Penyusunan APBD Kota Semarang 2012 kemungkinan akan terlambat. Pasalnya, sampai pertengahan oktober, DPRD belum juga mengagendakan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi acuan APBD.

Lembaga Perhimpunan Pusat Telaah Regional (PATTIRO) kota Semarang  mengungkapkan, pemkot dan DPRD Kota Semarang patut disemprit atas kondisi tersebut. Pasalnya, tahun anggaran 2011 telah memasuki triwulan akhir, namun sampai saat ini DPRD belum mengagendakan pembahasan KUA-PPAS.

Direktur PATTIRO Semarang, Dini Inayati menyatakan, jika sampai Oktober ini belum ada pembahasan KUA PPAS artinya ada keterlambatan dalam tahapan penyususnan APBD 2012. “Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan yang akan merugikan kepentingan masyarakat.” Kata Dini dalam jumpa pers di Gama Resto jalan MT Haryono, Rabu (19/10).

Menurut Dini, berdasarkan Permendagri No 22 tahun 2011 tentang Pedoman Panyusunan APBD tahun anggaran 2012, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD. Mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA PPAS oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama. “Itu semestinya paling lambat akhir Juli 2011. Lha ini sudah sampai oktober.” Tuturnya.

Grusa-grusu

Staff PATTIRO, Aryanto Nugroho menambahkan, molornya jadwal tersebut biasanya akan diikuti dengan pembahasan yang terburu-buru, grusa-grusu, kejar tayang dan tidak memperhatikan substansi dengan alasan dikejar waktu yang sudah mepet.

Staf Transparency International (TI) Indonesia, Rivan Prahasya menambahkan, dalam keterlambatan pembahasan APBD ada indikasi persoalan krusial yakni sengaja diperlambat karena ada program pesanan dari pihak luar. Selain itu, yang patut diwaspadai  oleh masyarakat, hal ini dapat memicu adanya mafia anggaran.”Hal ini juga terjadi di sejumlah daerah seperti Balikpapan, Pontianak, dan Makasar.” Katanya.

Terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang Kholison menyatakan pihaknya baru menerima draft KUA-PPAS pada senin (17/10). Menurutnya, Badan Musyawarah (bamus) DPRD belum mengagendakan rapat pimpinan untuk rapat paripurna. “Ini baru direvisi, jadi terkesan telat.” Ujar politikus PKB itu.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Kota Semarang, Djunaidi menyatakan, terkait KUA-PPAS pihaknya akan menggelar rapat bamus pada jumat (21/10) besok. “pembahasan KUA-PPAS sudah kami agendakan.” Kata politikus-PAN tersebut. 

Sumber: Warta Jateng