INDONESIA INTEGRITY FORUM 2024

REBUILDING TRUST, RESTORING HOPE

JAKARTA, 10 OKTOBER 2024

Indonesia Integrity Forum 2024 merupakan forum yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan inklusivitas.
Mari ciptakan forum yang terhormat ini sebagai ruang yang aman bagi semua dengan menghargai pendapat secara setara serta menolak segala bentuk pelecehan dan diskriminasi

HIGHLIGHTS 2024

2024 menandai periode penting menguji demokrasi Indonesia baik dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia, komitmen antikorupsi hingga partisipasi warga yang bermakna

2024 menjadi periode penting yang ditandai dengan transisi kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun lokal

2024 Skor Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan setelah mengalami kemerosotan ke angka 34, memorak-porandakan seluruh capaian pemberantasan korupsi dalam 10 tahun terakhir. Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa pekerjaan rumah (PR) untuk memulihkan agenda pemberantasan korupsi

WELCOMING SPEECH

Situasi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan Indonesia hari ini sangat mungkin membuat kita cemas. Penurunan kualitas demokrasi, terus menurunnya angka Indeks Persepsi Korupsi, membesar dan mengguritanya pengaruh oligarki, menciutnya kelas menengah Indonesia, turunnya daya beli masyarakat, serta menurunnya kualitas lingkungan, semua terjadi secara bersamaan.

LEONARD SIMANJUNTAK

Ketua Dewan Pengawas
Transparency International Indonesia

DIALOG 1

"Can Democracy Deliver?: Menavigasi Resiliensi Demokrasi di Era Kleptokrasi"

PANELIS

Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D

Merupakan Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, Ia merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik sejak 2013, Burhanuddin Muhtadi, dikenal sebagai pengamat politik yang mempunyai daya analisis dan pemikiran yang tajam serta cerdas. Tak hanya di bidang akademisi, ia juga menjadi peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PANELIS

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD

Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari 23 Oktober 2019 hingga 1 Februari 2024. Sebelum menjabat menjadi Menko Polhukam Prof Mahfud merupakan seorang hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PANELIS

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D

Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Prof. Susi Telah menjadi dosen di Fakultas Hukum UNPAD sejak tahun 1993 hingga sekarang. Selain itu, Prof. Susi juga menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional, antara lain Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM (FH UII). Tergabung dalam Ikatan Dosen HTN-HAN, dan menjadi salah satu pendiri Ikatan Dosen Perbandingan Hukum Indonesia. Di tingkat internasional, Prof. Susi menjadi Associate member di International Academy of Comparative Law, sekaligus Senior Associate di Center for Indonesian Law, Islam and Society.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

MODERATOR

Sandra Hamid, Ph.D

Merupakan The Asia Foundation Country Representative Indonesia 2011–2022. Selain itu, Sandra Hamid juga Alumni dari Program Administrasi Bisnis 1981. Sandra memiliki ketertarikannya pada bidang antropologi, khususnya dalam partisipasi politik, kebebasan beragama, pluralisme, dan pengembangan masyarakat, menjadi dasar peran aktifnya dalam pengembangan kebijakan dan program sosial. Ia adalah penerima Penghargaan Presiden The Asia Foundation untuk Exceptional Performance sebanyak tiga kali.

Civil Society Activist

Demokrasi itu tidak taking for granted atau given, karena demokrasi pada faktanya itu suatu hal yang harus diperjuangkan, dan kita pernah berkali-kali gagal.

Memperbaiki demokrasi saat ini menjadi sulit karena yang harus diperbaiki adalah orang yang seharusnya memperbaiki demokrasi. Karenanya memperbaiki demokrasi saat ini perlu upaya keras, tidak cukup sekadar melalui konsep.

Bukan hanya elite politik, kita semua harus menganggap bahwa kita adalah aktor demokrasi. Ketika demokrasi bermasalah, yang harus dilakukan bukan menggantinya dengan autokrasi, melainkan memperdalam dan memperluas demokrasi itu sendiri. Memperdalam artinya konsisten dengan asas, konstitusi, serta hal-hal substansi dan prosedur, sementara memperluas berarti menjadikan nilai demokrasi sebagai budaya di semua lapangan kehidupan.

DIALOG 2

“Unmask the Corrupt: Membangun Kembali Daulat Negara Hukum dan Arah Pemberantasan Korupsi”

PANELIS

Dra. Meuthia Ganie Rochman, M.A., Ph.D

Merupakan Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia. Selain itu, Ia juga seorang ahli Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Pembangunan, mengajar di Departemen Sosiologi Universitas Indonesia. Riset dan perkuliahannya meliputi masalah korupsi, governansi lembaga publik dan organisasi sosial, interaksi sosial organisasi bisnis dan pengelolaan pembangunan. Karya ilmiahnya yang terakhir bertujuan menyumbang perspektif baru dalam menganalisa persoalan korupsi yang kompleks, diterbitkan sebagai buku dan artikel di jurnal internasional. Pada tahun 2015, Meuthia Ganie-Rochman dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019

Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia.

PANELIS

Nawawi Pomolango, S.H., M.H

Merupakan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2019 – 2024. Sebelum menjabat sebagai Ketua Sementara KPK Nawawi seorang hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan 2005. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019.

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2019 – 2024.

PANELIS

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas pada 30 Agustus 2021 lalu, Sobandi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Ketua Pengadilan Negeri Depok, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan Wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hakim yang pernah menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung mengisi waktu luangnya dengan menulis karya ilmiah, salah duanya yaitu buku dengan judul Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia dan Limitasi Hakim Gagasan Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Niaga.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia

MODERATOR

Budiman Tanuredjo., S.T., M.I.P

Merupakan Wartawan Senior dan Pimpinan Redaksi Kompas 2014-2018. Wartawan yang biasa dikenal dengan inisial “BDM” ini menggeluti dua tulis menulis sejak masih kuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Saat itu, ia sudah terbiasa menulis berbagai artikel di media massa, seperti Kedaulatan Rakyat (KR), Wawasan, Suara Merdeka, Bola, Gadis, Kompas, dan Nova.

Wartawan Senior dan Pimpinan Redaksi Kompas 2014-2018.

Kita berharap dari kepemimpinan KPK yang akan datang untuk bisa mendorong hal-hal yang lebih strategis, seperti teknokrasi dari TPPU, serta pendekatan komunikasi politik untuk mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan penegak hukum lain.

Pengaturan mengenai conflict of interest di negeri ini sangat memperihatinkan, hanya didasarkan pada satu ketentuan dari PermenpanRB yang dibuat pada tahun 2012 dan sampai sekarang belum pernah diperbaharui. Jika nanti ada revisi terhadap UU KPK, kita ingin conflict of interest masuk sebagai salah satu instrumen pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhir-akhir ini, MA sedang, dan bahkan sudah diputuskan, membuat kebijakan Surat Keputusan Ketua MA tentang conflict of interest. Di sana hakim diwajibkan untuk membuat atau declare mengenai harta kekayaannya, asal-usulnya, termasuk saham, tabungan, teman, kakek, nenek, mertua. Ketika hakim memiliki conflict of interest, dia diwajibkan untuk mengundurkan diri.

DIALOG 3

"Protect Democracy at All Cost: Menatap Maju 25 Tahun Panggilan Reformasi

PANELIS

Prof. Sulistyowati Irianto

Merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga aktif mengembangkan kajian gender dan hukum, dan socio-legal studies di Indonesia dan menjadi anggota dari berbagai asosiasi profesi. Di antaranya adalah: anggota dari the International Commission on Legal Pluralism sejak tahun 1993 sampai sekarang dan menjadi Anggota Board (2004-2014); co-founder dan anggota dari the Asian Initiative on Legal Pluralism sejak 2004 sampai sekarang dan menjadi sekretaris (2004-2006); wakil sekretaris umum Asosiasi Profesor Indonesia (2013-2019); co-founder dan anggota dari the Convention Watch Working Group, Universitas Indonesia (1994-2008); Ketua Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (2000-2010); Ketua Dewan Pembina Research Institute on Earth Innovation (INOBU) sejak 2018; dan anggota ASLESSI (Asosiasi Peneliti dan Pengajar Studi Sosio Legal Indonesia).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PANELIS

Titi Anggraini. S.H. M.H

Merupakan anggota dewan pembina Perludem dan staf pengajar di bidang studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2022. Ia juga dikenal sebagai praktisi di bidang kepemiluan yang memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun bergerak dalam penelitian dan advokasi pemilu dan demokrasi di Indonesia. Beliau mendapat gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan program doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

PANELIS

Usman Hamid. S.H., M.Phil

Merupakan anggota dewan pengurus Transparency International Indonesia. Selain itu, Usman Hamid adalah aktivis HAM, advokat, dan direktur eksekutif Amnesty International Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Usman juga merupakan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Anggota Dewan Pengurus Transparency International Indonesia.

MODERATOR

Dra. Natalia Soebagjo, M.A

Merupakan Anggota Transparency International Indonesia dan International Council of Transparency International. Beliau ahli dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Tercatat, tahun 2011, beliau diangkat sebagai anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan tahun 2015, tergabung dalam Panitia Seleksi untuk Sekretariat Ketua Komisi Kepegawaian serta Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015-2019). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT AIG Indonesia sejak 2013 dan Komisaris PT Bluesails Indonesia sejak 2015.

Anggota International Council of Transparency International.

Di mana pun, negara hukum didefinisikan sangat kontekstual, tetapi selalu terdapat kesamaan tujuan yaitu untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi warga negara dari sesamanya. Hal yang sama untuk demokrasi, kita juga harus menemukan demokrasi yang cukup berakar bagi Indonesia.

Desain pemilu serentak seperti tahun ini (Pemilu 2024) harus disudahi. Kita tidak boleh lagi punya pemilu "borongan". Jika pemilu tetap seperti ini, kita akan sulit untuk punya partai politik yang kompetitif dan politik uang akan merajalela.

Demokrasi ke depan harus memastikan proses pengambilan keputusan bersifat inklusif; memberi perhatian lebih terhadap persoalan ketimpangan sosial struktural; memungkinkan reformasi kebijakan - termasuk melalui klarifikasi sejarah, mencabut kebijakan yang membuat exceptional freedom; dan memastikan kultur akuntabilitas.

CLOSING REMARKS

Banyak pergerakan dilakukan setelah separuh permainan jalan. Dalam pembentukan perundang-undangan misalnya, keributan baru terjadi menjelang "ketok palu", dengan argumen kita tidak diberi kesempatan untuk terlibat. Jika kita tidak diberikan kesempatan, maka kita yang harus menciptakan kesempatan tersebut. Itulah arti dari partisipasi aktif. Mudah-mudahan semangat kita untuk memperbaharui negeri ini tidak pernah padam, seberat apa pun kondisinya. Karena itulah salah satu elemen penting untuk menjaga demokrasi konstitusional ke depan.

SALDI ISRA

Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2023-2028

FINAL ADDRESS

Dalam konteks pemberantasan korupsi, upaya demokratisasi sesungguhnya adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Gerakan memberantas korupsi adalah gerakan meminta pertanggungjawaban dari para pemangku kuasa.

J. DANANG WIDOYOKO

Sekretaris Jenderal
Transparency International Indonesia

RILIS MEDIA DAN LIPUTAN MEDIA

Rilis Media

IIF 2024 Bahas Tantangan Transisi Kepemimpinan dan Demokrasi

14th October 2024 No Comments

Fase transisi kepemimpinan diharapkan memperkuat indikator-indikator kemapanan demokrasi, sehingga Indonesia mampu turut “bertransisi” dari sekadar demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Transparency International Indonesia menyelenggarakan INDONESIA INTEGRITY FORUM (IIF) 2024: REBUILDING TRUST, RESTORING HOPE. di Jakarta pada hari Kamis, 10 Oktober 2024. Kegiatan ini didukung oleh 7 media partner, antara lain