Pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui layanan pengadaan cecara elaktronik (LPSE/e-procurement) masih banyak kendala. Dimana, cara canggih yang diharapkan mengeliminir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme belum sepenuhnya bisa mencegah kejahatan korupsi.

Hal itu mengemuka dalam Seminar Konsultasi Publik “ Efektivitas Penerapan e-Procurement Dalam Pencegahan KKN Sektor PBJ “ yang diselenggarakan PATTIRO Semarang bekerjasama dengan Transparency Internasional Indonesia (TII), di Hotel Ciputra Semarang, baru-baru ini.

 Acara dihadiri aktivis non government organization (NGO) dan sejumlah stakeholder pemerhati korupsi.

Direktur Pattiro Dini Inayati mengungkapkan, masyarakat Kota Semarang masih merasakan maraknya praktik korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, PBJ yang dilakukan secara penunjukan langsung maupun melalui lelang meski telah secara elektronik, tetap saja masih terdengar adanya kongkalikong merugikan uang negara.

Di sisi lain, tambahnya, birokrasi pemenrintahan masih terlihat tidak efisien dan efektif. Dimana, transparasi dan akuntabilitasnya masih rendah, berbarengan dengan rendahnya disiplin dan etos kerja para aparatur negara.

“Kita menyambut baik lelang PBJ secara elektronik. Namun masih banyak catatan didalamnya. Sebab masyarakat masih merasakan terjadinya KKN dan belum berubahnya mental aparat birokrasi”, tuturnya.

Sementara, Heni Yulianto dari Transparency International (TI) Indonesia menyatakan, melalui electronic procurement (e-proc), semua kegiatan PBJ pemerintah menjadi transparan, efisien dan efektif. Menurutnya, proses tender yang semula 36 hari (konvesional) menjadi 18 hari itu hanya teori. Prakteknya, sering terjadi e-proc yang simpang siur dan lambat.

“Banyak kendala teknis seperti kegagalan men-download dokumen penawaran karena website-nya kelebihan beban,” katanya.

Ia juga menyoroti penerapan e-proc yaitu infrastruktur internet yang tumpang tindih peraturan terkait PBJ, serta tidak adanya dasar hukum yang tunggal dalam PBJ, serta tidak adanya dasar hukum yang tunggal dalam PBJ.

“Selain hal itu masih ada beberapa persoalan menyangkut implikasi, integritas, ketersediaan informasi, standart pengamanan dan evaluasi berkala dalam penerapan e-proc yang harus segera dibenahi,” katanya.

Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengungkapkan, perlu disusun rancangan UU PBJ yang mampu memberikan paying hukum tunggal. Hal itu mengingat, sampai saat ini PBJ masih diatur dengan Perpres yang dinilai masih menimbulkan persoalan.

Menurutnya, dalam penyusunan RUU PBJ setidaknya harus memperhatikan argumentasi apa yang mengharuskan adanya RUU PBJ, “Yakni pengaruh apa yang akan dihasilkan RUU PBJ, siapa yang akan terkena dampak RUU PBJ, serta apakah RUU PBJ akan efektif mencegah korupsi dalam PBJ ?,” katanya.

Sedangkan Fitri Yusman dari Layanan Pengembangan Secara Elektronik (LPSE) Undip menyatakan, sebenarnya e-procurment telah di desain untuk mencegah segala macam kecurangan dalam tahap lelang PBJ. “Kalau ternyata banyak terjadi kebocoran, itu bukan karena sistemnya, tetapi faktor the man behind the system,” katanya. (moi/jos) er

Sumber :Harian Semarang