newsletter/save_KPK.pngPresiden Joko Widodo pada tanggal 9 Januari 2015 menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Penetapan ini dinilai masyarakat sipil sebagai sesuatu yang keliru. Komjen Budi Gunawan dinilai bukanlah orang yang bersih dari kasus korupsi. Komjen Budi Gunawan disinyalir terlibat dalam kasus kepemilikan rekening Gendut perwira Polisi. Tak berapa lama, KPK pun menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan dan gratifikasi.

Pada tanggal  23 Januari, Bareskrim menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto setelah mengantar anaknya ke sekolah. Bambang Widjojanto dituduh telah mengarahkan kesaksian palsu atas kasus pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Penangkapan Wakil Ketua KPK dinilai melanggar HAM oleh masyarakat. Bambang Widjojanto ditangkap layaknya seorang Teroris atau Bandar narkoba. Tak selang berapa lama, Ketua KPK Abraham Samad juga dilaporkan terkait manuver politik pada saat pilpres 2014. Kemudian gilliran Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan terkait kasus pemerasan kepada PT. Daisy Timber. Terakhir Wakil ketua KPK Zulkarnain juga dilaporkan terkait kasus gratifikasi mobil Camry.

Beberapa kisah di atas, mencerminkan bahwa kondisi saat ini telah terjadi pelemahan terhadap KPK oleh Polri.  Secara tidak langsung KPK dikriminalisasikan oleh  pihak atau oknum yang menghendaki KPK lemah tak berdaya.  Beberapa elemen masyarakat sudah menyuarakan rasa peduli mereka terhadap isu pelemahan KPK. Akademisi, aktivis antikorupsi, buruh, petani, dan lain-lain bergabung bersama menyerukan aksi untuk selamatkan KPK dari oknum-oknum yang korup.

Transparency International Indonesia membuat jurnal brief berisi rangkaian kegiatan Masyarakat sipil dalam menyikapi isu kisruhnya KPK vs Polri. Hal ini ditujukan agar masyarakat peduli dan memahami terhadap isu-isu pelemahan KPK tidak terjadi lagi dikemudian hari.