Menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Indonesia menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis seputar integritas, akuntabilitas, dan keadilan. Mulai dari pendanaan politik dan konflik kepentingan hingga megaproyek infrastruktur dan tata kelola iklim, risiko korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik dan janji demokrasi.
Berlandaskan momentum IIF 2023 (“Mempertahankan Aliansi, Memperkuat Aksi Kolektif”) dan IIF 2024 (“Membangun Kembali Kepercayaan, Memulihkan Harapan”), forum tahun ini menyediakan platform unik untuk refleksi, dialog, dan kolaborasi mengenai agenda integritas Indonesia di momen yang menentukan dalam perjalanan demokrasinya.
Opening of the forum with welcoming remarks from TII’s leadership, followed by a keynote speech setting the tone of the event. This session emphasizes the urgency of defending integrity and delivering justice in Indonesia’s democratic journey.
Academics, researchers, and reform advocates share concise case studies on corruption risks in national strategic projects (PSN) and discuss alternative reform pathways.
Objectives:
Dialogue on the evolving landscape of civic movements and their role in shaping Indonesia’s integrity agenda. Activists, youth leaders, and public figures present experiences and innovations in mobilizing communities for justice and accountability.
Objectives:
Director of Institute of Strategic Initative
Chief Growth Officer Think Policy
Editor in Chief Narasi.tv
Centre for Civil and Political Right
Melanjutkan semangat dari IIF 2023 (“Sustaining Alliance, Bolstering Collective Action”) dan IIF 2024 (“Rebuilding Trust, Restoring Hope”), forum tahun ini menjadi wadah refleksi, dialog, dan kolaborasi yang penting dalam agenda penguatan integritas publik di Indonesia, tepat pada momen krusial perjalanan demokrasi negara ini.
Waktu : Pukul 13:15 - 14:30 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
I Dewa Gede Palguna, adalah akademisi dan pakar hukum konstitusi yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang hukum tata negara di Indonesia. Beliau merupakan mantan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selama dua periode, yakni pada 2003–2008 dan 2015–2020. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sebuah lembaga yang berperan dalam menegakkan kode etik serta menjaga integritas hakim konstitusi.
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. adalah Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN. Isu-isu seputar desentralisasi, reformasi birokrasi, demokrasi lokal dan politik nasional (seputar pemilu dan pilkada) menjadi sorotannya. menurut Profesor Riset Ilmu Politik ini, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah.
Didik J. Rachbini, adalah salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan ekonom terkemuka Indonesia yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Ia meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (1983) serta gelar Master dan Doktor dari Central Luzon State University, Filipina (1988 dan 1991). Selain aktif di dunia akademik, Profesor Didik juga berkiprah luas di pemerintahan dan lembaga publik, antara lain sebagai Anggota MPR RI (1998–1999) dan sebagai Anggota DPR RI (2004–2009).
Sejak memulai karirnya di tahun 2004, Elvira sudah terjun meliput Bencana Tsunami Aceh, serta Kesepakatan Damai Pemerintah RI-GAM di tahun 2005. Wanita yang sempat mengikuti Internasional Journalism Fellowship di Malaysia ini banyak bertugas di bidang politik, terutama Pemilu. Bergabung dengan CNN Indonesia di tahun 2015, Elvira adalah Anchor program CNN Indonesia Newscast. Elvira juga memegang posisi Deputy Head of Anchor.
Salah satu mandat strategis pemerintahan yang tercantum dalam Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik melalui pengaturan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, pencegahan korupsi, serta keberlangsungan demokrasi. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog multi-pihak untuk mendalami isu pendanaan politik dan mengidentifikasi strategi kebijakan guna memperkuat integritas menjelang siklus elektoral berikutnya dan sebagai bagian dari upaya kolektif mendorong tata kelola pendanaan politik yang bersih dan akuntabel.
Waktu : Pukul 14:45 - 16:00 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
Bima Arya Sugiarto adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, Bima Arya merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode (7 April 2014 - 7 April 2019 & 20 April 2019 - 20 April 2024). Bima Arya meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Australian National University serta merupakan pendiri Charta Politika Indonesia, salah satu konsultan politik di Indonesia.
Titi Anggraini adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Titi Anggraini dikenal sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Titi Anggraini tercatat memimpin Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) selama 10 tahun sebagai Direktur Eksekutif (2010-2020). Beliau menamatkan Sarjana Hukum (2001) dan Magister Hukum (2005) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Saat ini, Titi sedang menempuh Program Doktoral di universitas yang sama (2020-sekarang).
Dr. Muhammad Novian, S.H., M.H adalah Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Hukum dan Regulasi. Beliau menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dengan disertasi mengenai potensi badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Natalia Soebagjo, merupakan salah seorang tokoh perempuan berpengaruh di Indonesia dengan latar belakang yang luas di sektor swasta dan publik, serta aktivisme masyarakat sipil. Kariernya yang panjang mencakup kepemimpinan dalam berbagai perusahaan, terutama di sektor keuangan dan investasi, serta peran penting dalam organisasi-organisasi publik dan internasional.
Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024
Salah satu mandat strategis pemerintahan yang tercantum dalam Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik melalui pengaturan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, pencegahan korupsi, serta keberlangsungan demokrasi. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog multi-pihak untuk mendalami isu pendanaan politik dan mengidentifikasi strategi kebijakan guna memperkuat integritas menjelang siklus elektoral berikutnya dan sebagai bagian dari upaya kolektif mendorong tata kelola pendanaan politik yang bersih dan akuntabel.
Waktu : Pukul 16:00 - 18:30 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
Chief Investment Officer (CIO) Danantara
Deputy Head Just Energy Transition Partnership (JETP) Secretariat
Communities Associate, Asia Accountability Council
Resident in Weda Bay
Mongabay Indonesia
Closing remarks from TII leadership, followed by a press briefing, group photo, and informal networking. The session concludes the forum by consolidating takeaways and extending outreach to media and the wider public.