Dalam catatan TI Indonesia hingga 30 September 2025, ada 33 wakil menteri yang rangkap jabatan wakil menteri dengan komisaris BUMN, ini belum termasuk 1 Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala BKPM yang merangkap di BP Danantara dan 1 Kepala Staf Kepresidenan yang juga komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.
Transparency International Indonesia melakukan riset lanjutan untuk melihat komposisi komisaris BUMN yang dicurigai dijadikan sebagai tempat untuk menampung politisi dan relawan politik.
Riset ini dilakukan terhadap 119 perusahaan yang terdiri atas 59 induk BUMN dan 60 anak usaha BUMN yang tercantum dalam Laporan Keuangan Gabungan BUMN Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Keseluruhan BUMN dan anak usahanya ini didapat 562 jabatan komisaris dengan komposisi latar belakang sebagai berikut;
Terdapat 174 orang komisaris BUMN dari dari unsur Birokrat
Terdapat 165 orang komisaris BUMN dari dari unsur Politisi
Terdapat 133 orang komisaris BUMN dari dari unsur Profesional
Terdapat 35 orang komisaris BUMN dari dari unsur TNI/Militer
Terdapat 29 orang komisaris BUMN dari dari unsur APH
Terdapat 15 orang komisaris BUMN dari dari unsur Akademisi
Terdapat 10 orang komisaris BUMN dari dari unsur Organisasi Masyarakat (ormas)
Terdapat 1 orang komisaris BUMN dari dari unsur mantan pejabat negara