Ringkasan Eksekutif


Forestry/forestry.jpgPelaksanaan REDD+ di Indonesia berpotensi memangkas laju deforestasi, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menopang mata pencaharian penduduk di sekitar hutan. Skema ini telah banyak didanai oleh organisasi multilateral, perjanjian bilateral, APBN, dan sumber lainnya. Komitmen pendanaan terbesar adalah pinjaman senilai US$2 miliar dari Bank Dunia/JICA/AFD untuk penyusunan kebijakan perubahan iklim yang mencakup REDD+, dan hibah senilai US$1 miliar dari Pemerintah Norwegia melalui Surat Keseriusan (Letter of Intent) yang ditandatangani bersama Pemerintah Indonesia (PemRI) untuk mendukung program pengendalian Perubahan Iklim di Indonesia yang mencakup REDD+.

Dalam kajian bertajuk Mencegah Risiko Korupsi dalam REDD+ di Indonesia , CIFOR menegaskan bahwa risiko korupsi timbul dalam situasi yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan mekanisme pasar dan aliran dana baru yang masih berkembang.

Pada 2011-2012, Transparency International Indonesia (TI-I) melakukan pemetaan risiko korupsi pengembangan dan pelaksanaan REDD+ yang berhasil mengidentifikasi potensi risiko korupsi yang harus ditanggulangi dalam rangka menyukseskan REDD+ di Indonesia. Risiko utama yang teridentifikasi antara lain: risiko korupsi pembajakan negara (state capture) dalam proses pembuatan kebijakan; risiko pendistribusian ulang pendapatan REDD+ untuk kepentingan pihak tertentu; tindakan suap dalam proses perizinan hutan dan proses pengadaan REDD+; serta penipuan berupa manipulasi data MRV.
Selain penyusunan kebijakan di tingkat pusat, kesuksesan jangka panjang program REDD+ nantinya akan sangat bergantung pada penerapan dan pelaksanaan kebijakan REDD+ di daerah-daerah berkawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut, pada 2014 TI-Indonesia mengevaluasi kemajuan dan hambatan kesiapan REDD+ di daerah-daerah. Penelitian TI-I yang bertujuan mengkaji kesiapan pemerintah provinsi untuk mencegah risiko korupsi dalam program REDD+ ini dilaksanakan di empat provinsi: Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Keempat provinsi tersebut dipilih karena telah menandatangani perjanjian dengan Satuan Tugas UKP4/REDD+ atau dengan BP REDD+ untuk melaksanakan program REDD+.

Penelitian TI-I mendapati bahwa selama lima tahun terakhir, keempat provinsi sasaran belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan kebijakan tata kelola hutan serta perizinan dan rehabilitasi hutan dan lahan. Masalah utama yang sulit teratasi antara lain ketidakpastian batas kawasan hutan dan kurangnya transparansi dalam proses rehabilitasi lahan dan hutan, serta tidak adanya mekanisme penyelesaian yang efektif untuk berbagai sengketa terkait tanah/hutan negara . Suap dan pemerasan dalam perizinan sumber daya alam merupakan tantangan berat dan nyata bagi efektivitas REDD+, dan praktik ini telah menjangkiti hampir seluruh proses perizinan.

Penerapan kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan REDD+, seperti moratorium perizinan hutan gencar disosialisasikan di tingkat nasional, tetapi belum memperoleh dukungan memadai dari pemerintah daerah . Penerapan revisi kebijakan nasional mengenai ketentuan dan perizinan kawasan hutan, yang dalam hal ini dipimpin dan dikoordinasikan oleh KPK melalui Nota Kesepahaman antara 12 Kementerian, menuai berbagai respons. Pada dasarnya, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendukung proses tersebut karena dianggap menyederhanakan pelaksanaan proses perizinan . Namun, penerapan revisi kebijakan oleh pemerintah pusat ini masih belum sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah.

Dengan mempertimbangkan gambaran risiko korupsi yang berpotensi timbul dalam program REDD+ di Indonesia, TI-I mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama berupaya dan melaksanakan inisiatif untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan sebuah sistem pencegahan korupsi yang efektif untuk program REDD+. Pengembangan sistem pencegahan korupsi ini merupakan langkah awal yang strategis sekaligus salah satu prioritas karena pelaksanaan program REDD+ baru dimulai atau baru akan dimulai di Indonesia, dan sistem ini bisa diterapkan dengan cara menjabarkan atau memberlakukan prinsip, kriteria, dan indikator safeguard REDD+ Indonesia atau PRISAI ke dalam pedoman dan kebijakan, mengingat PRISAI telah memiliki sejumlah prinsip, kriteria, dan indikator yang terkait dengan standar dan sistem pencegahan korupsi dalam REDD+.


Download laporan lengkap