Dharmasraya (www.korandigital.com) - Sinkronisasi perencanaan dalam pembangunan daerah perlu didorong agar terjadinya perubahan yang ril dalam pemerintah. Kemampuan SKPD dalam menterjemahkan dan memaparkan visi, misi dan kebijakan  kepala daerah terpilih menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, kemudian diturunkan dalam bentuk rencana strategis SKPD sangat diharapkan kan sekali agar apa yang dikerjakan jelas kinerjanya.

Demikian disampaikan Busra SH Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya pada pembukaan Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, 18-21 Oktober 2010, di Hotel Umega Gunung Medan yang dihadiri  oleh Kasubag dan sekretaris di masing-masing SKPD Perencanaan dan anggaran di lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Sementara itu, Arif Nur Alam dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia menjelaskan kegiatan tersebut perlu diapresiasi karena adanya keinginan pemerintah kabupaten dalam melakukan reformasi perencanaan selama ini. Mudah-mudahan esok perencanaan yang dibuat oleh masing-masing SKPD sinkron dengan usulan masyarakat dalam tingkat Musrenbang nagari, kecamatan dan kabupaten. 

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda ir Benny Mukhtar menjelaskan Maksud dari Kegiatan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah adalah memberikan kecakapan SKPD dalam menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan uu no 23 tahun 2004. Kegiatan ini merupakan kerjasama Bappeda dengan TI Indonesia Field Office Sumatera Barat yang telah berlangsung 3 tahun dalam proses menerapkan Pakta Integritas.  Diharapkan outcame dari kegiatan ini adanya draft renstra dari masing-masing SKPD yang terukur.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 18 - 21 Oktober 2010 dengan menghadirkan pembicara Arif Nur Alam, Drs Irsyad Asisten I Pemkab Darmasraya dan Kepala Bappeda. Acaralangsung dipandu fasilitator Fami dari ICW. (AKMAL THULAS)

 

http://korandigital.com/?pg=articles&article=11919

Sumber :korandigital.com