalisi partai serupa.
Kampanye seperti itu termasuk kategori pertemuan, yang dalam laporan dana kampanye Maesyal-Intan menghabiskan biaya Rp 600 juta lebih. Namun, anggaran rapat umum yang hampir menyedot anggaran satu miliar, tidak terekam dalam aktivitas kampanye yang dihadiri Maesyal dan Intan. Di sisi lain, forum silaturahmi garapan Ketua APDESI, Surta Wijaya, digelar satu hari sebelum laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye disetor ke KPU.
Kubu Maesyal-Intan tidak membalas pertanyaan Law-justice soal relasi kontestasi politik yang mereka ikuti dengan kepentingan PSN PIK 2. Mereka juga tidak membalas ihwal apa saja pertemuan dan rapat yang menghabiskan dana kampanye miliaran rupiah. Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar dan Ketua Bawaslu, Muslik, pun tidak menyanggupi permintaan wawancara yang disampaikan via WhatsApp pada 10 Desember.
Kemenangan telak Maesyal-Intan sulit menihilkan peranan Surta Wijaya. Kecenderungan politik Surta dalam Pilbup Tangerang mengarah kepada mereka. Pada 13 Juli 2024 atau satu bulan sebelum paslon itu mendaftar ke KPU, Surta terang-terangan mengemukakan dukungannya. Dengan status sebagai Kepala APDESI dan warga Tangerang, dia mengatakan bahwa Maesyal Rasyid sebagai calon pemimpin yang lekat dengan rakyat. “Masyarakat rindu pemimpin yang merakyat, yang menjadi sandaran berbagai kalangan….”. Jadi, wajar kalau banyak dukungan untuk maju di Pilkada,” kata Surta.
Surta berkata demikian di depan forum Kader Penggerak Pembangunan Banten (KP2B) Kabupaten Tangerang. Dalam organisasi itu, Surta duduk sebagai dewan pembina. Dua hari setelah pernyataan dukungan Surta, KP2B menggelar forum kembali yang berisi penunjukkan Maesyal sebagai ketua dewan pembina. Secara resmi, organisasi yang memiliki basis kader di level desa itu pun mendukung Maesyal maju pilkada. Dan siapa sangka, tempat pengukuhan Maesyal sebagai bagian KP2B maupun forum silaturahmi besutan Surta jelang pencoblosan berlangsung di tempat sama.
Pemerhati sosial-politik asal Tangerang, Iwan Darmawan menilai mayoritas ceruk suara Maesyal-Intan berasal dari mobilisasi massa yang melibatkan kepala desa. Dia bilang, sinyalemen pengerahan kepala desa mulai terbangun saat akhir masa jabatan Bupati Tangerang pada 2023. Kala itu, ada arahan untuk membangun suasana di setiap desa bahwa Maesyal bakal maju pilkada. Sejumlah spanduk disebar dengan tulisan, “Kami mendukung Maesyal Rasyid”.
“Mereka bisa saja bantah. Tapi realitanya banyak spanduk yang isinya mendukung Maesyal Rasyid. Dan itu kan kendalinya ada di kepala desa. Kalau itu aspirasi dari masyarakat, kok desain, waktu dan redaksional spanduknya bisa sama,” kata Iwan kepada Law-justice pada 24 November.
Lain itu, kata Iwan, forum silaturahmi di Teluknaga yang digelar Surta Wijaya menjadi gong keterlibatan entitas kepala desa memobilisasi suara bagi Maesyal-Intan. Kelindan kepala desa dalam kepentingan politik elektoral, pun beririsan dengan kepentingan PSN PIK 2. Surta dengan APDESI-nya gamblang mendukung proyek itu sejak awal. Suara kritis soal penyimpangan proses pembebasan lahan PSN dibungkam. Pelaporan terhadap Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu ke pihak kepolisian, yang diadukan oleh perwakilan APDESI berdasar UU ITE menjadi bukti. “Sangat sulit katakan tidak ada koneksi antara PIK 2, Maesyal Rasyid-Intan dengan apa yang terjadi sekarang ini,” katanya.
Adapun Said Didu bilang bahwa pemaksaan penjualan dan pematokan harga semurah mungkin memang terjadi di PSN PIK 2, dan kepala desa ikut membantu pebisnis. “Yang tidak mau jual asetnya, tempat tinggalnya di sekitarnya akan dipagar sehingga bisa banjir. Misal sawah tidak ada irigasi karena di sekelilingnya dipagar,” ujar Said Didu kepada Law-justice, September lalu.
Kepala desa selama ini dianggap warga sebagai perpanjangan pihak pengembang PIK 2. Sukarna (bukan nama sebenarnya), mengatakan kepala desa mengatur administrasi sampai pencairan dana atas lahan sawahnya yang terpaksa dijual ke pengembang. Kerap juga, kepala desa membujuk hingga menekan warga agar mau melepas tanahnya. Tak jarang, kades turut membayar tanah warga. Kemudian dibayar kembali oleh pengembang dengan harga yang lebih besar. “Kades dapat untung. Dapat pajero (mobil) mereka kalau jual (tanah) banyak,” kata Sukarna yang menjual areal sawahnya di Kecamatan Mauk.
Bukan cuma Maesyal-Intan yang berkelindan kepentingan PSN PIK 2 dalam momentum pilkada ini. Tapi, dua paslon lain, Mad Romli-Irvansyah dan Zulkarnain-Lerru Yustira pun menunjukkan gejala serupa. Dua hari setelah mengumpulkan ormas, warga hingga mantan kepala desa dalam acara silaturahmi di Teluknaga, Surta menyambangi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai.
Surta diterima Yorrys di ruang pimpinan DPD. Garis besar pertemuan ihwal Surta menyampaikan pendapat warga yang mendukung pembangunan PSN PIK 2. Kesimpulan soal warga satu suara tidak menolak proyek itu berdasar hasil forum silaturahmi di Teluknaga. Isu-isu soal penyimpangan pembebasan lahan tidak dikemukakan pangkal masalahnya. Seusai pertemuan, Surta dan Yorrys satu pendapat kalau masalah pembebasan lahan hanya kesalahan persepsi.
Keberpihakan Yorrys pada pembangunan PSN PIK 2 semakin kentara. Pada akhir pekan lalu, Yorrys menyambangi lokasi PIK 2, tepatnya di Kosambi dan Teluknaga. Kepada awak media yang meliput kegiatan itu, Yorrys bilang tidak ada penggusuran akibat PSN PIK 2.
Yorrys bukan nama asing dalam bisnis taipan. Dia digadang-gadang sebagai bagian ‘sembilan naga’, yang identik dengan pebisnis ‘kelas kakap’ di Indonesia. Sebelum masuk parlemen, dia dikenal sebagai bagian ormas Pemuda Pancasila. Pada orde baru, dia menjadi pimpinan PP dan terkini berstatus ketua Majelis Pertimbangan Organisasi. Ihwal keterkaitannya dalam PSN PIK 2 dan statusnya sebagai elite PP, Yorrys tak merespons pertanyaan yang Law-justice kirimkan via pesan WhatsApp.
Kelindan Pemuda Pancasila dalam kontestasi di Kabupaten Tangerang terletak di sosok Zulkarnain. Dia adalah calon bupati Tangerang dari jalur independen, yang merupakan kader Pemuda Pancasila sejak medio 90-an. Dia maju pilkada setelah mendapat restu dari Pemuda Pancasila cabang Kabupaten Tangerang pada Agustus 2023. Saat mendaftar sebagai calon bupati, dia berstatus Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Tangerang. Mulanya, Zulkarnain santer diberitakan bakal berpasangan dengan Surta Wijaya.
Dalam surat yang Law-justice terima, Pemuda Pancasila menandatangani kesepakatan pengamanan operasional truk milik PT Bangun Karya Perdana Nusantara. Truk milik korporasi itu yang sehari-hari mengangkut tanah hasil pengurugan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan PSN PIK 2. Selain Pemuda Pancasila, ada empat ormas di Kabupaten Tangerang yang membubuhi tanda tangan kesepakatan.
Pemerhati sosial-politik Tangerang, Iwan Darmawan, mengatakan keterlibatan Pemuda Pancasila dalam pengamanan truk tanah untuk kepentingan PSN PIK 2 itu, bukan tanpa imbalan. Skala imbalan bukan cuma menjangkau mereka yang bertugas di lapangan, tapi lebih dari itu. “Saya enggak habis pikir kalau misalnya pimpinan ormasnya enggak dapat bagian. Apalagi pimpinan MPC-nya yang dalam momen ini kebetulan nyalon (pilkada),” ujar Iwan.
Ihwal relasi PT BKPN dengan sejumlah ormas ini tidak ditanggapi pihak perusahaan. Law-justice melayangkan pertanyaan ke Agustino Tjandra pada 10 Desember, tapi direktur utama korporasi itu tak merespons.
Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zulkarnain, juga membantah organisasinya berperan sebagai pengaman armada BKPN. Dia juga menepis sangkaan bahwa Pemuda Pancasila yang membekingi keamanan pembangunan PSN PIK 2. Namun, dia tak menafikan surat kesepakatan pengamanan armada truk tanah untuk kepentingan PSN PIK 2 diteken bawahannya. Bagi dia, tindakan bawahannya itu menimbulkan akibat fatal.
“Ketua PAC (yang tanda tangan surat) itu akan dipecat. Mencoreng nama ormas tanpa konfirmasi tindakannya ke jenjang lebih tinggi. Kami enggak terlibat dengan PSN PIK 2. Lahir PP itu adalah organisasi pembela masyarakat, bukan penyiksa masyarakat,” ujar dia.
Sosok pasangan Zulkarnain pun sulit dilepas kaitannya dengan PSN PIK 2. Lerru Yustira adalah Wakil Ketua DPW PSI Banten. Bos partai Lerru adalah Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7, Joko Widodo. Jokowi berperan menerbitkan regulasi PIK 2 menjadi PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. Zulkarnain dan Lerru dalam debat kedua mengatakan, Jokowi sangat mendukung PSN PIK 2, dan ingin proyek itu berlanjut. Pernyataan Jokowi ini didapat dari sowan Zulkarnain dan Lerru ke Solo pada 25 Oktober lalu.
Kata Lerru Yustira, kedatangan ke Solo saat masa kampanye merupakan undangan langsung dari Jokowi. Muatan pertemuan ihwal politik elektoral dan pesan Jokowi akan masa depan PSN PIK. Lerru bilang Jokowi menekankan pembangunan infrastruktur dan pendidikan yang merata di kawasan utara dan selatan Tangerang. Namun, dia enggan mengatakan apa saja pesan Jokowi ihwal PSN PIK 2. “Pak Jokowi enggak ada pesan khusus terkait PIK,” kata Lerru kepada Law-justice.
Narasi PSN PIK 2 memang digaungkan Zulkarnain dan Lerru dalam debat dan materi kampanye. Mereka mempersoalkan harga jual tanah yang murah dan sejumlah lahan produktif seperti sawah dan tambak yang masuk area pembebasan lahan. Tapi, bagi Iwan, itu hanya isapan jempol. “Cuma retorika. Karena saya yakin mereka jadi bagian (PSN PIK 2),” ujarnya.
Begitu pula dengan Mad Romli-Irvansyah. Kelindan kepentingan PSN PIK 2 juga bisa dilacak dari paslon cabup-cawabup yang didukung koalisi partai PDIP, Demokrat, PPP, Partai Buruh dan PKN ini. Iwan Darmawan mengatakan bahwa Mad Romli menyediakan sebidang tanah di kawasan Kronjo dan Kresek untuk tempat parkir truk-truk pengangkut tanah pembangunan proyek PIK 2. “Mad Romli bukan antitesis dari Maesyal, tapi bagian yang menyukseskan PSN PIK 2,” tuturnya.
Irvansyah, yang berasal dari PDIP juga mendukung PSN PIK 2. Aroma partai banteng mendukung proyek ini ditampilkan oleh Kholid Ismail, yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Kholid meyakini PSN PIK 2 berdampak simultan bagi perekonomian daerah dan “menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat”. Selain pernyataan, relasi Kholid dengan pihak pebisnis PIK 2 juga tampak saat proses pembangunan gedung Brimob di kawasan Kosambi pada April 2023. Saat itu, Aguan, Kholid, Ahmed Zaki hingga Kapolri Listyo Sigit menghadiri ground breaking gedung.
Ihwal kelindan kepentingan di PSN PIK 2, kubu Mad Romli-Irvansyah tidak merespons pertanyaan Law-justice yang dilayangkan sejak 4 Desember.
Sawah diurug, laut dipatok
Di atas kertas, pembangunan PSN PIK 2 menyasar lahan seluas 1.756 hektar. Korporasi penggarap proyek itu adalah PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), yang merupakan gabungan usaha dari Agung Sedayu Group dan Salim Group. Keterangan tertulis perusahaan pada 25 Maret, menjelaskan garis besar proyek mengincar enam pembangunan. Mulai dari ekowisata berupa taman bhineka, wisata safari alam yang didukung fasilitas restoran dan hotel. Lalu, ada lapangan golf, wisata mangrove pesisir pantai dan sirkuit berskala internasional.
Korporasi mengestimasikan proyek pembangunan yang mulai 2024 ini bakal rampung pada 2060. Untuk mewujudkan ambisi proyek yang digadang-gadang menjadi penerus PIK I ini, estimasi awal total investasi mencapai Rp 40 triliun. Semuanya berasal dari dana pihak swasta. Satu hari sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan PSN PIK 2 bakal menjadi kawasan destinasi pariwisata hijau yang baru. Mereka menyebutnya dengan kawasan “Tropical Coastland”. Berbeda dengan keterangan perusahaan, pemerintah menyebut estimasi investasi proyek ini tembus Rp 65 triliun.
Namun, baik pemerintah maupun korporasi tidak menyebut mana saja daerah yang bakal termakan proyek. Jika merujuk niatan perusahaan yang ingin mengembangkan PIK I, maka kawasan PIK 2 semestinya berada di Kosambi dan Teluknaga saja karena berdekatan dengan pulau reklamasi yakni Golf Island and Ebony. Alih-alih itu, berselang beberapa bulan seusai penetapan status PSN, isu pembebasan lahan di kawasan pemukiman, sawah hingga tambak mengemuka.
Melalui pengamatan citra satelit di kawasan kawasan Teluknaga dan Kosambi, analisis Next Policy menemukan pembukaan lahan di Kosambi dan Teluknaga yang identik dengan kawasan PIK 2, telah mencapai 1.920 hektare pada Maret 2024. Jumlah itu melampaui 164 hektare dari luasan yang digemborkan pemerintah dan perusahaan. Kawasan itu mulai masif terjadi pembukaan lahan selepas 2015.
“Maka penetapan PIK 2 sebagai PSN seharusnya tidak lagi memiliki implikasi pembebasan baru,” kata Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono.
Berpotensi kuat mengakuisisi lahan di luar kawasan PSN, analisis Next Policy mencoba melihat potensi pembukaan lahan di sepanjang pesisir Tangerang. Yang disorot adalah areal sawah. Dari luasan sembilan kecamatan yang dianalisis, ditemukan seluas 18.487 hektar lahan sawah. Ribuan hektar sawah membentang dari kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Pakuhaji, Sukadiri, Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru dan Tanara.
Analisis mempersempit ke areal sawah yang terdampak penggusuran, dan terbanyak berada di Kecamatan Mauk dan Kronjo, persisnya di Desa Pagedangan Ilir dan Desa Tegal Kunir Lor. Hilangnya kawasan sawah ini dianggap Next Policy sebagai cara pihak pebisnis PIK 2 mengambil lahan di luar rencana garapan atas nama PSN.
Jauh sebelum PIK 2 masuk PSN, tepatnya 2022, luasan areal sawah di sembilan kecamatan mencapai 22 ribu hektar berdasar pengamatan Forest Watch Indonesia. Jika dibandingkan dengan pembukaan lahan sawah sejak Maret 2024, maka sudah ada 3.000 hektar lebih lahan sawah yang telah digusur sebelumnya. Pengamatan FWI juga menemukan adanya 60 hektare hutan lindung yang sudah terdampak pembangunan PIK 2.
Law-justice datang ke Kecamatan Mauk untuk melihat realitas areal sawah yang digusur. Di Desa Tegal Kunir Lor didapati kebanyakan sawah sudah berubah menjadi hamparan tanah kering. Tampak sawah sudah dibelah menjadi jalan untuk truk-truk melintas. Debu-debu imbas roda truk berjalan mengaburkan pandangan. Truk itu membawa tanah yang ditujukan untuk mengurug sisa areal sawah milik warga.
Kata Iwan Darmawan, pemerhati sosial-politik yang juga warga asli Mauk, pengurugan tanah sawah sudah terjadi sejak 2018. Awalnya pengurugan ditujukan untuk proyek pembangunan Tol jalan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg-Balaraja (Kataraja) atau dikenal Tol PIK 2. Di pertengahan 2023 sampai 2024, pengurugan tampak kian masif.
Di saat pengurugan sawah terus dilakukan, ada indikasi pengaturan NJOP (nilai jual objek pajak). Dari kesaksian Iwan, nilai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada 2023 berkisar Rp 103 ribu. Tak lama, nilai SPPT lantas diralat, hingga akhirnya keluar NJOP pada 2024 senilai Rp 48 ribu. “Itu (anjloknya NJOP) dijadikan dalih oleh pihak yang belanja tanah untuk menekan harga,” ujar Iwan
Mengetahui harga tanah sawah yang ditekan rendah, para petani semakin menjaga sawahnya. Dimyati masih ingat betul saat mempertahankan sawah miliknya yang seluas 5.000 meter. Pada pertengahan 2024, dia dan anaknya melakukan aksi di depan lahannya. Mereka berdiam diri sedari pukul 10 malam hingga pagi, dan itu mereka lakoni selama dua hari berturut. Di depan mereka, alat berat bersiap mengurug. Dimyati ingin mempertahankan sawahnya lebih lama lagi, tapi di hari kedua usahanya terhenti. “Kakak saya yang urus pembebasan tanah sawah ini bilang untuk setop,” kata pria berusia 55 tahun ini.
Berselang sebulan, Dimyati melepas tanahnya. Ini bukan kehendaknya, tapi karena tekanan yang menyebabkan sawah sulit produktif. “Saya mau enggak mau (lepas) karena sawah sekitar udah dijual. Misal masih garap, kalau ada air kebanyakan enggak bisa keluar. Kalau kering enggak ada air,” katanya.
Melepas sawah bagi Dimyati artinya menutup ladang mata pencaharian. Selama 15 tahun belakangan, dia dan keluarganya bergantung hidup dari hasil panen saban empat bulan sekali. Di masa tunggu panen, dia berusaha mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan serabutan. Namun, dari sawah, kebutuhan pangan keluarga Dimyati terjamin hingga bisa menambal beban biaya pendidikan anak-anaknya. “Saya lagi blank pikirannya. Saya pusing anak kedua gimana sekolahnya karena tahun depan lulus,” tuturnya.
Kepala desa berada di balik proses pelepasan sawah yang sarat permainan. Salah seorang warga bilang bahwa kades mengantarkan langsung warga ke bank yang terafiliasi dengan pengembang. Bank itu adalah milik salah satu pebisnis, yang juga berkecimpung di dunia properti. “Sampai dini hari juga bank masih buka dan dilayani pencairan dana sawah,” ujar warga itu.
Kepala desa juga diduga bekerja sama dengan salah satu entitas bisnis ASG untuk membujuk hingga menekan warga melepas lahannya. Di Kecamatan Mauk, Law-justice mendapati plang korporasi itu berdiri tegak di areal sawah. Di dalam areal itu, bercokol armada truk milik PT Bangun Karya Perdana Nusantara. Begitu masuk lebih dalam, terlihat sisa-sisa padi—bekas pengurugan. Sementara di sisi lain, terdapat hamparan sawah yang tinggal menunggu waktu untuk diurug.
Adapun entitas bisnis ASG ini merupakan operator dari PT PIK 2 yang terlibat proyek. Pada 2023, pensiunan TNI menduduki posisi direktur korporasi itu.
Jejak korporasi yang sempat dipimpin elite aparat negara itu juga ditemukan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji. Beberapa warga mengaku sempat didatangi perangkat desa yang didampingi perwakilan korporasi itu. Warga di daerah ini disodori sejumlah uang agar mau melepas tanahnya. Di daerah ini, kebanyakan warga berprofesi nelayan. Akibat pembangunan PSN PIK 2, ruang hidup nelayan juga terancam.
Tangan Saefudin perlahan membetulkan perahunya yang bocor. Kala melaut, sudah berulang kali air masuk ke perahunya lantaran terkena bambu yang dipatok berjejer di pinggiran hingga ke tengah muara Sungai Cisadane, Kabupaten Tangerang. Siang itu, di pesisir muara sungai di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, ada Anin dan nelayan lain yang juga sambat hal sama. Patok bambu yang memiliki tinggi sekira 3-5 meter dan berada di radius 400-500 meter dari bibir muara itu, menjadi momok bagi nelayan saat mencari nafkah.
Bukan hanya perahu yang menjadi korban. Jaring-jaring nelayan pun robek akibat tersangkut ujung bambu. Saefudin bilang biaya untuk memperbaiki perahu dan jaring yang rusak tidak sedikit. Untuk menambal perahu yang jebol dengan material fiber, nelayan mesti mengeluarkan uang sebanyak Rp1,5 juta. Adapun menyulam jaring yang baru membutuhkan modal Rp200 ribu. Padahal, di masa normal (sebelum ada patok bambu), jaring nelayan bisa bertahan hingga satu bulan. Kini daya tahan jaring hanya kuat sepekan saja.
Akibat patok bambu yang ditancap dalam jumlah banyak, nelayan mesti melaut hingga ke tengah. Saefudin mengakui banyak pertimbangan jika ingin melaut karena biaya operasi membengkak. Mesin sampan yang biasanya diisi 2 liter, kini tak cukup lagi. Melaut sampai tengah pun belum tentu mendapat banyak hasil tangkap seperti rajungan dan kepiting. Sebab, petingan atau tempat berkumpulnya rajungan lebih banyak di pinggir muara sungai yang kini dipatok banyak bambu.
“Patok-patok (bambu) ini menyulitkan nelayan. Kalau dulu minimal 300 ribu dapat dan itu enggak seharian penuh melaut. Kalau sekarang terkadang kita enggak bisa melaut. Jadi 0 rupiah,” kata Saefudin saat dijumpai.
“Kalau maksain ya seminimnya (dapat penghasilan) 50 ribu dengan risiko jaring dan kapal rusak. Saya sudah hampir satu minggu tidak melaut karena tidak ada modal untuk beli jaring yang rusak.”
Saat melaut susah, Saefudin sempat berpikir banting setir menjadi pekerja ‘daratan’ dengan menjadi kuli bangunan. Tetapi, adaptasi profesi anyar dia rasa tak gampang. Bagi dia, laut adalah tempat bergantung hidup yang sudah dilakoni sejak 20 tahun belakangan.
Andi, nelayan lain, juga punya pengalaman buruk saat melaut usai patok bambu terpancang. Pada suatu hari saat dia mulai menebar jaring, tak lama jaring tersangkut bambu. Andi yang menahan laju jaring lantas terbawa arus hingga tangannya hampir jadi tumbal. Nestapa terbesarnya serupa dengan Saefudin—sama-sama sulit melaut. Penghasilan sekali melaut dalam sepekan paling besar Rp150 ribu. Tak jarang, kata dia, para nelayan berhutang modal kepada pengepul demi membeli bahan bakar sampan sampai jaring. “Masa normal, kami bisa dapat 500 ribu bersih. Itu masih terasa sampai 2020,” ujar Andi.
Nasib para pengepul juga tak kalah peliknya. Di sana, sedikitnya ada dua pengepul yang menampung hasil tangkap nelayan. Satu di antaranya Abu Nawan. Sebelum patok bambu bermunculan, Abu bilang hasil tangkap yang diterimanya mencapai puluhan kilogram. Tak sebatas kepiting dan rajungan, tapi ada udang dan kerang. Sebagian hasil tangkap diolahnya dan sisanya dipasok ke tempat pelelangan ikan. “Ya dulu di atas 60-70 kilo dengan harga 50 rb per kilo. Sekarang setengah kilo sampai sekilo,” ucap Abu.
Nelayan di Kohod menduga, patok bambu itu dipasang oleh pihak perusahaan yang terafiliasi langsung dengan pengembang utama PSN PIK 2. Nelayan mendengar kabar bahwa kawasan muara sungai bakal dialihfungsikan menjadi tempat hunian, yang menjadi salah satu arah pembangunan PSN di pinggir Jakarta itu.
Law-justice sudah melayangkan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan PT PIK 2, Christy Grassela sejak 9 Desember, tetapi tanya tak kunjung berbalas.
Sumber: Law-Justice.co