MAKASSAR, UPEKS--Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI PBJ) Kota Makassar, sebagai lembaga non pemerintah, bersedia mengawal semua rangkaian proyek pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kota Makassar. Mulai dari proses tender, proses pelaksanaan hingga proses serah terima proyek tersebut.

Ketua LPI PBJ Kota Makassar, Alim Israk, saat berkunjung ke redaksi Harian Upeks, mengatakan tujuan dibentuknya LPI PBJ Kota Makassar, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta untuk menghindari dan mencegah terjadinya tindakan KKN dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

Bahkan, keberadaan LPI PBJ, dinilai dapat membantu para pengusaha agar senantiasa patuh pada peraturan, sehingga para pemenang tender terlepas dari jeratan hukum.

Selain itu, keberadaan LPI PBJ, bertujuan untuk menjamin kualitas proyek. Caranya, LPI PBJ, senantiasa melakukan fungsinya sebagai lembaga pemantau mulai dari proses tender hingga pelaksanaan. Sehingga terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

"Keberadaan LPI PBJ akan membantu pemerintah dan masyarakat dari terjadinya tindakan KKN, dan menjamin mutu barang dan jasa," kata Alim.

Lebih jauh Alim Israk mengatakan, selain pengurus LPI PBJ yang melakukan pengawasan, ia telah membentuk lima tim monitoring kecamatan se kota Makassar. Yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga saat ada proyek pengadaan, tim tersebut bisa melakukan pengawasan. Bahkan menurutnya, LPI PBJ menerima pengaduan secara umum, jika terjadi penyimpangan.

Sementara honor pengurus LPI PBJ, menurutnya untuk dua tahun pertama berasal dari lembaga donatur, yakni Tranparansi Internasional Indonesia. Sementara selanjutnya akan dianggarkan pada APBD Kota Makassar.

Alim Israk di dampingi Ketua Bagian Pengaduan, Aminul Rahman, Ketua Bidang Pendidikan dan Publikasi, Albertus George, Ketua Bidang Pemantauan, Sofyan Ali, dan Ketua Bidang Kerjasama, Sudirman.

Sementara Albertus mengungkapkan, jika ketua demisioner dan pengurus yang terpilih melalui proses seleksi yang sangat ketat. Mulai dari proses administrasi, wawancara hingga semua rangkain seleksi selasai. Selain itu, ia mengatakan jika proses seleksi betul-betul murni, tidak ada campur tangan pemerintah. ()

http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=67212

Sumber :Ujungpandang Ekspress