Transparency International Indonesia (TII) bekerjasama dengan Yayasan TIFA mengembangkan  program pemberantasan korupsi melalui Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan (PPKK) dalam upaya pencegahan korupsi dan perluasan integritas di Indonesia, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan  di Jawa Timur (Universitas Arilnagga Kota Surabaya dan RSUD Dr. Sosodoro Djati Koesoemo Kabupaten Bojonegoro) dan Sulawesi Selatan (Universitas Muslim Indonesia Kota Makassar dan RSUD Kota Makassar)

Continue Reading

Keterbukaan Bukan Kedermawanan Politik
Sebagai bagian dari promosi terhadap prin- sip-prinsip tata pemerintahan yang terbuka dan anti korupsi, kami kembali menerbitkan sebuah buku yang mengangkat pengalaman advokasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh para pegiat organisasi non-pemerintah (ORNOP). Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh kalangan legislator, kalangan birokrasi pemerintahan, akademisi dan bahkan oleh kalangan pegiat Ornop sendiri.

Continue Reading

Buku Panduan Organisasi
Gerakan Bersama Entitas Bisnis

Continue Reading

Dalam kehidupan berbangsa yang demokratis, transparansi pendanaan politik pendanaan politik merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem demokrasi. Tanpa transparansi di sektor pendanaan, maka kehidupan politik dalam suatu negara akan sangat rentan terhadap praktek korupsi dan oligarki pemilik modal.

Continue Reading

Buku ini merupakan kompilasi kisah-kisah singkat dari pro- gram Good Governance and Anti-Corruption. 

Continue Reading

Apa hubungannya dana kampanye dengan korupsi? Mengapa Transparency International Indonesia, organisasi non-pemerintah anti-korupsi, juga melakukan pemantauan dana kampanye? Apakah TI Indonesia ikut-ikutan latah karena memantau pemilu adalah lahan basah LSM ? (ada banyak dana hibah untuk LSM) Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kami terima bertubi-tubi sewaktu memulai pekerjaan ini.

Continue Reading

Korupsi adalah masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator-yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Korupsi juga berkaitan dengan pelanggaran HAM.

Continue Reading

Pakta Integritas (PI) adalah salah satu alat pencegahan korupsi, dikeluarkan Transparency International pada tahun 1990-an, yang telah diadopsi oleh berbagai negara dalam rangka pembaharuan Sistem Kepemerintahan untuk meminimalkan KKN, terutama dalam aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa.

Continue Reading

Banyak orang tidak menaruh perhatian pada pengadaan barang dan jasa, atau tender pemerintah, karena mereka anggap itu urusan adminstratif kantor pemerintah belaka yang tidak ada sangkut paut dengan perikehidupan mereka. Ketika warga “diingatkan” bahwa pekerjaan “pembangunan” tersebut bisa memberikan dampak pada hajat hidup mereka secara langsung, barulah hal itu mereka sadari.

Continue Reading

Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic).

Continue Reading

First  |  Prev |   1  2   | Next  |  Last  
Halaman 1/2