Semarang, ANTARA Jateng - Pemerintah Kota Semarang tidak akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2013 sehingga jumlahnya sama seperti pada 2012 yang mencapai Rp59 miliar.

"TPP Kota Semarang tahun 2013 tidak akan ada penambahan dibandingkan tahun ini. Besarannya akan sama yang diterima oleh pegawai pada tahun 2012," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Pemkot Semarang Adi Tri Hananto di Semarang, Kamis.

Besaran TPP Kota Semarang pada 2013 tersebut berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada 2011 dan jumlah TPP sebesar Rp59 miliar sudah masuk dalam anggaran belanja tidak langsung.

"Jadi besaran TPP Kota Semarang sebesar Rp59 miliar tersebut tidak akan mengubah pagu belanja pegawai yang sudah ada," katanya.

Besaran TPP 2013 mengacu pada kajian yang dilakukan saat 2011 karena kajian tersebut untuk dua kali pemberian TPP yakni pada 2012 dan 2013.

"Untuk kajian pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja, saat ini masih dalam tahap kajian sehingga tidak dapat dijadikan acuan," kata Adi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan mempertanyakan kajian yang digunakan oleh Pemkot Semarang dalam pemberian TPP sebesar Rp59 miliar meskipun tidak ada kenaikan dibandingkan dengan pada 2012.

"TPP yang diusulkan Pemkot Semarang di tahun 2013 tidak beda dengan tahun 2012, tetapi tetap harus ada kajian komprehensif dan TPP harus diberikan sesuai kriteria yang jelas," kata anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Ari Purbono.

Ia mengingatkan bahwa pemberian TPP harus didasarkan pada kemampuan keuangan daerah dan seluruh urusan wajib sudah harus terpenuhi.

Anggota Komici C DPRD Kota Semarang yang lain Wachid Nurmiyanto juga menegaskan bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penghitungan TPP disebutkan bahwa pemberian TPP tidak berdasarkan jenjang eselon atau kepangkatan, tetapi secara individual.

"Jika berdasarkan eselon dan kepangkatan, pegawai dengan golongan rendah padahal beban kerjanya berat tetap hanya mendapatkan tambahan penghasilan kecil," katanya.

Oleh karena itu, kata Wachid, Pemkot Semarang seharusnya membuat formulasi baru yang dapat terukur dan ada ukuran baku dengan mendasarkan pada sejumlah kriteria yang ada dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, sehingga tidak terjadi tarik ulur setiap tahun.

Pada kesempatan terpisah, aktivis Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Aryanto Nugroho menegaskan bahwa pihaknya menolak TPP Kota Semarang karena selama ini tidak ada evaluasi kinerja pegawai sebelum dan setelah menerima TPP.

"Pattiro menolak tambahan penghasilan untuk PNS Kota Semarang dan sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk program yang lain," katanya.

Apalagi, katanya, sejumlah program pemerintah yang lain anggarannya masih kecil seperti beasiswa untuk siswa miskin yang hanya enam miliar rupiah dan pendamping BOS SMA sebesar Rp15 miliar.

Sumber :Antara Jateng