Transparency International Indonesia pada tahun 2015  meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi. Di mana pada survei tersebut memberikan penekanan bahwa peran penting Kepala Daerah menjadi temuan paling dominan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Hal ini berarti bahwa kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang utama dalam pemberantasan korupsi.

Dalam Sistem Integritas Lokal, pada prinsipnya Kepala Daerah bukanlah satu-satunya faktor penentu. Tetapi juga disokong oleh 12 pilar yang lain. Kedua belas pilar tersebut antara lain: DPRD, Parpol, Pelayanan Publik, Pengadaan Publik, Pengadilan, Lembaga Penegak Hukum Antikorupsi, BPK, Ombudsman, Pemerintah Pusat, Media, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Entitas Bisnis.

Melalui pendekatan sistem integritas lokal, masing-masing pilar dapat berbagi peran dan saling mengisi. Tidak hanya itu saja, masing-masing pilar integritas perlu mengembangkan kapasitas berupa dukungan sumber daya dan kewenangan yang saling independen. Sementara itu, dalam hal tata kelola tidak semua pilar dikelola menggunakan standar transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang sama pula. Hal ini semakin meneguhkan bahwa masalah korupsi merupakan sistematis yang memerlukan pendekatan sistem juga dalam strategi penindakan dan pencegahan.

Penilaian SIL dilakukan di 6 daerah di Indonesia. Pemilihan 6 daerah tersebut dibagi dalam 2 cluster besar; yakni cluster piloting dan cluster promoting. Untuk cluster piloting dipilih 3 daerah, yaitu: Kota Semarang, Pontianak dan Makassar. Sedangkan untuk cluster promoting terdapat 2 daerah tingkat kota yaitu Kota Bandung dan Surabaya, serta 1 daerah tingkat provinsi yakni DKI Jakarta.

Wawancara dan analisis dokumen dilakukan pada bulan April-Oktober 2016. Sementara FGD validasi bersama pakar dilakukan pada bulan Oktober dan November di 6 daerah masing-masing.

Download full report LIS