Lima Agenda Prioritas Pemberantasan Korupsi di 100 Hari Pertama Presiden/Wakil Presiden

Foto Dok: IDN Times/Santi Dewi

Relevansi
Kita baru saja menuntaskan kegiatan pemungutan suara sebagai bagian dari tahapan Pemilu 2019. Pada tanggal 22 Mei 2019, jika tidak ada sengketa perolehan suara, Presiden dan Wakil Presiden RI (2019 – 2024) KPU akan mengumumkan siapa Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Selain itu, anggota DPR, DPD dan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 akan menduduki jabatannya di tahun ini juga. Sudah hampir 20 (dua puluh) tahun Transparency International Indonesia (TII) mencermati dan mengkaji problem korupsi di Indonesia. Selama itu pemerintahan baru datang silih-berganti. Kami secara berkala melaporkan kepada publik hasil riset dan analisis kami tentang situasi korupsi Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Bukan hanya itu, kami juga secara aktif mengambil bagian di dalam upaya bersama untuk mencegah korupsi melalui pengembangan kapasitas pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga negara, masyarakat dan dunia usaha.

Terlepas dari semua dinamika politik Pemilu dan sembari hasil penghitungan final dari KPU, kami memandang penting untuk memanfaatkan momentum politik saat ini untuk kembali mengingatkan kepada siapapun yang nantinya secara definitif menjadi presiden dan wakil presiden tentang apa yang sudah kita miliki, apa yang sedang kita hadapi dan apa yang perlu dilakukan untuk lebih mengefektifikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengalaman selama ini membuktikan bahwa kepemimpinan presiden dan wakil presiden mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan dan mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Peluang dan Tantangan Ke Depan
Perkembangan Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia selama dua dasawarsa terakhir membuktikan adanya dua kecenderungan penting yang bisa menjadi acuan agenda pemberantasan korupsi Indonesia ke depan. Pertama, secara keseluruhan situasi korupsi kita membaik bila dibandingkan dengan tahun-tahun terakhir pemerintahan Orde Baru (Skor 19 di tahun 1995 dan Skor 38 di tahun 2018). Kedua, pertumbuhan skor selama dua puluh tahun terakhir dirasakan relatif lambat dengan rerata kenaikan skor sebesar 1,1 setiap tahunnya. Hingga tahun 2018, skor CPI kita belum mampu menjadi tiga negara dengan skor tertinggi di ASEAN.

Selama duapuluh tahun paska reformasi, kita telah memiliki enam periode pemerintahan. Masing-masing pemerintahan telah menyumbangkan kenaikan skor CPI sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Selama periode itu pula, kita menyaksikan bangkitnya gerakan antikorupsi di masyarakat. Organisasi masyarakat sipil berkembang. Perguruan tinggi juga mulai ambil peran dalam mendukung gerakan anti korupsi di berbagai daerah. Kepedulian masyarakat terhadap korupsi meningkat secara tajam seiring dengan semakin terbukanya media, baik media cetak, televisi maupun media online. Di samping itu, kuatnya tuntutan persaingan global di bidang ekonomi memaksa pemerintah untuk melakukan pembenahan iklim investasi ke arah yang lebih kompetitif.

TII juga mencatat dan mengapresiasi capaian-capian gerakan anti korupsi selama dua dekade ini. Kita memiliki Undang Undang Tipikor yang relatif progresif. Langkah pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) juga telah memberikan arah baru pembenahan perangkat hukum dan kelembagaan anti korupsi Indonesia. Kita juga memperoleh hadiah terbesar dari gerakan reformasi, yaitu lahirnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di tahun 2003 yang didahului dengan disahkannya Undang Undang KPK setahun sebelumnya. Lahirnya Undang Undang Pengadilan Tipikor di tahun 2009 juga merupakan capaian penting gerakan anti korupsi di Indonesia. Gerakan anti korupsi juga mendapat kekuatan baru setelah kita memiliki Undang Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta lahirnya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun perijinan usaha, kita mencatat adanya inisitatif pembenahan-pembenahan tata kelola yang mengarah pada peningkatan transparansi, partisipasi publik dan akuntabiltas, baik di pusat maupun di daerah.

Seluruh capaian tersebut seharusnya menjadi modal utama bagi upaya menciptakan pemerintahan yang bersih ke depan. Secara jujur harus diakui pula bahwa semangat reformasi kita mengalami pasang-surut. Jangankan meningkatkan capaian-capaian reformasi atau mempertahankan yang ada, beberapa kali kita menyaksikan capaian-capaian reformasi, seperti keberadaan KPK masih harus menghadapi tekanan politik yang demikian kuat dari berbagai kekuatan korup yang senantiasa mengkonsolidasikan diri untuk memperluas ruang geraknya. Serangan-serangan yang dilancarkan kekuatan-kekuatan koruptif terhadap gerakan antikorupsi sangat variatif bentuknya, semakin terbuka dan kasar. Dalam situasi demikian, jika pemerintah tidak mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh capaian reformasi yang menjadi modal pmeberantasan korupsi, maka cepat atau lambat Indonesia akan semakin tidak kompetitif dalam persaingan global.

Inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan, pengadaan barang dan jasa pemerintah dan perijinan usaha seakan kehilangan momentum dan gairah ketika menghadapi derasnya praktik korupsi politik di berbagai lini. Reformasi birokrasi yang telah digulirkan selama hampir dua dasawarsa juga terasa lamban jalannya. Alih-alih memberikan dukungan politik yang kuat, banyak pihak justru mengambil manfaat dari kondisi birokrasi saat ini.

Korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum juga masih menjadi keprihatinan bersama kita. Praktik korupsi ini telah memunculkan praktik penegakan hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Hal ini telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum, yang sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha untuk memulai maupun menjalankan bisnisnya secara bersih dan menguntungkan.

Kami juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap kecenderungan melemahnya perlindungan dan penghormatan Negara terhadap praktik kebebasan berekspresi warganya. Kondisi ini dikhawatirkan akan memunculkan suasana ketakutan di masyarakat. Ini bisa mengikis kemampuan rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang pada gilirannya akan mengembalikan ruang hidup yang lebih luas bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Mencermati perkembangan kasus korupsi selama sepuluh tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pejabat publik yang menduduki jabatan-jabatan politik yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini mengindikasikan ada kelemahan dalam sistem pencegahan korupsi, baik di partai politik dan lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Terkait dengan berbagai harapan dan keprihatinan tersebut, Transparency International Indonesia merasa perlu untuk lebih awal menyampaikan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024 sebagai berikut:

1. PEMBENTUKAN KABINET

a. Anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih. Kemampuan memimpin upaya pembenahan birokrasi dan pencegahan korupsi di kementerian dan lembaga harus menjadi salah satu indikator penting untuk rekrutmen anggota kabinet dan juga kelak untuk dijadikan dasar penilaian kinerja para anggota kabinet.
b. Sejak awal sebelum dilantik, para anggota kabinet perlu diwajibkan mendeklarasikan kepada publik kekayaan dan potensi konflik kepentingan yang dimiliki.
c. Meminta kepada seluruh anggota kabinet untuk bekerja sama dengan KPK dalam membangun sistem pencegahan korupsi di kementrian dan lembaga yang dipimpin.

2. PEJABAT KAPOLRI DAN JAKSA AGUNG

a. Presiden harus memilih figur-figur yang visioner, kompeten, independen, bersih dan mampu memimpin pembenahan birokrasi di dua lembaga penegak hukum tersebut. Pengisian jabatan dan posisi penting di dua lembaga penegakan hukum wajib memiliki rekam jejak yang bersih dan mampu memimpin pembenahan dan pemberantasan korupsi.
b. Memberikan jaminan agar Kapolri dan Jaksa Agung bebas dari pengaruh politik, khususnya dari partai-parati pendukung pemerintah.
c. Memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk bekerjasama dengan KPK, baik terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di internal kepolisian dan kejaksaan.

3. PENGUATAN KPK

a. Bertemu dan berkoordinasi dengan KPK terkait program pencegahan korupsi yang harus diprioritaskan sebagaimana telah disepakati bersama dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
b. Memberikan dukungan penuh dan menghormati KPK sebagai lembaga negara independen dan dukungan anggaran yang memadai.
c. Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bekerja di bawah mandat presiden untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan dan serangan-serangan terhadap pimpinan KPK.
d. Mendeklarasikan komitmen pemerintah bahwa selama lima tahun ke depan tidak ada kebijakan legislasi yang melemahkan KPK, baik yang mungkin diusung oleh pemerintah maupun partai-parai pendukung di DPR. Sebaliknya, presiden perlu mendorong pemenuhan komitmen Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC)

4. PEMBENAHAN BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAN PERIJINAN USAHA

Mengeluarkan kebijakan untuk memastikan seluruh kementrian dan lembaga Negara, baik dipusat maupun di daerah untuk :

a. Menggunakan secara optimal sistem pengadaan secara elektronik. Menentukan dalam jangka waktu tertentu seluruh proses pengadaan di seluruh kementrian dan lembaga Negara dilakukan secara elektronik.
b. Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal kementerian/lembaga negara terkait pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan LKPP, KPK, dan masyarakat sipil.
c. Mengeluarkan kebijakan percepatan proses pembenahan sistem perijinan usaha untuk mengurangi risiko korupsi, baik di pusat maupun di daerah, dengan memprioritaskan pada sektor pengelolaan sumber daya alam.

5. PENGUATAN AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DAN DPR

a. Membangun kesepakatan politik dengan partai-partai di DPR, terutama partai-partai pendukung pemerintah, untuk: i) secara sukarela melalukan pembenahan tata kelola partai guna meningkatkan integritas organisasi maupun para kader partai, ii) memasukkan agenda penguatan akuntabilitas Parpol dan DPR ke dalam agenda legislasi nasional.
b. Bekerja sama dengan KPK untuk melakukan kajian yang mendalam dan mengimplementasikan sistem integritas politik untuk meningkatkan akuntabilitas partai politik dan DPR.

Jakarta, 22 April 2019

Narahubung :
Reza Syawawi ( 0852 783 971)

Siapapun Presidennya, Perang Melawan Korupsi Harus Terus Dilanjutkan

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *