Korupsi adalah masalah terbesar bagi semua negara. Sehingga penting artinya bagi masyarakat dunia untuk bertindak bersama-sama untuk menghentikan korupsi agar kesejahteraan warga dunia tercapai dan perekonomian tumbuh merata bagi semua warga dunia. Untuk itulah setiap tahunnya Transparency International (TI) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun 1995, CPI digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi.

Di tahun 2014 ini, secara global terdapat lima (5) negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara tersebut adalah Denmark (92), Selandia Baru (91), Finlandia (89), Swedia (87), dan Swiss (86). Sedangkan lima (5) negara yang memiliki skor terendah adalah Somalia (8), Korea Utara (8), Sudan (11), Afghanistan (12), dan Sudan Selatan (15).

Skor yang turun tajam dalam CPI 2014 ini dialami oleh China (dengan skor 36), Turki (45) dan Angola (19). Dimana ketiga negara ini mengalami skor turun yang sangat tajam, sekitar 4-5 poin (dalam skala 100). Meskipun diketahui bahwa China dan Turki mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 4% dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

“CPI 2014 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi,” kata José Ugaz, Ketua Transparency International di Berlin.

Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34. Indonesia menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur.
Skor CPI Indonesia tahun 2014 adalah 34 naik 2 digit dari skor tahun 2013 dengan besaran 32. Kenaikan skor ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara Pemerintah, masyarakat sipil dan pebisnis dalam upayanya memberantas korupsi. Namun tentu juga perlu mendapatkan catatan penting terkait hasil ini.

“Selama ini kinerja pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu mendapatkan apresiasi dengan hasil CPI tahun 2014 ini. Hal yang sama juga dengan masyarakat sipil yang aktif dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi warga negara tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.” ucap Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia di Jakarta.

Bagi Indonesia tahun 2014 ini adalah tahun politik dimana gelaran pesta demokrasi terbesar digelar. Pemilu 2014 merupakan momentum bagi para politisi dan warga untuk berdemokrasi. Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013, menghasilkan 71% responden paham bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Informasi lain, seperti Global Corruption Barrometer 2013, yang dikeluarkan oleh Transparency International mengafirmasi dengan menyebutkan bahwa Parpol dan Parlemen, sebagai salah satu institusi demokrasi sebagai lembaga yang sarat dengan korupsi, menurut persepsi masyarakat.

“Artinya problem korupsi politik merupakan akar dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi politik telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan akses kesejahteraan bagi warga negara di Indonesia,” tambah Dadang.