Dharmasraya (www.korandigital.com) - Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah perlu dilaksanakan dalam rangka mendorong terbangunnya good governance. Apalagi dalam masalah pengawasan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk belanja daerah (APBD). Pengawasan dan partisipasi masyarakat tersebut penting dilakukan karena telah dijamin oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

“Bahkan lebih tegas lagi dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Para penyelenggara pemerintah perlu melaporkan perkembangan kegiatannya kepada publik dan publik diberi hak seluas-luasnya untuk mengakses dokumen-dokumen publik.  Apabila pejabat negara masih menutup-nutupi informasi publik, maka publik bisa memperkarakannya secara hukum, dan tuntutannya bisa dipidanakan,” kata Akmal Thulas, Program Asistence TI Indonesia Field Office Sumatera Barat dalam diskusi Terbatas Mengidentifikasi Penerima Manfaat Pembangunan di Hotel Umega Dharmasraya, 31 Januari 2011. 

Ditambahkan Pandong dari LSM Peduli, dalam kontek keterbukaan informasi dan partisipasi, di Dharmasraya sedang dipersiapkan ranperda Partisipasi masyarakat dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang akan diajukan ke DPRD. Artinya tidak saatnya lagi masyarakat takut-takut dalam mengkritisi kebijakan pemerintah karena telah dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tinggal lagi keberanian rakyatnya memposisikan dirinya sebagai pemegang kedaulatan negara.

Akmal Thulas menjelaskan dalam acara yang dihadiri stakeholder dan LSM Peduli Dharmasraya  dalam konteks implementasi keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlunya masyarakat memahami jantungnya penyelenggaraan demokrasi terletak pada proses perencanaan dan penganggaran APBD.  Apakah aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam musrenbang tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten menjadi acuan dalam menyusun anggaran belanja dalam APBD. Ternyata disinilah sering terjadinya pembiasan aspirasi rakyat untuk kepentingan tertentu dan adanya motif-motif korupsi dalam anggaran, kalau kekuasaan tidak diawasi dan dipantau dalam setiap proses penyusunan APBD dan eksekusi APBD itu sendiri.

Di sigi lebih dalam belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat atau dulu disebut dengan belanja pembangunan. Sedangkan belanja tidak langsung adalah belanja aparat yang dulunya dikenal dengan belanja rutin. Dari belanja langsung kalau dilihat ternyata disana juga tersimpan adanya belanja pegawai.  Belum lagi belanja modal dan pengadaan barang  kadang-kadang juga diselipi belanja aparat.  Khusus  sektor yang bersinggungan langsung dengan kepentingan rakyat yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan pertanian perlu dicermati agar menjadi kebijakan utama pemerintah kabupaten.  Bagi penerima manfaat sudah saatnya secara terorganisir terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan dalam setiap proses penyusunan dan eksekusi APBD. Tambah Akmal

Dengan semangat keterbukaan informasi tersebut, TI I mengajak masyarakat melalui program Audit Sosial dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dan pemubaziran dana-dana publik yang ada di APBD  tegas Pandong Spendra.

Menurut Armen Muhammad sebagai Program Officer TI Indonesia Field Office Sumatera Barat, kegiatan Diskusi Terbatas:  Mengindentifikasi Penerima Manfaat Pembangunan merupakan bahagian program TI Indonesia Field Office Sumatera Barat dalam rangka bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Ada  tiga agenda global yang sedang dijalankan, pertama adalah penerapan Pakta Integritas, Partisipasi Warga dalam Pembangunan,  Penguatan Kelompok Masyarakat sipil dan  Media. Baru-baru ini kita telah mengirim dua wartawan mengikuti Workshop dan FGD  Investigasi Isu Korupsi Industri Ekstraktif. (AT)

http://korandigital.com/?pg=articles&article=13823

Sumber :korandigital.com