Berbagai skandal korupsi besar yang diberitakan sering kali memiliki benang merah, yaitu para pelakunya memanfaatkan jaringan kompleks perusahaan, perwalian, dan badan hukum lainnya yang bersifat anonim dan berlokasi di berbagai wilayah yurisdiksi yang berbeda sebagai sarana untuk memindahkan dan menyembunyikan dana gelap.

Di tingkat global, kasus pencurian dan pencucian aset telah mencapai skala raksasa. Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan/UN Office on Drugs and Crime (UNODC) memperkirakan bahwa angka pencucian aset per tahunnya mencapai sebesar US$800 miliar-2 triliun.  

Pada 70% dari 200 lebih kasus korupsi besar-besaran yang disurvei oleh Bank Dunia, politikus korup memanfaatkan perusahaan bayangan untuk menutupi identitas mereka.  Pada seperempat dari 400 lebih kasus suap di 41 negara yang dikaji oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi/Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dana gelap disalurkan melalui perusahaan bayangan rahasia.  

Laporan OECD memaparkan sejumlah cara yang digunakan koruptor untuk mengelabui penegak hukum: “....anak perusahaan, firma konsultasi setempat, perusahaan yang berlokasi di pusat finansial di luar negeri atau surga pajak, atau perusahaan yang didirikan atas dasar kepemilikan manfaat baik oleh pejabat publik yang telah disuap maupun oleh individual atau badan yang membayar uang suap.”

Selama beberapa tahun terakhir, para pihak di level tertinggi berkomitmen untuk memerangi penyalahgunaan perusahaan dan perwalian sebagai sarana korupsi serta meningkatkan transparansi mengenai siapa sebenarnya yang memiliki, mengendalikan, atau memperoleh manfaat darinya. Di Konferensi Brisbane pada November 2014, para pemimpin Kelompok 20 (G20) mengadopsi Prinsip Transparansi Kepemilikan Manfaat dan sepakat bahwa transparansi keuangan adalah isu “prioritas tinggi.”

Pada Juli 2015, Transparency International menerbitkan Petunjuk Teknis  yang menjabarkan secara rinci bagaimana suatu pemerintah dapat memastikan agar kerangka hukumnya selaras dengan 10 butir Prinsip G20 dalam rangka memerangi pencucian uang secara lebih efektif. Laporan bertajuk Just for Show? Reviewing G20 Promises on Beneficial Ownership (Hanya Janji Kosong? Mengkaji Janji-janji G20 Mengenai Kepemilikan Manfaat) ini akan mengevaluasi ulang sejauh mana negara anggota G20 telah memenuhi komitmen hukum dan perundang-undangan yang secara implisit digariskan dalam Prinsip G20 setahun setelah pengadopsiannya.

Laporan Bahasa Indonesia
Factsheet Bahasa Indonesia