Jakarta, 25 Januari 2017 - Indonesia secara konsisten menunjukkan peningkatan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.

Continue Reading

Continue Reading

Ringkasan Eksekutif
Pelaksanaan REDD+ di Indonesia berpotensi memangkas laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menopang mata pencaharian penduduk di sekitar hutan. Skema ini telah banyak didanai oleh organisasi multilateral, perjanjian bilateral, APBN, dan sumber lainnya. Komitmen pendanaan terbesar adalah pinjaman senilai US$2 miliar dari Bank Dunia/JICA/AFD untuk penyusunan kebijakan perubahan iklim yang mencakup REDD+, dan hibah senilai US$1 miliar dari Pemerintah Norwegia melalui Surat Keseriusan (Letter of Intent) yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia (PemRI) untuk mendukung program pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup REDD+.

Continue Reading

Berbagai skandal korupsi besar yang diberitakan sering kali memiliki benang merah, yaitu para pelakunya memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan, perwalian, dan badan hukum lainnya yang bersifat anonim dan berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda sebagai sarana untuk memindahkan dan menyembunyikan dana gelap.

Continue Reading

Jakarta, 27 Januari 2016 – Indonesia menunjukkan kenaikan konsisten dalam pemberantasan korupsi, namun terhambat oleh masih tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun dan memicu memburuknya iklim usaha di Indonesia. Demikian temuan utama Transparency International (TI) dalam Corruption Perception Index (CPI) 2015 yang diluncurkan secara global hari ini.

Continue Reading

Jakarta. Transparency International Indonesia hari ini meluncurkan Laporan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini selain merupakan kelanjutan dari survei sejenis pada 2010, juga merupakan alat untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program antikorupsi dalam rangka pencapaian target-target Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang dijalankan pemerintah.

Continue Reading

Jakarta, 3 December 2014 – Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara. Sehingga penting artinya bagi masyarakat dunia untuk bertindak bersama-sama untuk menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia. Untuk itulah setiap tahunnya Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.

Continue Reading

Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, di tahun 2013, skor Indonesia mengalami kemandegan di angka 32. Lembaga-lembaga publik, misalnya kepolisian, DPR dan lembaga-lembaga perizinan di Indonesia, karena tingkat kerawanan korupsinya cenderung semakin tidak dipercaya oleh masyarakat. Selain berkembangnya permisivitas terhadap praktik korupsi, masyarakat juga mengalami keraguan jika harus melaporkan adanya praktik korupsi di sekitarnya.

Continue Reading

Pemilu 2014 adalah momentum perubahan. Masyarakat sipil dan media dapat mengambil porsi untuk mempengaruhi dan mengarahkan perubahan. Keterlibatan para pemilih dalam gerakan perubahan melalui pemilu menjadi keniscayaan yang sangat tidak boleh dilupakan peluangnya.

Continue Reading

Konsep tatakelola pemerintahan yang terbuka (Open Governance) dimaksudkan untuk memperbaiki cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumberdaya di suatu negara. Tujuannya demi meningkatkan taraf hidup warga dengan meningkatkan integritas dan akuntabilitas pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu Transparency International Indonesia melakukan penilaian terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang merupakan prasyarat terwujudnya tatakelola pemerintahan yang terbuka di Indonesia.

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2  3   | Next  |  Last  
Halaman 1/3