Rekomendasi Agenda Kerja Pemerintahan Baru dalam Pemberantasan Korupsi 5 Tahun ke Depan

“Masih ada di antara kita yang berjuang melawan korupsi dan percaya bahwa itu mungkin” (Padme Amidala, Star Wars: the Clone Wars)

Konsolidasi masyarakat sipil Indonesia dengan tema “Demokrasi, Korupsi dan Oligarki” berlangsung pada tanggal 29-30 April 2019 di Jakarta. Konsolidasi ini dilakukan sebagai upaya evaluasi dan penguatan kembali kelompok-kelompok masyarakat sipil, kepada tujuan dan cita-cita gerakan anti korupsi, serta bersama-sama merumuskan strategi hukum, politik dan sosial untuk mengawal program pembangunan pemerintahan terpilih 5 tahun ke depan.

Konsolidasi nasional ini memfokuskan analisis korupsi di tiga sektor yang berdasarkan hasil diskusi organisasi masyarakat sipil, menjadi ladang dan praktek korupsi yang paling merugikan keuangan negara dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Ketiga sektor tersebut adalah: sektor sumber daya alam, sektor pengadaan barang dan jasa dan sektor integritas penegakan hukum di Indonesia.
Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam

Praktek korupsi sumber daya alam tersebar di sektor kehutanan, tambang, perkebunan, air, lingkungan hidup dan laut. Sebagai contoh tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan potensi kerugian di bidang minerba nilainya diperkirakan mencapai lebih Rp 42,2 triliun yang berasal dari piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain di PNBP, terdapat indikasi transaksi ekspor batubara yang tidak dilaporkan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun, hal ini di indikasikan akibat adanya indikasi transaksi batubara ekspor yang tidak dilaporkan sebesar USD 27,062 miliar atau setara Rp 365,3 triliun. (sumber: temuan ICW).

Di sisi lain, tahun politik menjadi hal sangat rawan dan perlu dipantau secara serius oleh masyarakat karena dalam tindakannya, calon kepala daerah petahana atau kolega/saudara kepala daerah lama biasanya menggunakan kekuasaannya untuk mengobral izin usaha ekstraktif demi memperoleh dana kampanye. Sementara, tidak menutup kemungkinan kepala daerah yang baru berkolerasi dengan penambahan izin baru.

Korupsi di sektor sumber daya alam pada faktanya dilakukan oleh pejabat negara dan berkaitan erat dengan korporasi yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok serta menciptakan oligarki bisnis dan politik sehingga rakyat dan lingkungan hidup yang selalu menjadi korbannya.

Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Sejauh ini cukup banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Menurut catatan ICW selama tahun 2016-2018, setidaknya terdapat 38 Kepala Daerah yang tersangkut hukum di KPK, disamping terdapat pelaku lain dengan berbagai latar belakang seperti anggota dan ketua DPR/DPRD, Menteri dan Pimpinan Partai Politik.

Korupsi pengadaan bukan sebatas korupsi birokrasi tetapi juga berdimensi korupsi politik. Perburuan rente ekonomi disektor ini melibatkan aktor high level di pusat dan daerah dengan cara memperdagangkan pengaruh politiknya demi mendapatkan keuntungan (fee), sedangkan para penyelenggara teknis pengadaan seringkali hanya menjadi korban intervensi.

Menurut catatan kami, akar masalah dalam sektor pengadaan barang dan jasa antara lain:
1. Sistem perundangan di sektor pengadaan barang dan jasa yang saling berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat, tidak aplikatif.
2. Stakeholders (oknum) tidak berintegritas dan kolutif.
3. Proses pengadaan yang tidak transparan
4. Kentalnya intervensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan
5. Pengawasan yang tidak proaktif

Integritas Penegakan Hukum di Indonesia.
Potret penegakan hukum di Indonesia terutama penegakan hukum pidana korupsi belum menuju kearah yang lebih baik. Pemberitaan media masih penuh dengan pemberitaan yang mempertontonkan masifnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, politikus dan sektor swasta. Kasus-kasus korupsi besar seperti kasus century dan BLBI belum tersentuh sama sekali. Penegakan hukum selalu bercampur dengan kepentingan politik yang bermuara pada ketidakadilan.

Upaya serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi terjadi semakin sistematis. Mulai dari upaya pelemahan KPK melalui proses revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga serangan fisik yang langsung menyasar pejuang pemberantasan korupsi. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan menjadi bukti impunitas terhadap serangan kepada gerakan anti korupsi.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dari itu, kami mewakili koalisi masyarakat sipil Indonesia memberikan beberapa rekomendasi:

1. Rekomendasi di Sektor Korupsi Sumber Daya Alam.

  • Pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, kehutanan dan perkebunan serta membentuk mekanisme pengaduan.
  • Pemerintah diminta menyusun/merevisi peraturan tentang transparansi di sektor sumber daya alam. Misalnya pada keterbukaan data kontrak, data pemilik izin (beneficial owner), lelang pertambangan, RKAB, data kadaster dan renegosiasi kontrak/PKP2B.
  • Pemerintah diminta menyusun/merevisi peraturan tentang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam semua rantai nilai pertambangan, dengan afirmasi terhadap keterlibatan perempuan, masyarakat adat dan kelompok rentan lain.
  • Pentingnya menerapkan laporan kinerja/kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan praktek berusaha seperti contohnya dalam Responsible Mining Index, Sustainable Report, Natural Resource Governance Index dst.

2. Rekomendasi di Sektor Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

  • Mendorong dilakukannya revisi Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan memasukkan pengaturan tentang pelaksanaan swakelola dan penunjukan langsung serta penguatan partisipasi publik dengan melakukan sinergi bersama Lembaga terkait;
  • Kementrian Dalam Negeri untuk membuat Peraturan Menteri yang memerintahkan Pemerintah Daerah menyediakan informasi berkaitan dengan rincian APBD sampai pada akun 7, yang dapat diakses oleh publik;
  • Meningkatkan partisipasi publik dengan membangun sistem keterbukaan informasi pengadaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan keterbukaan informasi kontrak dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
  • Mendorong keterbukaan informasi penerima manfaat utama (Beneficial Owner) dan rekam jejak penyedia barang/ jasa pemerintah;
  • Peningkatan penanganan pengaduan publik dalam Complaint Handling Mechanism, yang responsif dan akuntebel;
  • Meningkatkan independensi aparatur APIP yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah

3. Rekomendasi di Sektor Integritas Penegakan Hukum

  • Presiden/wakil presiden terpilih wajib memilih Kapolri dan Jaksa Agung dan pimpinan KPK yang baru yang bebas dari pengaruh politik (non-partisan). Pengisian jabatan tersebut wajib memiliki rekam jejak yang bersih dan mampu memimpin pembenahan dan pemberantasan korupsi di internal lembaganya masing-masing.
  • Indikator pemberantasan korupsi menjadi salah satu indikator pencapaian kinerja di lembaga kepolisian dan kejaksaan.
  • Memperkuat LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi dengan cara pembuktian terbalik atas penambahan kekayaan secara tidak wajar
  • Setiap aparatur penegak hukum dalam rangka memproses setiap perkara mendeklarasikan ada tidak nya mendeklarasikan konflik kepentingan
  • Presiden memerintahkan Kapolri untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus penganiayaan, ancaman terhadap penyidik, pegawai dan pimpinan KPK.
  • Memberikan dukungan penuh kepada KPK sebagai lembaga negara independen dan dukungan anggaran yang memadai termasuk memerintahkan Kapolri untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus penganiayaan, ancaman terhadap penyidik, pegawai dan pimpinan KPK.
  • Meningkatkan jaminan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan dan menjadi saksi kasus-kasus korupsi, HAM dan kejahatan lingkungan.

Jakarta, 30 April 2019

Hormat Kami,

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia
IDEA, Hivos, TI Indonesia, GGW, Gemawan, Btrust, Bengkel APPeK, Sahdar Medan, Stabil Balikpapan, Formasi Kebumen, IBC, ICW, SBMI, FWI, WWF-Indonesia, YASMIB Sulawesi, Pusako Sumatera Barat, Mata Aceh, Pattiro Semarang, Bojonegoro Institute, PSA IPB, Fitra Jakarta, YLBHL Jambi, AMAN, CACCP FH Unair, KPA, BHACA, Santai NTB

Contact Persons:
– Widi Nugroho, PATTIRO Semarang – 08112822828
– Leni Marlinda, GGW Garut – 087782776450
– Iman Prihandono, Universitas Airlanga – 081234519787
– A. Muh. Hidayat, YASMIB Sulawesi – 081355838233
– Hery Sunaryo, STABIL Balikpapan – 085247191778
– Baihaqi, MATA Aceh – 085260641080
– Ibrahim, SAHDAR Medan – 081265477997
– Imam A, BTRUST Bandung – 087861638262
– M. Danial Khusairi, YLBHL Jambi – 08973372083
– Rikson Siahaan, GEMAWAN Kalbar – 085297949339
– M. Nurul Fajri, PUSAKO Sumbar – 085219729239
– Elis Nurhayati, WWF Indonesia – 08113101995

Komunike Bersama: Konsolidasi Nasional Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *