INDONESIA INTEGRITY FORUM 2025
29 OCTOBER 2025
TEATER WAHYU SIHOMBING, TAMAN ISMAIL MARZUKI
Latar Belakang
Menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, Indonesia menghadapi pertanyaan-pertanyaan kritis seputar integritas, akuntabilitas, dan keadilan. Mulai dari pendanaan politik dan konflik kepentingan hingga megaproyek infrastruktur dan tata kelola iklim, risiko korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik dan janji demokrasi.
Berlandaskan momentum IIF 2023 (“Mempertahankan Aliansi, Memperkuat Aksi Kolektif”) dan IIF 2024 (“Membangun Kembali Kepercayaan, Memulihkan Harapan”), forum tahun ini menyediakan platform unik untuk refleksi, dialog, dan kolaborasi mengenai agenda integritas Indonesia di momen yang menentukan dalam perjalanan demokrasinya.
Tujuan
- Mengevaluasi integritas dan akuntabilitas pada tahun pertama pemerintahan saat ini.
- Menyoroti tantangan utama tata kelola pemerintahan, mulai dari pendanaan politik, korupsi infrastruktur, konflik kepentingan, hingga integritas pendanaan iklim.
- Memperkuat suara korban korupsi dan masyarakat terdampak.
- Memamerkan inovasi dari gerakan pemuda, teknologi sipil, dan inisiatif sosial untuk integritas.
- Memupuk komitmen kolektif dari beragam pemangku kepentingan untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan keadilan.
Panel Discussion
Welcoming Remarks & Keynote Address
Opening of the forum with welcoming remarks from TII’s leadership, followed by a keynote speech setting the tone of the event. This session emphasizes the urgency of defending integrity and delivering justice in Indonesia’s democratic journey.
Bivitri Susanti, Chair of the Executive Board of Transparency International Indonesia
Masterclass I – Power, Integrity, and the Political Economy of Change
Academics, researchers, and reform advocates share concise case studies on corruption risks in national strategic projects (PSN) and discuss alternative reform pathways.
Objectives:
- Highlight political economy perspectives on corruption risks.
- Share practical cases from PSN for deeper reflection.
- Encourage knowledge exchange between students, experts, and reform advocates.
Panelis
Ariyansah NK
Dhien Favian
Ani Nur Mujahidah
Rifky Putra Kurniawan
Erry Riyana Hardjapamekas merupakan salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003—2007. Beberapa kali, ia dipercaya menjadi Komisioner dan Direktur di beberapa perusahaan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maxpower Indonesia sejak 2015 dan Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara sejak 2015. Erry Riana Hardjapamekas merupakan alumni Universitas Padjajaran (Unpad) pada 1968—1978 dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi. Erry mendapat tanda jasa dari Presiden RI atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia, yaitu Satyalancana Pembangunan pada 1996 dan Bintang Jasa Utama pada 1997. Selain itu, ia juga memperoleh penghargaan “Bung Hatta Anti Corruption Award” pada 2003 untuk Kategori Bisnis.
Moderator
Hasya Nindita
Masterclass II – Movements that Matter: the Future of Social Change
Dialogue on the evolving landscape of civic movements and their role in shaping Indonesia’s integrity agenda. Activists, youth leaders, and public figures present experiences and innovations in mobilizing communities for justice and accountability.
Objectives:
- Explore the role of social movements in advancing integrity.
- Showcase youth and civic-led innovations for democratic reform.
- Build solidarity and shared strategies among movement actors.
Opening Plenary – Defending Integrity, Delivering Justice
Melanjutkan semangat dari IIF 2023 (“Sustaining Alliance, Bolstering Collective Action”) dan IIF 2024 (“Rebuilding Trust, Restoring Hope”), forum tahun ini menjadi wadah refleksi, dialog, dan kolaborasi yang penting dalam agenda penguatan integritas publik di Indonesia, tepat pada momen krusial perjalanan demokrasi negara ini.
Waktu : Pukul 13:15 - 14:30 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
Panelis
I Dewa Gede Palguna
I Dewa Gede Palguna, adalah akademisi dan pakar hukum konstitusi yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang hukum tata negara di Indonesia. Beliau merupakan mantan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selama dua periode, yakni pada 2003–2008 dan 2015–2020. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), sebuah lembaga yang berperan dalam menegakkan kode etik serta menjaga integritas hakim konstitusi.
R. Siti Zuhro
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA. adalah Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN. Isu-isu seputar desentralisasi, reformasi birokrasi, demokrasi lokal dan politik nasional (seputar pemilu dan pilkada) menjadi sorotannya. menurut Profesor Riset Ilmu Politik ini, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah.
Didik J. Rachbini *
Didik J. Rachbini, adalah salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan ekonom terkemuka Indonesia yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina. Ia meraih gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (1983) serta gelar Master dan Doktor dari Central Luzon State University, Filipina (1988 dan 1991). Selain aktif di dunia akademik, Profesor Didik juga berkiprah luas di pemerintahan dan lembaga publik, antara lain sebagai Anggota MPR RI (1998–1999) dan sebagai Anggota DPR RI (2004–2009).
Moderator
Wanda Hamidah
Wanda Hamidah, adalah sosok multitalenta yang meniti karier di bidang kesenian, politik, hukum, serta aktivisme sosial dan kemanusiaan. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Trisakti dan Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009–2014. Wanda Hamidah dikenal luas atas kiprahnya dalam memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, demokrasi, hak perempuan, dan keadilan sosial. Sebagai praktisi hukum, ia terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berintegritas melalui berbagai kegiatan sosial serta inisiatif kampanye publik.
Multi-Stakeholder Dialogue I – Electoral Integrity and Democratic Trust
Salah satu mandat strategis pemerintahan yang tercantum dalam Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik melalui pengaturan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, pencegahan korupsi, serta keberlangsungan demokrasi. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog multi-pihak untuk mendalami isu pendanaan politik dan mengidentifikasi strategi kebijakan guna memperkuat integritas menjelang siklus elektoral berikutnya dan sebagai bagian dari upaya kolektif mendorong tata kelola pendanaan politik yang bersih dan akuntabel.
Waktu : Pukul 14:45 - 16:00 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
Panelis
Bima Arya Sugiarto
Bima Arya Sugiarto adalah Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebelumnya, Bima Arya merupakan Wali Kota Bogor selama dua periode (7 April 2014 - 7 April 2019 & 20 April 2019 - 20 April 2024). Bima Arya meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Australian National University serta merupakan pendiri Charta Politika Indonesia, salah satu konsultan politik di Indonesia.
Titi Anggraini
Titi Anggraini adalah Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Titi Anggraini dikenal sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Titi Anggraini tercatat memimpin Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) selama 10 tahun sebagai Direktur Eksekutif (2010-2020). Beliau menamatkan Sarjana Hukum (2001) dan Magister Hukum (2005) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN). Saat ini, Titi sedang menempuh Program Doktoral di universitas yang sama (2020-sekarang).
Ivan Yustiavandana
Dr. Muhammad Novian, S.H., M.H adalah Plt. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Hukum dan Regulasi. Beliau menyandang gelar doktor dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dengan disertasi mengenai potensi badan hukum seperti perseroan terbatas (PT) sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.
Erry Riyana Hardjapamekas
Erry Riyana Hardjapamekas merupakan salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003—2007. Beberapa kali, ia dipercaya menjadi Komisioner dan Direktur di beberapa perusahaan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Maxpower Indonesia sejak 2015 dan Komisaris Utama PT Pasifik Satelit Nusantara sejak 2015. Erry Riana Hardjapamekas merupakan alumni Universitas Padjajaran (Unpad) pada 1968—1978 dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi. Erry mendapat tanda jasa dari Presiden RI atas dedikasi dan prestasinya dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia, yaitu Satyalancana Pembangunan pada 1996 dan Bintang Jasa Utama pada 1997. Selain itu, ia juga memperoleh penghargaan “Bung Hatta Anti Corruption Award” pada 2003 untuk Kategori Bisnis.
Moderator
Francisca Christy Rosana
Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024
* Dalam konfirmasi
Multi-Stakeholder Dialogue II – Strengthening Governance for Sustainable Future
Salah satu mandat strategis pemerintahan yang tercantum dalam Asta Cita adalah memperkuat reformasi politik melalui pengaturan sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, pencegahan korupsi, serta keberlangsungan demokrasi. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog multi-pihak untuk mendalami isu pendanaan politik dan mengidentifikasi strategi kebijakan guna memperkuat integritas menjelang siklus elektoral berikutnya dan sebagai bagian dari upaya kolektif mendorong tata kelola pendanaan politik yang bersih dan akuntabel.
Waktu : Pukul 16:00 - 18:30 WIB
Tempat. : Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki Jakarta
Panelis
Pandu Sjahrir*
Chief Investment Officer (CIO) Danantara
Elrika Hamdi *
Deputy Head Just Energy Transition Partnership (JETP) Secretariat
Julio Castor Achmadi
Communities Associate, Asia Accountability Council
Masri Anwar
Resident in Weda Bay
Moderator
Sapariah Saturi
Mongabay Indonesia
* Dalam konfirmasi
Closing and Networking
Panelis
Media Partners
