Para pembaca e-Newsletter Transparansi yang baik,

e-Newsletter Transparansi kali ini ingin mengabarkan kepada pembaca seputar kegiatan Transparency International Indonesia pada bulan Oktober hingga November 2014. Pada edisi kali ini menghadirkan beria terkait isu anak muda dan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Kabar pertama, datang dari Masyarakat sipil. 50 organisasi masyarakat sipil se-Indonesia mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk segera menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam pemerintahannya, terutama terkait dengan langkah pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

kabar kedua datang dari Youth Deapartemen TI Indonesia. Kali Ini Youth Departemen mengabarkan kegiatan tentang NGOPI (Ngobrol Pintar) yang diadakan di kafe Tjikini. Kegiatan bulanan yang diadakan youth departemen ini mengangkat tema ”Urgensi Keterlibatan Generasi Muda Mengawal Pilkada Langsung”. Selain itu juga ada kegiatan Roadshow Matamuda 2014 yang berkisah tentang mengenalkan bahaya korupsi pada anak muda. kali menceritakan roadshow mata muda di kota solo.

Selain berita kegiatan dan rilis media tersebut, kami juga menghadirkan dua opini dari pegiat antikorupsi. Opini pertama datang dari Direktur Program Transparency International Indonesia, Fahmy Badoh. Dalam opininya , Fahmy bercerita tentang ruang fiskal dan korupsi. Sempitnya ruang fiskal di dalam APBN menjadi ancaman bagi pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk segera bekerja efektif di awal transisi pemerintahan. Sebenarnya, memangkas korupsi dan meningkatkan integritas anggaran dapat menjadi pilihan prioritas untuk meluaskan sempitnya ruang fiskal. Ancaman korupsi anggaran adalah bahaya laten dan terbesar menggerogoti anggaran. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester II-2013 menemukan total 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap aturan. Potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 13,96 triliun.

Opini kedua datang dari Deputi Transparency International Indonesia, Dedi Haryadi yang menulis tentang involusi gerakan antikorupsi. Menurutnya ada kemungkinan gerakan anti korupsi  mengalami involusi: jalan di tempat! Penandanya sudah cukup jelas. Dalam 15 tahun terakhir, sejak Indonesia Corruption Watch (ICW) berdiri, relatif tak ada lagi inovasi kelembagaan baru yang diprakarsai dan dilahirkan organisasi masyarakat sipil atau aktivis gerakan anti korupsi. Bukan tak ada kegiatan, melainkan kegiatan tersebut  lebih repetitif.

Dari daerah, kami mengabarkan review anggran Kabupaten Batang selama 3 tahun terakhir yanhg dilakukan oleh Laskara Batang. Dalam review ini digambarakan  bahwa belanja urusan pendidikan pada masa Pemerintahan Yoyok-Soetadi (Yodi) dari tahun ke tahun menunjukan tren menurun. Penurunan paling signifikan terutama terjadi dari tahun 2013 ke 2014, yakni mencapai Rp 33,36 milyar.

Sementara dari sekretariat, ada berita kegiatan mengenai launching Unmask the Corrupt. Sebuah kampanye bersama yang diinisiasi oleh Transparency International, bertujuan untuk mendesak pemerintah agar tidak lagi memberikan kesempatan/fasilitas bagi para koruptor dan kaki tangannya mengalihkan atau mentransfer uang haram ke luar negeri dan menikmatinya di kemudian hari.

Hadir pula berita tentang Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa Ahok, mengadakan nonton bareng film "Sebelum Pagi Terulang Kembali". Film antikorupsi yang diproduksi Cangkir Kopi dan Transparency International Indonesia mendapata apresiasi yang baik dari Gubernur DKI. Selain Gubernur hadir juga beberapa pejabat DKI seperti Kepala BPKD, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (KDH-KLN), Asisten Sekda Bidang Pemerintahan DKI, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI, dan Wali Kota Jakarta Barat.

Demikianlah gambaran sekilas tentang e-Newsletter Transparansi edisi Oktober-November ini 2014 ini dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat membaca.
 
Salam Transparansi